Lelang Proyek di Satker PJM 1 Sulteng, Diduga Gunakan Surat Dukungan Palsu

oleh -

Kuasa Hukum PT WAM, Hardi saat berada di Pengadilan Negeri (PN) Palu beberapa waktu lalu. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pelaksanaan prakualifikasi dan tender program konstruksi/preservasi jalan nasional (PJN) yang dilaksanakan pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun anggaran 2019, diduga kuat melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.




Pasalnya, ada diantara peserta tender melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni memalsukan Surat Dukungan Material dari perusahaan miliki Klien (PT WAM) yang berkantor Pusat di Palu

Advokat PT WAM, Hardi menerangkan, peserta prakualifikasi/tender yang lolos untuk masing – masing paket pekerjaan peningkatan/preservasi pada Jalan Malala-Ogotua-Ogoamas-Tonggolobibi yang dilaksanakan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019, secara meyakinkan dan nyata telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dukungan material dari PT WAM

“Perusahaan yang diduga kuat menggunakan Surat Dukungan Palsu adalah (PT LPG) yang berkantor Pusat di Tolitoli,” terang kuasa hukum PT WAM, Hardi.




Dia juga menjelaskan, peserta pemenang paket pekerjaan peningkatan/preservasi di Jalan Malala-Ogotua-Ogoamas-Tonggolobibi selain memalsukan surat dukungan materiial dari perusahaan klienya, diduga ada oknum peserta tender yang ikut memalsukan email perusahaan kliennya.

Pekerjaan Proyek tersebut saat ini sedang berlangsung kata Hardi. Dia mengungkapkan, realisasi projek tersebut pada bulan maret 2019.

PT LPG akan membangun Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berdekatan dengan area tambang PT WAM mendapat penolakan dari masyarakat sekitar terkait pembangunan AMP, sebab akan berdampak terhadap plusi lingkungan.




“Sehingga Pemerintah Desa Bou, Kecamatab Sojol, Kabupaten Donggala bereaksi. Presur dari mayarakat kepada direktur perusaaahn, sehingga Perusaan Tambang Galian C milik klien kami ditutup selama 22 hari. Atas kejian tersebut perusaahn klien kami merugi miliaran rupiah,” ungkap Hardi.

Dia menegaskan, kliennya pada tanggal 27 Mei 2019 telah melayangkan surat keberatan berkaitan dengan pemalsuan surat dukungan material yang ditujukan kepada kepala satuan kerja, namun tidak mendapat penyelesaian dari Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sulteng.

Pihak Satker kata Hardi, tidak mendapat penyelesaian secara professional dan terkesan membiarkan terduga “Kontraktor Nakal” yang menggunakan surat dukungan palsu.

Hardi menegaskan, kasus ini bukan sekedar tindak pidana pemalsuan, namun kasus ini juga menyangkut penggunaan keuangan negara. Olehnya, yang dirugikan adalah negara dan perusahaan kliennya.




Sebagai kuasa hukum PT WAM, Hardi telah mengadukan dugaan tersebut, kepada Dirkrimum Polda Sulteng dengan Nomor : STTL/51/II/2020/SPKT, tertanggal (Sabtu, 15/02/2020).

“Pada hari Senin kami berencana Kasus ini akan kami adukan ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *