Kuasa Hukum 01 Desak Paslon 02 Tarik Edaran Kartu Sulteng Sejahtera di Sulteng

oleh -
Kuasa Hukum Tim Hebat, Amirullah, SH saat menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulteng, Rabu (25/11/2020) malam. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Kuasa Hukum Tim Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala nomor urut 01 atau Hebat mendesak Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir nomor urut 02 atau Cerdas untuk menarik seluruh edaran Kartu Sulteng Sejahtera di seluruh wilayah Sulteng.

Hal itu disampaikan oleh Kuasa Hukum Tim Hebat, Amirullah, SH dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulteng, Rabu (25/11/2020) malam.

“Berdasarkan PKPU 11 Tahun 2020 dalam 3 hari Kartu Sulteng Sejahtera yang telah beredar sebanyak 200 ribu harus ditarik. Bilamana tidak dilakukan penarikan oleh yang bersangkutan sesuai bukti yang ada, sehingga konsekuensi hukumnya tidak diikutkan dalam tahapan selanjutnya,”ujarnya.

Amirullah menerangkan, sebelumnya hal ini telah dilaporkan Tim Hukum Hebat ke Bawaslu Sulteng dan KPU Sulteng. Selanjutnya ada dua surat susulan dari Bawaslu Sulteng berupa rekomendasi terusan dan KPU Sulteng pun telah mengeluarkan semacam pendapat hukum bahwa Kartu Sulteng Sejahtera adalah suatu pelanggaran terkait dengan tata cara atau prosedur bahan kampanye.

“Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa bahan kampanye selain yang dicetak KPU dimungkinkan Paslon untuk mencetak bahan kampanye. Akan tetapi, jenis dan jumlahnya ditentukan serta mendapatkan pengesahan dari KPU,”terangnya.

“Selain bukan dari bahan kampanye, maka tidak akan mendapatkan pengesahan dari KPU, jelas bahwa Kartu Sulteng Sejahtera ini tidak sah karena melanggar tata cara prosedur dan syarat kampanye,”sambung Amirullah.

Amirullah menegaskan, pihaknya meminta kepada KPU Sulteng untuk mengawasi terkait dengan kepatuhan dalam kampanye ini. Sebab, menurutnya ada pembangkangan aturan dan tata cara kampanye yang dilakukan oleh Paslon 02.

“Apabila penarikan Kartu Sulteng Sejahtera tidak diindahkan Paslon 02, maka kami minta yang bersangkutan di diskualifikasi dalam tahapan,”tegasnya.

Selain itu, Tim Hukum Hebat hendak akan melakukan pelaporan sekaitan pelanggaran administrasi secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), karena bagi Tim Kuasa Hukum Hebat berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena persebaran Kartu Sulteng Sejahtera yang dilakukan Paslon 02 dianggap sebagai pembangkangan terhadap peraturan Pemilu.

Amirullah menyatakan, selain tidak mendapatkan pengesahan dari KPU Sulteng baik jumlah maupun jenis, substansinya adalah Kartu Sulteng Sejahtera bertentangan dengan Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih, dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

“Karena many politik tidak hanya memberikan uang secara langsung, tapi menjanjikan juga merupakan money politik,”kata Amirullah.

Dia menyebut, tentu saja dalam pembagian Kartu Sulteng Sejahtera dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang melibatkan peran tim sukses serta masif dilakukan pembagian hampir di seluruh wilayah Sulteng.

“Di setiap kabupaten ada 20 ribu. Bahkan lebih, Kartu Sulteng Sejahtera yang beredar, misalnya di Tolitoli terdapat 20 ribu, di Ampana 23 ribu, belum termasuk kabupaten yang lain, jadi kami estimasikan sudah ada 200 ribu kartu yang sudah beredar,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *