KPID Sulteng Akan Evaluasi Perpanjangan Izin Penyiaran Tv Berjaringan

oleh -
Wakil KPID Sulteng, Ibrahim Lagandeng saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (12/09/2020). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Bulan depan, pada Oktober 2020 mendatang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan melakukan evaluasi perpanjangan izin penyiaran Swasta berjaringan seperti MNC TV Palu, RCTI Palu dan Metro TV Palu dengan pemeriksaan secara aspek administrasi, tekhnis dan content siarannya.

“Sesuai undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo nomor 18 Tahun 2018 tetang perizinan, bahwa 1 tahun sebelum habis masa berlakunya Izin Penyelenggara Penyiaran ( IPP) lembaga penyiaran wajib melapor ke kementrian Kominfo dan KPID,” ujar Wakil KPID Sulteng, Ibrahim Lagandeng saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (12/09/2020).

Dikatakan, sehubungan dengan izin ketiga siaran televisi tersebut berakhir bulan Oktober 2021, maka pada awal bulan depan KPID Sulteng akan melakukan evaluasi content lokal 10 persen, merujuk dari hasil pantauan KPID Sulteng melalui alat pemantau dan uji kelayakan publik serta khalayak masyarakat akan menilai keberadaan tv lokal berjaringan yang ada di Sulteng.

Dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan penayangan 10 persen, yang dimaksudkan adalah penayangan salah satu siaran tv di Kota Palu hanya menyiarkan terkait kuliner saja, tanpa ada penyiaran yang lainnya, hal seperti itu yang akan menjadi evaluasi.

“Jadi untuk itu harus memenuhi 10 persen penyiaran yakni mencakup semuanya misalnya ada kuliner, pariwisata dan lain-lain,”jelasnya.

“Kemudian juga dengan jam tayang harus tepat sasaran z misalnya ada film yang retingnya tinggi, maka iklan dari perusahaan harus ditampilkan pada jam tertentu, jangan iklan tersebut, ditayangkan jam 1 malam, jelas hanya sedikit yang melihat, karena perusahaan yang memasang iklan akan rugi jika penayangan stagnan,”sambungnya.

Ibrahim menerangkan, KPID Sulteng sudah mengundang seluruh jajaran penanggung jawab televisi berjaringan tersebut untuk evaluasi tahunan program content lokal 10 persen.

Diungkapkan, memang dari hasil pantauan KPID Sulteng melaului alat pemantau bahwa pemenuhan content lokal 10 persen tidak berjalan secara maksimal, serta pemberitaannya stagnan sekali dan tidak dinamis, sehingga KPID Sulteng mendapat kritikan dari masyarakat melaui aduan contact KPID Sulteng.

“Jika penyiaran tv berjaringan itu stganan, maka ada sangsi administari sesuai undang-undang, kemudian pemberhentian mata siaran, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin oleh Kominfo melalui rekomendasi KPID,”terangnya.

“KPID Sulteng akan mengundang tokoh pendidikan, agama, pemuda dan semua masyarakat untuk menilai bagaimana pendapat mereka untuk melihat penayangan televisi selama ini, selanjutnya pleno akan dilakukan, apakah menolak atau menerima perpanjangan izin,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *