Kota Palu Masuk Wilayah Rentan Terjadi Masalah Daftar Pemilih Pilkada 2020

oleh -
Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulteng, Sutarmin saat menyampaikan sambutan pada kegiatan di Bawaslu. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Kota Palu masuk wilayah rentan terjadi masalah daftar pemilih, karena banyak warga yang tinggal tak sesuai lagi dengan alamat awalnya.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) tengah melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kota Palu adalah salah satu daerah yang melakukan Coklit.

Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulteng, Sutarmin mengatakan, ada beberapa daerah yang rentan di Sulteng seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala yang terdampak bencana alam.

“Karena relokasi warga itu tidak berbasis wilayah lagi, seperti warga Balaroa yang dipindahkan ke Tondo. Sementara instrumen hukumnya, penduduk tersebut harus di data sesuai dengan alamat KTP,”papar Sutarmin saat ditemui di sekretariat Bawaslu Sulteng, Jumat (24/07/2020).

Seharusnya kata dia, Kota Palu, Sigi dan Donggala ada kebijakan khusus kepada warga yang di relokasi ke Huntap, seperti orang Balaroa yang sudah tinggal di Tondo di data saja di tondo, bukan lagi di Balaroa.

“Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil dengan memberikan kebijakan memfasilitasi ketika ada orang yang berbeda alamat khususnya yang bertempat tinggal di Huntap,”ungkapnya.

“Seperti dirubah data kependudukannya, tapi kita tunggu bagaimana implementasi di lapangannya nanti,” lanjutnya.

Dia juga menerangkan, salah satu warga ber KTP di Balaroa dan ternyata ketika di daftar masuk wilayah Tondo dan dibangun TPS terdekat, ini akan dapat menimbulkan potensi masalah.

“Misalnya, pagi hari dia menggunakan hak pilih di Tondo karena terdaftar di wilayah itu dan kemudian pada siang harinya dia pergi ke Balaroa untuk menggunakan hak pilihnya di sana dengan KTP, maka akan terjadi penggunaan hak pilih dua kali,” terangnya.

Sebab kata dia, prinsip penyelenggara pemilu harus menempatkan pemilih itu dekat dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau memperhatikan akses aksebilitasnya untuk mempermudah orang menggunakan hak pilihnya.

“Nah hal-hal yang demikian perlu diantisipasi sedini mungkin,” pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *