Komisi IV DPRD Sulteng Akan Bahas Tarif Rapid Test 150 Ribu

oleh -
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada (Tengah), Ibrahim A.Hafid (Kiri), Erwin Burase (Kanan) saat lakukan kunjungan ke SMA Kota Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Alimuddin Paada mengaku bahwa komisinya akan membahas tarif rapid test antibodi Covid-19 senilai 150 ribu bersama instansi terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Tarif rapid test 150 ribu itu, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

“Kalaupun rumah sakit membeli sendiri dengan anggarannya alat perlengkapan Covid-19 seperti rapid test, bisa dipertimbangkan. Namun tarifnya tidak bisa lebih dari 150 ribu,” papar Alimuddin Paada kepada sultengnews.com, Rabu (08/07/2020).

Dia mengungkapkan, jika alat rapid test yang dibeli dari APBD dan APBN itu harus di gratiskan.

Dikatakan, Komisi IV akan segera mengadakan rapat. Rencananya Senin (13/07/2020) akan mengundang Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Klinik untuk membahas biaya rapid test 150 ribu itu.

“Dinas yang di kabupaten yang jaraknya jauh bisa melalui zoom, tapi yang di kota harus datang langsung,” ujarnya.

Secara terpisah saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah dr.Jumriani mengatakan, untuk diberlakukannya SE batasan tarif rapid test di Sulteng belum bisa dipastikan, karena masih banyak yang membeli alat rapid test lebih dari harga 150 ribu, sehingga pihaknya akan bicarakan lagi.

“Kami mengusulkan tidak diberlakukan dulu terkait biaya rapid test 150 ribu sampai alat rapid test yang dibeli kurang dari harga 150 ribu,”ungkapnya.

Menurutnya, alat rapid test yang dibeli dengan anggaran APBD dan APBN itu memang harus gratis. Yang dibeli langsung rumah sakit swasta dan lain sebagainya yang akan dikenakan pembatasan tarif 150 ribu.

SE kata dia, diberlakukan untuk semuanya. Namun ada juga yang membeli rapid test lebih dari itu tidak mungkin rumah sakit mau menombok.

“Siapa yang mau subsidi untuk hal tersebut. Jika mereka beli rapid test lebih dari 150 ribu kemudian diberlakukan rapid test 150 ribu, nanti sisanya itu siapa yang mau bayarkan,” katanya.

“Jadi harus dihabiskan dulu stok yang ada, terus diberlakukan rapid test kurang dari 150 ribu,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *