Laporan Tim Hukum Hebat Tidak Memenuhi Syarat Materil

oleh -

PALU, SULTENGNEWS.COM – Laporan Tim Hukum Hebat yang merupakan tagline Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor 01, Hidayat Lamakarate kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 02, Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir tidak memenuhi syarat materil.

Hal itu dibeberkan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng, Jamrin saat ditemui sultengnews di kantor Bawaslu Sulteng, Senin (14/12/2020).

Jamrin menerangkan, laporan dugaan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dari Tim Hukum Hebat kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir, harus memenuhi dua syarat, dua syarat itu yakni syarat formil dan syarat materil.

“Syarat formil yang disampaikan oleh pelapor itu terpenuhi, karena pelapornya jelas datang ke Bawaslu dan terlapornya tertulis penyampaian serta laporan juga persidangan tenggang waktu,”terangnya.

“Syarat materilnya ini ada dua, pertama ada uraian pelanggaran, kemudian ada petittum, dalam uraian pelanggaran kurang lebih harus memenuhi 50 persen sebaran dugaan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 15 Ayat 3 Huruf B Angka 1 Tahun 2020 bahwa untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur terdapat bukti yang menunjukkan pelanggaran sedikitnya 50 persen kabupaten dan kota dalam satu provinsi,”sambungnya.

Jamrin menjelaskan, misalnya di Sulteng terdapat 12 kabupaten dan 1 kota, hitungan secara matematika 50 kali 13 dibahagi 100 sama dengan 6,5  atau dapat dibulatkan menjadiadi 7, jika 13 Kabupate dan kota, maka penjabaran 50 persen, dugaan pelanggaran tersebut kurang lebih harus terjadi di 7 kabupaten dan kota.

Sementara, kata Jamrin, dugaan sebaran yang disampaikan oleh pelapor sesuai dengan bukti yang ada dan sudah dibacakan, bahwa yang dilakukan oleh Relawan Merah Putih (RMP) dilakukan di Kota Palu, hanya disampaikan satu orang, kemudian terdapat lagi RMP memberikan bantuan itu di Kabupaten Sigi dan juga di Kabupaten Donggala jadi semuanya hanya ada 3 kabupaten.

Selain itu, Tim Hukum Hebat juga melaporkan kesepakatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulteng, bahwa AMAN Sulteng melakukan kesepakatan dengan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir di beberapa kabupaten dan kota.

“Aman ini merupakan organisasi masyarakat bukan termasuk aparat struktural dalam unsur pemerintahan. Namanya organisasi masyarakat punya hak sebagai hak politik warga negara, kecuali dalam AD/ART AMAN Sulteng dilarang berpolitik, maka itu urusan internal AMAN Sulteng, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai janji kesepakatan,”jelasnya.

Jamrin mengungkapkan, adanya laporan terkait dengan Anggota DPR RI Ahmad M.Ali dan Ketua DPRD Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira, laporan bahwa Ahmad Ali memberikan bantuan bantuan 500 miliar di Kabupaten Parigi Moutong, kata Jamrin, itu merupakan bantuan dari pemerintah, sama halnya dengan bantuan dari Hj. Nilam Sari Lawira bantuan 175 Juta di Kabupaten Buol yang juga sebenarnya merupakan bantuan pemerintah.

Kemudian, sebut Jamrin, adanya laporan Anwar Hafid menjanjikan bantuan pendidikan gratis dan bantuan BPJS gratis, itupun menurut Jamrin, termasuk dalam program, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai janji kesepakatan.

Jamrin juga menambahkan, terkait Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) memang sebelumnya bahwa Bawaslu Sulteng pernah memberikan rekomendasi sekaitan KSS yang tidak di laporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng, kemudian KSS dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi.

Namun, ungkap Jamrin, dalam hal ini Tim Hukum Hebat melaporkan bahwa KSS itu merupakan pelanggaran money politik atau politik uang. Bahwa, muatan materi dalam KSS itu tidak bisa dikatakan sebagai politik uang sebagaimana dalam pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undangan-undang Nomor 10 Tahun 2016. , karena materi muatan tersebut terdaftar di KPU Sulteng, maka itu tidak masuk kategori pelanggaran politik uang. Akan tetapi, bahan kampanye yang digunakan itu melanggar administrasi dan sudah ditindaklanjuti yakni memerintahkan KSS untuk ditarik kembali.

Menurut Jamrin, sebaran dari KSS ini tidak sampai 6 atau 7 kabupaten di Provinsi Sulteng, hanya tersebar di 3 kabupaten.

Jamrin menyatakan, nominal yang tertulis 1 juta di dalam KSS tidak terkategori politik uang, karena itu terdaftar di KPU Sulteng, jadi materi muatan kampanye yang ada di KSS resmi terdaftar di KPU Sulteng, tapi kartu atau bahan kampanye yang tidak dilaporkan.

“Jadi materinya itu terdaftar sebagai program di hanya saja bahan kampanye tidak dilaporkan ke KPU Sulteng, sehingga putusan KPU Sulteng memerintahkan untuk menarik kartu tersebut. Keputusan penarikan KSS yang dikeluarkan oleh KPU Sulteng kepada Tim Sukses 02 berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Sulteng,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *