KPK dan DPRD Sulteng Bahas Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sulteng

oleh -
Suasana Audiens dan Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama DPRD Sulteng yang berlangsung di ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jumat (3/9/2021). FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan audiens dan koordinasi dengan DPRD Provinsi Sulteng terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi di jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng, Jumat (3/9/2021).

Kegiatan yang  berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sulteng ini, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng H.M Arus Abdul Karim didampingi Waket III H. Muharram Nurdin, S.Sos, M.Si dan di ikuti seluruh anggota DPRD Sulteng secara langsung dan vertual. Hadir pula Sekretaris Dewan (Sekwan) Hj. Tuty Zarfiana SH, M.Si dan seluruh jajarannya.

Wakil Ketua I DPRD Sulteng H.M Arus Abdul Karim didampingi Waket III H. Muharram Nurdin, S.Sos, M.Si, bersama tim dari KPK yang terdiri dari Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Niken Arianti, Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Basuki Haryono serta Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Muhammad Muslimin Ikbal. FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

Sementara rombongan dari KPK terdiri dari  Kepala Satgas (Kasatgas)  Direktorat  Koordinasi  dan Supervisi  Wilayah IV Niken Arianti, Satgas Direktorat  Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Basuki Haryono serta Satgas  Direktorat  Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Muhammad Muslimin Ikbal.

Dalam audensi tersebut, KPK  RI mengungkap setidaknya  sepanjang 2018 ada sekitar 30 Operasi Tangkap Tangan ( OTT)  yang terjaring oleh KPK RI, termasuk juga mengungkap  OTT yang terjaring sepanjang tahun 2020  yang berhasil diungkap KPK RI.

Dalam pertemuan ini, Niken Arianti  mengungkapkan bahwa OTT  yang dilakulan KPK bukanlan kegiatan serta merta, tetapi selalu  didahului dengan tindajan penjegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

“Penangkapan yang dilakukan KPK adalah pilihan terakhir, setelah beberapa kali KPK memberikan peringatakan kepada para pejabat agar tidak melakukan tindakan korupsi,” ujar Niken Arianti.

Dalam audensi ini, terjadi tanya jawab dari sejumlah anggota DPRD Sulteng yang menanyakan sejumlah hal, terutama  terkait dengan kegiatan dan tugas  DPRD, misalnya terkait reses, penyerahan  dana hibah, perjalanan dinas luar daerah yang harus menggunakan pesawat, serta sinergitas antara KPK dan DPRD terkait pengawasan.

Yahdi Basma, Anggota DPRD Sulteng dari Partai Nasdem mempertanyakan terkait adanya surat edaran dari KPK yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa usulan masyarakat melalui anggota DPRD berupa pokok – pokok pikiran (Pokir) dari hasil reses, harus disampaikan sebelum Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Nah yang saya tanyakan, bagaimana dengan saya yang sebelumnya sempat diberhentikan sementara, sehingga tidak sempat lagi melakukan reses. Begitu juga dengan suadara saya bapak Ridwan Yalidjama, yang juga belum sempat melakukan reses karena baru dilantik sebagai PAW,” tanya Yahdi Basma dalam kesempatan itu.

Yahdi Basma juga bertanya terkait OTT KPK, apakah bisa dilakukan pencegahan dengan cara disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia sedang dipantau oleh KPK sehingga yang bersangkutan bisa menjaga diri dan pencegahan korupsi dapat dilakukan.

Muhaimin Yunus, Anggota DPRD Sulteng dari Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan kembali laporannya sebelumnya ke KPK terkait pembangunan lapangan futsal di Kejari Poso yang pembiayaannya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, namun tidak ada proposal dari Kejari dan tidak pernah melalui pembahsan di DPRD Poso saat dirinya masih menjadi Anggota DPRD Poso kala itu.

Lapangan futsal itu, kini sudah jadi dan telah disewakan sehingga hasilnya masuk ke Kejari, bukan ke Pemda Poso.

“Mohon KPK bisa memberikan tanggapan terkait dengan laporan saya itu, karena sudah lama itu saya laporkan ke KPK tapi sampai saat ini belum ada tanggapan seperti apa kelanjutannya,” ujar Muhaimin Yunus.

Suriyanto, Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan tanggapan, kiranya semua penagak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dapat bersinergi, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penegakan hukum.

“Kita ini seperti tertekan, lolos dari KPK ada Kejaksaan. Lolos dari kejaksaan ada kepolisian, jadi semuanya sama saja. Kiranya kedepan, semua penagak hukum ini dapat bersinergi, sehingga agenda pemberantasan pidana korpsi ini dapat terjalan dengan baik,” ujar politisi asal Banggai ini.

Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri  Indraningsih Lalusu yang mengikuti secara virtual karena masih tugas di Banggai, mengaku sangat mengapresiasi adanya audensi dan koordinasi yang dilakukan KPK bersama DPRD Sulteng.

“Kalau bisa audiens dan koordinasi seperti ini rutin dilakukan setiap tahun, agar kita di daerah juga semakin tahu rambu – rambu sehingga tidak terjebak dalam perbuatan korupsi,” ujar politisi PDIP ini secara virtual.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimudin Paada yang juga hadir secara virtual menyampaikan bahwa banyaknya aturan saat ini, membuat sejumlah anggota DPRD ragu berbuat seperti perjalanan dinas karena takut melanggar.

“Saya contohkan, perjalanan dinas ke Makassar harus pakai pesawat, sementara dalam kondisi cuaca yang tidak bagus begini orang khawatir naik pesawat. Sementara naik mobil, takut bisa melanggar. Padahal ke Mamuju bisa naik mobil saja,” katanya.

Dalam menangapi semua pertanyaan anggota dewan, tim dari KPK bergantian memberikan jawaban.

Atas pertanyaan Yahdi Basma, dijawab oleh Satgas Direktorat  Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Muhammad Muslimin Ikbal yang mengatakan, KPK pada dasarnya hanya menjalankan kewenangannya yang diatur dalam undang – undang tentang KPK. Terkait dengan usulan program dari anggota dewan yang harus melalui reses, Muhammad Muslimin menyampaikan jika itu sudah menjadi prosedur, maka harus dijalankan jika tidak ingin bermasalah nantinya.

“Itunya kalau prosedurnya sudah seperti itu, ya kita laksanakan saja,” katanya.

Terkait OTT, diijawab oleh Kasatgas Direktorat  Koordinasi  dan Supervisi  Wilayah IV Niken Arianti yang mengatakan bahwa OTT yang dilakukan KPK sebenarnya tindakan paling akhir atau pilihan terakhir, jika pejabat yang bersangkutan tidak mengindahkan rekomendasi dari KPK.

“Dalam OTT itu, sebanarnya panjang prosesnya. Tidak serta merta orang langsung di OTT, karena KPK harus memastikan betul apa modus tindakan korupsi yang dilakukan pejabat. Sebab jangan sampai pejabat itu hanya difitnah atau sengaja ingin dijatuhkan orang, sehingga KPK benar – benar telitik dalam melakukan OTT,” papar Niken.

Niken menjelaskan, sebelum melakukan OTT kepada pejabat, KPK sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi.

“Sedikitnya KPK sudah mempunya dua alat bukti yakni adanya saksi dan adanya barang. Walaupun ada barang, tapi kalau tidak ada saksi KPK juga belum bisa melakukan tindakan. Jadi dalam OTT itu, benar – benar sudah melalui proses penyelidikan yang panjang,” jelasnya.

Mengenai, laporan pembangunan lapangan futsal di Kejari Poso, KPK masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika pembangunan lapangan futsal itu adalah hibah pemda kepada Kejari, maka tidak bisa ditindak. Namun KPK akan tetap melakukan penyelidikan atas masalah itu, tentu saja harus didukung oleh bukti – bukti yang ada.

Terkait pertanyaan dari Suriyanto, Niken menyampaikan bahwa KPK, Kejaksaan dan Polisi sebenarnya sudah saling bersinergi. Bahkan ada kesepakatan bersama antara KPK, Polri dan Kejaksaan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Mengenai pertanyaan Sri Indrianingsi Lalusu dan Alimudin Paada, Niken mengatakan bahwa kedepan KPK akan terus melakukan supervisi dan koordinasi secara rutin agar upaya pencegahan korupsi dapat terlaksana. Atas pertanyaan Alimudin Paada, Niken menyampaikan bahwa anggota dewan tidak perlu kaku dengan aturan. Sepanjang hal itu sudah direncanakan sejak awal, maka silahkan saja dilaksanakan tanpa harus takut dengan aturan.

“Baku kami di KPK, sepanjang perencanaanya bagus tidak ada masalah. Terkait dengan apa harus naik pesawat atau mobil itu hanya persoalan teknis,” katanya.

Setelah kurang lebih dua jam melakukan dialog dan tanya jawab, Wakil Ketua I DPRD Sulteng, H.M Arus Abdul Karim akhirnya menutup kegiatan itu dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara rombongan KPK dan Anggota DPRD Sulteng yang hadir secara langsung di ruang sidang utama DPRD Sulteng. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.