Komisi I Bertekad Terus Berjuang Untuk Ketambahan 55 Kursi di DPRD Sulteng

oleh -
Komisi I DPRD Sulteng saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas masalah penambahan kursi di DPRD Sulteng dari 45 menjadi 55 kursi pada Pemilu 2024 mendatang di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (18/4/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG/RAMADHAN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi 1 DPRD Sulteng, terus berjuang agar kursi di DPRD Sulteng bisa bertambah dari 45 kursi menjadi 55 kursi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang.

Keseriusan Komisi I DPRD Sulteng ini, ditunjukan dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas masalah tersebut bersama instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulteng, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulteng dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng, Senin (18/4/2022).

Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indrianingsi Lalusu dalam RDP itu menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini Komisi I bersama beberapa perwakilan Komisi II, III dan IV akan bertolak kembali ke Jakarta untuk bertemu Ketua Komisi II DPRD RI dan Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas.

“Saya minta Pemerintah Provinsi dalam hal ini semua instansi terkait, menyiapkan semua dokumen kebutuhan yang akan kita bawa ke Komisi II dan Ketua Baleg, serta ke Kementrian Dalam Negeri untuk kebutuhan penambahan kursi di DPRD Provinsi Sulteng jadi 55 kursi, karena penduduk Sulteng sudah 3 juta lebih,” ujar Sri Indrianingsih Lalusu dalam RDP itu.

Rombongan Komisi I DPRD Sulteng kata Sri Indrianingsi Lalusu, juga akan berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan menemui langsung ketua KPU RI.

”Saya optimis penambahan kursi kita (DPRD Sulteng red) Insya Allah bisa dilakukan, karena acuannya DPR RI saja dari 6 kursi bisa menjadi 7 kursi,” ujar Sri Indrianingsi Lalusu optimis.

Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sulteng ini, dihadiri Anggota Komisi I yakni Ronald Gulla ST, Wiwik Jumatul Rofiah, S.,Ag, MH, Hasan Patongai SH, Ambo Dalle, Drs. Ridwan Yalidjama serta Drs. Enos Pasaua serta instansi terkait yakni Biro Otda, Biro Hukum dan Dinas Dukcapil Sulteng.

Dalam rapat tersebut ada sejumlah hal yang mengemuka, terutama soal data penduduk atau Data Konsolidasi Bersih (DKB) penduduk yang sudah divalidasi, karena jumlah penduduk menjadi acuan penting dalam upaya penambahan kursi para wakil rakyat ini.

Selanjutnya terkait penataan Daerah Pemilihan (Dapil), kemungkinan  revisi Undang – Undang Pemilu, lampirannya atau hanya mengajukan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang perubahan kursi inklud di dalamnya penataan Dapil.

Setelah mendengar berbagai masukan, termasuk yang disampaikan Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Wahid Irawan S.STP yang sebelumnya juga telah merintis perlu dilakukannya rapat atau pertemuan dengan pihak Kemendagri terkait masalah ini, akhirnya rapat menyepakati, Komisi I dan ada perwakilan dari fraksi akan ikut berjuang bersama sama ke pihak pihak terkait di Jakarta yakni ke Badan Legislasi  (Baleg) DPR RI, Kemendagri dan ke KPU dengan membawa serta instansi teknis, termasuk dukungan administrasi yang diperlukan sebagai satu cara yang harus ditempuh guna menembus kemungkinan adanya perubahan kursi DPRD Sulteng dengan waktu yang juga makin terbatas.

Diakhir rapat, disepakati bahwa rombongan Komisi I DPRD Sulteng bersama instansi terkait akan menemui Ketua Komisi II DPR RI serta Ketua Baleg DPR RI untuk meminta dilakukan RDP di DPR RI dengan menghadirkan beberapa instansi terkait di pusat seperti Kemendagri, Kemenkumham dan KPU RI

“Supaya satu tujuan saja kita, maka saya setuju usulan yang menyebutkan kita cukup ke DPR saja dengan menemui Ketua Komisi II dan Ketua Baleg, kemudian kita menta RDP disana dengan menghadirkan semua instansi terkait seperti Kemendagri, Kemenkumham dan KPU RI,” tandas Sri Indrianingsih Lalusu sembari menutup rapat itu.

Untuk diketahui, dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 188 ayat 2 poin c, menyebutkan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang sampai 5.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi.

Dengan demikian, maka Provinsi Sulteng berhak mendapatkan jumlah kursi di DPRD Sulteng yakni 55 kursi atau ketambahan 10 kursi dari sebelumnya hanya 45 kursi di DPRD Sulteng.

Hal ini dikarenakan, jumlah penduduk Sulteng saat ini sudah mencapai 3.051.000 lebih.

Atas dasar inilah sehingga Gubernur Sulteng dan DPRD Sulteng telah menyurat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta hak ketembahan kursi tersebut. Surat itu telah dikirim sejak Januari 2022 lalu, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kemendari, sehingga DPRD Sulteng berinisiatif untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Provinsi Sulteng itu yakni 55 kursi untuk DPRD Sulteng. FUL/RAMADHAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.