KPID Sulteng Gelar FGD Peran Radio Dalam Pengawasan Pilkada Serentak

oleh -
Suasana FGD yang dilaksanakan KPID Sulteng membahas peran radio dalam pengawasan Pilkada. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan Forum Group Diskucion (FGD) peran radio dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulteng.

Kegiatan itu, di buka langsung oleh Ketua KPID Sulteng, Hari Azis yang mengatakan, bahwa peran radio dan televisi dalam pesta demokrasi sangtlah penting mengingat semua peserta bakal calon di anjurkan untuk memasang iklan layanan kampanye melalui Radio sesuai UU Pemilu dan PKPU.

“Kampanye di lakukan melalui media elektronik mulai dari tanggal 22 November- 5 Desember,”ujar Hari Azis, dalam FGD di kantor KPID Sulteng, Jumat (18/09/2020).

Dikatakan, lembaga penyiaran tetap menjaga independensi dan kode etik jurnalistik, jangan nanti dalam penayangan iklan justru hanya menguntugkan salah satu calon kandidat, misalnya dalam pembagian spot yg sudah di berikan oleh KPU.

Diterangkan, tidak boleh lagi di monopoli ke salah satu kandidat, kandidat A diberikan 14 spot untuk melakukan iklan dan di tayangkan di jam prime time sementara kandidat B hanya di berikan 5 spot dan di tayangkan di jam 01- 04 pagi (jam hantu) kalau gini siapa yg nonton dan ini sudah tidak berimbang, hal seperti ini nanti yang akan di awasi dan tindak tegas.

“Jangan nanti terjadi seperti 5 Tahun yang lalu ketika debat kandidat yg di tayangkan secara live di televisi lokal menjadi perhatian publik di karenakan terajdi konflik dan di tonton masyarakat Sulteng, seharusnya media tersebut lagsung melakukan sensor internal ini malah di pertontonkan ke publik dan saya jujur bahwa siaran tersebut tdk memberi pesan mendidik kepada masyarakat ,”tegasnya.

Hari juga menjelaskan, apabila lembaga penyiaran baik televisi dan radio melakukan pelanggaran maka KPID Sulteng lagsung memberikan sanksi kepda lembaga tersebut berupa pengehentian sementara hingga pada rekomendasi pe cabutan izin sesuai amanat UU 32 tentang penyiaran. kalau untuk pesertanya itu menjadi ranah Bawaslu dan KPU.

“Harapan beliau kepada lembaga penyiaran baik televisi dan radio untuk menjaga dan meningkatkan indpendensi, moralitas, memebrikan informasi pendidikan dan hiburan yang sehat serta mengedapankan nilai-nilai agama dan jati diri bangsa, dan juga saya berpesan agar lembaga lembga penyiaran dalam melaksankan tugasnya tetap mengikuti anjuran protokol covid-19,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *