Lembaga Penyiaran Harus Bisa Berikan Pendidikan Politik dan Dorong Partisipasi Pemilih

oleh -
Suasana rapat koordinasi ksmpanye pada pemilihan serentak tahun 2020 di masa pandemi covid-19. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Masbait Lesnussa menyebut, lembaga penyiaran harus bisa memberikan pendidikan politik dan mendorong partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, khususnya di Sulteng.

“Lembaga penyiaran harus mampu berperan dengan baik dalam memberikan pendidikan politik dan mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat selaku pemilih agar tercapai kualitas demokrasi yang makin baik,”ungkap Masbait Lesnussa, kepada sultengnews.com, Minggu (27/09/2020).

Menurutnya, lembaga penyiaran dalam konten pemberitaannya harus selalu menghindari terjadinya penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan info negatif yang berbau sara serta semacamnya.

“Lembaga penyiaran juga harus selalu melakukan upaya cek dan ricek untuk memastikan akurasi informasi, proporsionalitas, dan keberimbangan dalam seluruh program siarannya, termasuk siaran yang terkait dengan Pilkada, sehingga bisa menjadikan lembaga penyiaran menjadi salah satu media pendidikan politik yang bermartabat, yang dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih,”tuturnya.

“Jika ada lembaga penyiaran yang dalam konten siarannya tidak mencerminkan adanya cek dan ricek, azas proporsional dan keberimbangan, maka masyarakat dipersilakan untuk melaporkannya ke KPID atau pada pihak kepolisian agar dapat dilakukan langkah-langkah penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,”tambahnya.

Dalam pemaparannya kepada peserta Rapat Kordinasi (Rakor), Masbait Lesnussa menyampaikan data dan informasi terkait keberadaan lembaga penyiaran di seluruh kabupaten dan kota yang ada, baik radio radio maupun televisi, termasuk di dalamnya lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran berlangganan TV kabel, yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).

“Hingga saat ini hanya Kabupaten Banggai Kepulauan saja yang belum memiliki lembaga penyiaran yang BER-IPP. Sementara, seluruh kabupaten dan kota lainnya telah memiliki lembaga penyiaran yang ber-IPP,”ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam kaitannya dengan sosialisasi dan iklan kampanye pilkada 2020, dia menegaskan bahwa hanya lembaga penyiaran yang memiliki IPP saja yang dapat dijadikan mitra oleh KPU dalam melakukan sosialisasi iklan kampanye pilkada serentak 2020.

Dia juga menambahkan, bahwa bagi lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi kabel yang tidak memiliki IPP, atau sebelumnya telah memiliki IPP, tapi karena IPP telah dicabut, diminta agar segera menghentikan kegiatan penyiarannya, dan jangan sampai menjadi mitra dalam mensosialisasikan iklan kampanye pilkada serentak 2020.

Jika nantinya ada lembaga penyiaran yang tidak berizin menyiarkan siaran kampanye pilkada, masyarakat dapat melaporkannya kepada KPID ataupun kepada pihak berwajib agar dapat ditertibkan.

Narasumber lain yang turut hadir dalam rakor tersebut diikuti oleh komisioner KPU kabupaten dan kota se Sulteng tersebut adalah ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Ruslan Husen dan komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *