Lantik Senat Mahasiswa, Rektor IAIN Palu Dituding Abaikan Keputusan Dirjen

oleh -
Gedung Rektorat IAIN Palu. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Prof. Dr. Sagaf S. Petalongi, S.Pd, M.Pd dituding mengabaikan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang menjadi acuan seluruh PTKIN Nasional, karena melantik senat mahasiswa yang melanggar keputusan dirjen itu.

“Berangkat dari kerancuan hukum mengenai aturan syarat dan kriteria bakal calon Senat Mahasiswa IAIN Palu saat kongres¬† Mahasiswa IAIN Palu pada tanggal 8 Desember 2020 dan diikuti mahasiswa IAIN Palu yang akhirnya menghasilkan keputusan dihapusnya standar minimal IPK 3,25 dari syarat bakal calon Senat Mahasiswa IAIN Palu yang sangat jelas bertentangan dengan keputusan dirjen,” ujar ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu, Yusril Maulana dalam rilis yang dikirim ke redaksi media ini, Kamis (4/3/2021).

Yusri Maulana sangat menyayangkan keputusan kongres itu, karena bertentangan dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang menjadi acuan seluruh PTKIN Nasional.

Dalam kongres itu, standar IPK 3,25 yang menjadi syarat calon ketua senat mahasiswa IAIN Palu sesuai keputusan dirjen, dihapus oleh peserta kongres. Hal itu, jelas sangat melanggar aturan diatasnya.

Atas keputusan itu, penyelenggara kongres dan beberapa mahasiswa lainnya menghadap Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk meminta pandangan mengenai hal tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak dibolehkan karena tidak melibatkan unsur akademik dalam syarat bakal calon Senat Mahasiswa IAIN Palu.

“Namun ternyata kongres terus berjalan dan mengangkat Moh. Rizki Ramadhan sebagai ketua senat mahasiswa terpilih dengan nilai IPK pada saat itu tidak mencapai 3,25,” terang Yusri Maulana.

Presiden Mahasiswa IAIN Palu, mencoba memediasi persoalan ini pada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Saat itu dikatakan bahwa Rektor IAIN Palu tidak akan menandatangani Surat Keputusan Senat Mahasiswa yang terpilih dan akan dilakukan proses lebih lanjut, karena tidak ingin menyalahi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam. Namun pada tanggal 18 Februari 2021 Rektor menandatangani SK Senat Mahasiswa tanpa alasan yang jelas. Dan Melantik Senat bersamaan dengan ketua-ketua Lembaga kampus lainnya pada tanggal 1 maret 2021

“Berlandaskan pada kejadian tersebut, maka Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu, mengkaji persoalan tersebut dan menyatakan bahwa keputusan penghapusan standar minimal IPK 3,25 dianggap batal demi hukum, karena bertentangan dengan aturan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang menjadi acuan seluruh PTKIN Nasional,” terangnya.

“Berdasarkan asas hukum lex superiori derogate legi inferiori. Aturan Mengenai Tata Tertib Pemilu Mahasiswa Harus ditinjau kembali, karena bersifat Cacat Materiil. Rektor IAIN Palu telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menanda tangani Surat Keputusan Senat Mahasiswa yang tidak sesuai dengan aturan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” tandasnya. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *