Komnas HAM Sulteng : Stop Aktivitas PT. IMIP dan Perusahaan Tambang Tak Taat Aturan

oleh -




Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askary bersama mantan komisioner Komnas HAM RI, Ridha Saleh dalam sebuah kesempatan. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Sulteng, menanggapi serius temuan Komisi III DPRD Sulteng terkait pengabaian terhadap hak publik dan dugaan atas pelanggaran berbagai Instrumen perundang-undangan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke PT IMIP dan beberapa perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara beberapa waktu lalu.

“Apa yang dipraktekan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara utamanya PT. IMIP adalah sesuatu yang disengaja dan ini nyata merupakan bentuk pembangkangan terhadap negara lewan berbagai instrumen hukum terkait,” tegas Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askary melalui rilis yang diterima sultengnews.com, Kamis (8/8/2019).

Menurut Dedi Askary, penumpukan limbah B3 dari hasil produksi limbah 10 ribu ton pertahun dan pengupahan karyawan dibawah standar kemanusiaan serta penggunaan jalan negara (jalan nasional) dalam aktivitad perusahaan, merupakan bukti nyata terhadap pelanggaran yang dilakukan managemen PT. IMIP.

“Penumpukan terhadap limbah B3 dari hasil pengelolahan atau pemurnian ore tanpa mempersiapkan mekanisme pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan puluhan ribu ton pertahun, adalah bentuk nyata pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat,” katanya.

Secara tegas, Dedi Askary menyebut bahwa apa yang dilakukan PT IMIP merupakan praktek nyata kejahatan lingkungan hidup. Demikian juga dengan sistim pengupahan yang jauh dari standar kemanusiaan.

Bahkan praktek-praktek penggunaan jalan negara tanpa izin dan dilakukan terus-menerus dari awal beraktivitas hingga kini, juga merupakan bentuk nyata perampasan hak publik.

“Semua yang saya paparkan di atas, merupakan bentuk lain pembangkangan terhadap negara baik oleh PT IMIP maupun semua perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara,” terangnya.

Terhadap berbagai temuan yang didapatkan oleh Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu, Komnas HAM Perwakilan Sulteng merekomendasikan tiga hal yang harus segera dilakukan; Pertama, representasi negara dalam bidang dan urusan pertambangan, lingkungan hidup dan jalan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan penting baik representasi negara yang ada di pusat maupun di provinsi untuk segera memdesakan penghentian beroperasinya semua perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara termasuk PT.IMIP, hingga semua prasyarat yang ditentukan oleh berbagai perundang-undangan yang ada mereka penuhi. Setelah itu barulah boleh beroperasi.

Kedua, aparat kepolisian segera mengambil langkah-langkah penting dan strategis terkait upayah dan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai temuan serta praktek-praktek tidak manusiawi terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan pertambangan di Morowali dan Morowali Utara termasuk dalam hal ini PT. IMIP.

Ketiga, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun kelapangan untuk melakukan evaluasi dan audit investigatif terkait tatakelolah pertambangan baik yang ada di Morowali maupun di Morowali Utara termasuk oleh PT. IMIP yang diduga kuat dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar atau dengan cara-cara yang sangat kental nuansa korupsinya. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *