KPU Sulteng Sosialisasi RPP di Parimo

oleh -

Komisioner KPU Sulteng bersama para peserta sosialisasi foto bersana usai kegiatan dilakukan. FOTO : ABDUL RIFAI/SN

PARIGI MOUTONG, SULTENGNEWS.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) di Waffleox Cafe, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis, (22/08/2019).



Sosialisasi itu dikemas dalam bentuk dialog publik dengan tema “Peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, mewujutkan keadilan pemilu demokratis yang berkualitas” yang dihadiri ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, Komisioner KPU Sulteng Divisi Sosialisasi dan Permasalahan Sahran Raden, S.Ag.,SH. dan Komisioner KPU Divisi Teknik Samsul Y. Gafur.

Dalam sosislisasi itu, para peserta sangat serius mengikuti materi yang disampaikan narasumber. Bahkan saat sesi tanya jawab, para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

“Apakah informasi kepemiluan hanya bisa didapatkan melalui rumah pintar pemilu atau ada juga ditempat lain..?,” tanya salah satu peserta dari siswa MA Al-Khairaat, Moh. Zakariah.

Menanggapi pertanyaan Moh. Zakiriah, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan, Samsul Y. Gafur, SH menjelaskan, KPU telah menyediakan teknologi informasi yang bisa diakses masyarakat seperti Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALI). Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengetahui informasi kepemiluan.

“Misalnya anda mau mendapatkan informasi tentang calon Anggota DPRD terpilih, maka langsung saja ketik informasi pencalonan, maka anda sudah mengetahui calon Anggota DPRD terpilih,” katanya.

Selain SIDALI, ada juga SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara), yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Ada juga SIDAKAM (Sistem informasi dana kampanye) yang isinya menyangkut dana kampanye.



“Jika ingin mengetahui dana kampanye masing-masing partai politik peserta pemilu, bisa langsung diklik saja di informasi pemilu di KPU Provinsi, semua bisa didapatkan,” terang Samsul Y. Gafur.

Dia juga menjelaskan, salah satu barometer demokrasi berjalan baik, kalau ruang publik itu selalu diberi kesempatan untuk berdiskusi salah satunya seperti sosialisasi yang dilakukan itu.

Peserta sosialisasi dari partai politik, organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, mengeluhkan proses pelanggaran pemilu yang cenderung sulit dalam pelaporan dan mekanisme penyelesaiannya, termaksud penyelesaian sengketa pemilu. Meski demikian ada juga beberapa partai politik yang menganggap bahwa proses pemilu tahun 2019 sudah baik.

“Kita mengapresiasi tingginya presentase pemilih yang menggunakan hak suaranya. Namun, munculnya budaya seakan-akan pemilu ada rezeki nomplok sangat tidak baik,” katanya perwakilan Partai Gerindra, Khalid.

Dia juga menyampaikan sulitnya proses pelaporan tentang pelanggaran serta pentingnya koordinasi dari semua penyelenggara pemilu.

‘’Kita harus skui, produk KPU itu betul-betul sudah memenuhi aturan dan persyaratan yang telah kita lakukan bersama,” kata perwakilan dari PDIP.

Komisioner KPU Sulteng Divisi Sosialisasi dan Permasalahan, Sahran Raden, S.Ag.,SH menjelaskan penyelesaian masalah dan pelanggaran tentang kepemiluan semuanya sudah disediakan oleh KPU, termaksud sengketa yang berkaitan dengan elektoral jastis.



“Artinya, KPU memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian seluruh persoalan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemiluan,” katanya.

Sahran menambahkan, elektoral jastis merupakan jaminan agar masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum. Jika ada merasa ada pelanggaran hukum pemilu baik yang berkaitan dengan administrasi pemilu, proses ataupun pidana pemilu, namun enggan melapornya, maka KPU juga akan kesulitan menindaklanjutinya.

“Jika ada yang merasa hak-hak pilihnya digeregoti atau dilanggar, ia harus melapor sehingga KPU dapat memprosesnya. Yang melapor juga harus mengikuti proses hukumnya supaya tahu hasil keputusannya,” jelasnya.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Chair, S.Pd.I disesi wawancara setelah acara dialog menjelaskan, tujuan sosialisasi rumah pintar pemilu yakni untuk memperkenalkan pemilu kepada masyarakat sebagai wadah pembelajaran masyarakat mengetahui sejarah pemilu dan berbagai hal terkait pemilu.

“Kita berharap dengan adanya rumah pintar pemilu ini, bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Terdekat adalah pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tahun 2020,” ujarnya.

Sosialisasi rumah pintar pemilu juga bertujuan, menerima saran-saran yang disampaikan peserta dialog seperti dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ormas, pemilih pemula dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam sosialisasi. Bahkan usulan dan masukkan yang disampaikan peserta sosialisasi dimasukkan dalam daftar infentaris masalah yang bisa dijadikan acuan nanti dalam hal menghadapi pilkada tahun 2020 maupun pemilu kedepannya.

Abdul Chair menambahkan, terkait masalah data pemilih, KPU Kabupaten Parigi Moutong masih mendata kembali masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB).



“Kami akan melakukan pengecekan kembali supaya bisa dimasukan dalam DPT untuk Pilkada tahun 2020. Kami akan selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga DPT untuk Pilkada tahun 2020 sudah semakin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Adul Chair menjelaskan, rumah pintar pemilu tidak masuk dalam tahapan Pemilu, tapi merupakan salah satu produk KPU untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan mengetahui bagaimana pemilu. FIK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *