Kontraktor Lokal Dianaktirikan, Utamakan Kontraktor dari Luar

oleh -
Relawan Pasigala saat menemui Kepala BPPW Sulteng beberapa waktu lalu. FOTO : IST

Mengungkap Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di Sulteng

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi “lahan basah” tindak pidana korupsi. Hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut.

Relawan Pasigala Bencana Sulteng, Moh. Raslin, yang terus istiqamah dan concern dengan pengawasan terhadap pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pembangunan hunian tetapa (Huntap) warga di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) sangat geram terhadap sejumlah oknum-oknum stakekholder Kementerian PUPR yang dipercayakan mengurus dana bencana di Sulteng.

Dalam rilisnya kepada SultengNews.com, Moh-Raslin menyebutkan bahwa oknum- oknum tersebut diduga secara terang-terangan telah mendesain dan memodifikasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada sejumlah lelang proyek pembangunan Huntap dan Madrasah di Pasigala.

Disebutkan Raslin satu persatu, lembaga yang berasal dari Kementerian PUPR itu adalah Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulteng, kemudian Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), dan Satuan Non-Vertikal Tertentu (SN-VT).

Aktivis ini menduga, oknum-oknum pemangku kepentingan dari instansi tersebut tidak memiliki beban moral terhadap warga penyintas di wilayah Pasigala, yang saat ini masih ribuan menghuni di tenda-tenda panas dan masih tinggal di hunian sementara (Huntara).

“ Hampir semua proyek Huntap, Madrasah dan infrastruktur dikerjakan oleh kontraktor luar daerah. Proyekpun dikerjakan asal jadi, tanpa memperhatikan mutu dan kualitas bangunan, “ beber Muh. Raslin.

Dia juga mengutip pernyataan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, mengungkap celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“ Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu,” ujar Febri, di Hotel Swiss-Bel Kalibata, Jakarta, Kamis (28/9).

Diuraikan oleh Febri Hendri, setidaknya, ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek.
Pertama, yakni dokumen KAK. Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis.

“ Spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar. Juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos,” sebutnya.

Kedua, kata Febri, dokumen riwayat Harga Perkiraan Sementara (HPS) juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

“ Seringkali HPS disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan atau distributor yang akan dijadikan pemenang tender. Setelah itu ada standard bidding document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen tersebut memuat data kualitas pengadaan. Berikutnya ada surat penawaran peserta lelang, dan dokumen kerja. Selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (KKULP), hingga Berita Acara Penetapan pemenang tender, “ paparnya lagi.

Setelah itu, tambahnya, baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang.
Kontrak pengadaan juga dibuka agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar.

Menurutnya, masyarakat atau peserta lelang bisa mencari tau sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan. Salah satu dengan mengakses situs “opentender.net” yang menyajikan data-data pengadaan barang, jasa maupun konstruksi yang dilakukan melalui proses sistem lelang elektronik.

Dikatakannya, situs “open tender net” dapat berguna seperti dokter untuk mendiagnosa (korupsi) artinya kalau untuk mendeteksinya kita harus ke (laboratorium). Temuan yang didapat dari Opentender.net bisa ditindaklanjuti dengan mencari dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa dan semestinya setiap instansi terkait bisa dimintai dokumen tersebut.

“Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement dilaksanakan melalui teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai salah satu sarana dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme, “ jelasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.