Komisi IV DPRD Sulteng Gelar RDP Bahas Nasib Penyintas yang Masih Tinggal di Huntara

oleh -
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, Alimudin Paada bersama anggota Pansus lainnya saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait nasib para penyintas yang masih tinggal di Hunian Sementara berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sulteng, Rabu (11/05/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG/ZAINAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait nasib para penyintas yang masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) baik itu yang ada di area Hutan Kota, Petobo, Kampung Lere dan di beberapa tempat lainnya di Kota Palu berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sulteng, Rabu (11/05/2022).

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Ir. Alimudin Paada, MS serta dihadiri beberapa anggota Komisi IV diantaranya Moh. Hidayat Pakmundi SE, Yahdi Basma SH dan Dra. Fatimah Amin Lasawedi.

Rapat ini menghadirkan Pemerintah Kota Palu, DPRD Kota Palu, BPBD Provinsi Sulteng, LSM dan Para Penyintas.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Ir. Alimudin Paada,MS dan seluruh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan RDP itu adalah hasil kunjungan langsung ke huntara pada Selasa tanggal 10 Mei 2022.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng meminta kepada seluruh tamu undangan yang hadir agar kiranya menyampaikan secara terbuka terkait permasalahan yang saat ini yaitu terkait masalah nasib para penyintas yang masih tinggal di huntara hingga saat ini.

Salah seorang penyitas, Sri Sartini yang mewakili penyintas di huntara Hutan Kota meminta agar kiranya pemerintah melakukan penertiban kepada para penghuni huntara agar tidak terjadi adanya keluar masuk bagi para penghuni huntara, karena ada beberapa masyarakat yang tinggal di huntara itu bukan dari kalangan penyintas, sehingga data-data yang masuk ke pemerintah terjadi tumpan tindih.

“Yang lebih parahnya lagi ada beberapa masyarakat yang rumahnya baik-baik saja, namun mereka tetap juga ikut tinggal di huntara demi ingin juga mendapatkan rumah hunian tetap (huntap). Ada juga beberapa penghuni huntara sudah mendapatkan huntap, namun tetap juga masih bertahan tinggal di huntara dikarenkan anak-anak meraka belum mendapatkan huntap,” tutur Sri Sartin.

Sri Sartini mengaku, penghuni huntara yang tinggal di huntara hutan kota hanya 13 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki alas hak atau sertifikat kepemilikan lahan.

Perempuan yang sudah tinggal di huntara sejak awal ini juga menyampaikan, terkait isu-isu yang berkembang saat ini bahwa informasinya dari pihak PUPR telah memberikan berupa bantuan dana atau modal usaha kepada para penyintas, dengan Sri Sartini membantah hal itu dan mengatakan bahwa isu tersebut tidak betul.

Sri Sartini juga menyampaikan bahwa kondisi huntara tersebut, terkesan tidak ramah lingkungan dikarenakan tidak ada sekat antara ruangan yang satu keruangan yang lain.

Dia juga menyayangkan informasi yang beredar bahwa para penyintas yang dari Kelurahan Talise akan dipindahkan kedaerah Pombewe.

Senadah dengan itu, Sumiati penyintas dari Kampung Lere juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengaku sudah bosan dengan tidakan pemerintah yang hanya selalu melakukan pendataan, namun hingga saat ini belum juga terealisasi sampai saat ini.

“Apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada para penyintas yaitu akan segera mendapatkan hunian tetap, namun tidak terwujud,” keluhnya.

Sementara itu, Amirudin mewakili masyarakat penyintas Petobo meminta kepada DPRD Provinsi Sulteng khususnya Komisi IV kiranya juga turun langsung meninjau kondisi huntara di wilayah Petobo, karena huntara yang ada di Petobo sungguh sangat memperihatinkan.

Saat ini kata Amirudin, warga masyarakat Petobo yang bisa mendapatkan hunian tetap sebanyak 670 kepala keluraga (KK). Hal itu berdasarkan hasil penelitian dan survey di lapangan yang dilakukan oleh BPBD Kota Palu. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian yang mutlak yang diberikan Pemeritah Kota Palu terkait 670 KK tersebut apakah betul – betul itu sudah pasti atau belum akan menerima hunian tetap.

Mantan Lurah Petobo, Nur Hasan menyampaikan sangat mengapresiasi kepada Komisi IV DPRD Sulteng yang sudah mengelar pertemuan itu. Dia juga menyampaikan bahwa sangat menyayangkan peryataan pemerintah yang mengatakan bahwa daerah Petobo sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pembangunan hutap, dikarenakan daerah tersebut katanya rawan bencana, namun semua perkata itu tidak dibuktikan oleh data yang valid serta tidak ada semacam peryataan atau keputusan pemerintah secara tertulis bahwa daerah petobo tidak layak untuk dijadikan tempat pembangunan hunian tetap.

Nur Hasan juga sangat menyayangkan pemerintah terkait janji akan segera dilakukan pembangunan huntap yang akan dimulai pada April dan Oktober akan sudah ditempati. Namun hingga saat ini, biar batu secuil pun tidak ada hingga saat ini.

Dia juga sangat menyayangkan DPRD Kota Palu, karena hingga saat ini belum pernah mengundang atau memanggil masyarakat yang terdampak bencana khususnya bagi masyarakat penyintas yang tinggal dihuntara.

Olehnya, Nur Hasan meminta Komisi IV DPRD Sulteng kiranya secara kelembagaan atas nama DPRD Provinsi Sulteng bersama Gubernu Sulteng kembali menemui Presiden Jokowi untuk meminta solusi agar kiranya persoalan pembangunan Huntap segera terselisasi, sehingga penderitaan yang dirasakan para penyintas yang tinggal di huntara sudah berakhir.

Setelah mendengar semua kelurahan para penyintas itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Dr. Alimudin Paada menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan GUbernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 bahwa untuk pembangunan Huntap yang pada waktu itu masih ditanda tangani Drs. Longki Djanggola selaku Gubernur Provinsi Sulteng tercatat bahwa jumlah huntap yang akan dibangun yakni 11.788 unit, namun yang terealisasi hingga saat ini baru 3.000 unit huntap yang dibagun oleh pihak swasta. Sementara dari pihak pemerintah baru sebayak 632 unit huntap.

“Jadi jumlah secara keseluruhan huntap yang terbagun hingga saat ini, sebayak 3.632 unit huntap. Yang belum terbangun hingga saat ini, masih tersisah kurang lebih 8.156 unit huntap,” ujar Alimudin Paada.

Berdasarkan informasi dari masyarakat di lapangan bahwa salah satu kendala pembangunan huntap ini adalah masalah lahan atau lokasi untuk pembanguna huntap itu sendiri. Terkait tampat pembagunan huntara saat ini, ada beberapa tempat yang dijadikan tempat pembagunan huntara itu berada di atas lahan orang, sehingga ada beberapa pemilik lahan sudah meminta agar bagunan huntara tersebut dibongkar dikarenakan sudah melewati waktu yang sudah disepakati yaitu dua tahun.

“Ada beberapa pemilik lahan membuat perjanjian bahwa boleh saja huntara tersebut tidak dibongkar, asalkan para penghuni huntara atau pemerintah bersedia membayar sewa lahan sebesar Rp150.000/bulan per satu kepala keluarga yang ada di huntara tersebut,” papar Alimudin Paada.

Sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu yang mewakili Pemerintah Kota Palu, M. Bambang selaku Kepal Bidang Tanggap Darurat dan Logistik menyampaikan bahwa skema atau prosedural dari pembangunan Huntara itu sendiri, hanya dirancang bisa bertahan selama dua tahun. Jadi wajar kalau kondisi Huntara saat ini sudah mengalami kerusakan, karena Huntara tersebut sudah memasuki kurang lebih empat tahun.

Terkait pembangunan huntap, hingga saat ini ada beberapa tempat masih terkendala dari segi lokasi atau lahan dikarenakan ada beberapa tempat yang menjadi rekomendasi untuk dijadikan tempat pembagunan huntap masih berstatus sengketa. Pembangunan huntap itu sendiri menggunakan dana bantuan dari beberapa yayasan seperti Budha Suchi dan juga dari dana APBN.

Dan terkait penertiban penghuni Huntara, saat ini sedikit menuai kendala dikarenakan ada beberapa penghuni Huntara yang sebenarnya tidak bisa mendapatkan huntap, tetapi mereka juga masih tetap bertahan tinggal di Huntara meskipun mereka juga bagian dari penyintas.

“Yang menjadi permasalahan saat ini, ada beberapa tempat yang sebelumnya dijadikan tempat pembuangan Huntara yaitu di atas lahan milik peribadi masyarakat sudah meminta agar kiranya huntara – huntara tersebut dibongkar, karena sudah melewati kesepakatan diawal pembangunan Huntara tersebut,” jelas M. Bambang.

Pemilik lahan menyampaikan, apabila huntara – huntara tersebut tidak kunjung dibongkar, maka para pemilik lahan akan meminta kesepakatan dengan pihak penghuni huntara atau pihak pemerintah untuk membayar biaya sewa lahan.

“Terkait prosedur untuk mendapatkan huntap, harus memiliki bukti kepemilikan lahan atau tanah yang sesuai dengan by name dan by address,” katanya.

Sementara BPBD Sulteng menyampaikan bahwa terkait pembangunan huntap untuk Daerah Tondo II, itu masih terkendala dari segi status lahan dikarenakan lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan huntap masih berstatus HGB.

Pemerintah Kota Palu sudah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, namun yang menjadi kendala baru saat ini adalah ada beberapa masyarakat yang masih mempermasalahkan terkait proses ganti rugi daripada pembangunan huntap yang berada di atas lahan HGB tersebut.

“Untuk daerah Talise, Pemerintah Kota Palu sudah mencanangkan dalam program kerja Pemerintah Kota Palu bahwa wilayah Talise sudah masuk dalam perencanaan Zero Property, sehingga pihak PUPR sudah melaksanakan pelelangan untuk segerah mungkin dilakukan pembangunan huntap,” terang M. Bambang.

Sementara terkait Inpres Nomor 10 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan pasca bencana, itu sudak berakhir. Namun Gubernur Sulteng sudah meminta kepada presiden untuk memperpanjang kembali inpres tersebut. Saat ini, perpanjangan inpres tersebut sudah keluar tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak BNPB dan Kementerian Pemukiman, sehingga akan kembali menerbitkan perpanjangan Pergub dan batas dari inpres itu sendiri hanya sampai pada tahun 2024.

Sementara Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona menyampaikan bahwa saat ini di DPRD Kota Palu sudak terbentuk Pansus Rehab Rekon dan terkait masalah pembangunan huntap hingga saat ini Pemerintah Kota Palu masih terus berupaya semaksimal mungkin agar permasalahan terkait huntap secepat mungkin segera rampung.

“Ada sekitar 9 Kepala Keluarga yang ada di huntara Mamboro tidak bisa mendapatkan huntap, dikarenakan tidak memiliki bukti kepemilikan lahan. Inilah yang harus juga kita pikirkan bersama, bagaimana nasib bagi para penyintas yang masih tinggal di huntara namun tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, sedangkan mereka juga bagian dari warga negara Indonesia,” katanya.

Olenya, Mutmainah Korona berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Palu dan juga kepada Anggota Pansus Rehab Rekon yang sudah terbentuk, agar kiranya persoalan ini kembali dibicarakan bersama Pemerintah Kota Palu atau Wali Kota Palu.

Sementara Yahdi Basma menyampaikan bahwa persoalan ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulteng dan menegaskan akan mengusulkan agar kiranya dibentuk kembali Pansus Bencana jilid tiga.

Dakhir rapat, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr.Ir.Alimudin Pa’ada menyampaikan akan mengusulkan perpanjangan masa kerja pansus dan meminta kepada semua pihak untuk menyatukan langkah dengan satu tujuan yakni mengakhiri penderitaan yang sudah dirasakan oleh para penyintas dan secepatnya mendapat Huntap.

“Komisi IV akan mendorong dan meminta kepada pemerintah, agar kiranya penetapan zona-zona merah ini segera dicabut statusnya, dikarenakan ini juga menjadi salah satu kendala untuk pembangunan huntap, sehingga sampai saat ini persoalan huntap tidak bisa terselesaikan hingga saat ini,” tandasnya. (Humpro DPRD Sulteng/Zainal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.