Kisruh TTG di Donggala Berlanjut ke Hak Angket, Dibalas Dengan Mutasi dan Ancaman PAW Anleg Donggala

oleh -
Ketua DPD PAN Kabupaten Donggala yang juga Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Nurjanah, didampingi Sekretaris DPD Donggala, Rofandi saat memberikan keterangan terkait adanya surat permintaan PAW atas dirinya. FOTO : IST

DONGGALA, SULTENGNEWS.COM – Kisruh Tehnologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Donggala, terus bergulir hingga ke hak interplasi dan hak angket terhadap bupati di DPRD Donggala. Akibat kisru bupati dan DPRD itu, banyak keluarga Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Donggala yang dimutasi kedaerah terpencil.

Bahkan kisruh itu, juga menyasar ancaman Panggantian Antara Waktu (PAW) Anleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Donggala, Nurjanah. Sejumlah kepala desa, kabarnya juga mulai diperiksa aparat penegak hukum. Bahkan diantaranya yang terintimidasi, kini mulai berani buka mulut.

Terkait dengan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), data yang diperolah media ini menyebutkan sedikitnya ada 35 ASN dari keluarga Anggota DPRD Donggala, dimutasi dari tempat kerjanya. Mutasi itu diduga sebagai balasan atas penggunaan hak interpelasi soal proyek TTG. Atas mutasi itu, DPRD Donggala, akhirnya membuat posko pengaduan yang diberi nama ‘Posko Korban Mutasi’.

Dikutip dari Metrosulawesi.Id terbitan 29 Juni 2021, Taufik Burhan selaku Ketua Fraksi PKB DPRD Donggala, yang didapuk sebagai koordinator pengaduan korban mutasi mengatakan, untuk data sementara korban mutasi dari kalangan keluarga anggota DPRD sebanyak 35 orang. Sedangkan data mutasi dari tahun 2020 ada 80 tenaga guru dan tenaga kesehatan.

“Secara umum itu dari tahun 2020 sampai sekarang, korban mutasi itu sebanyak 100-an lebih baik dari tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga administrasi. Kemudian ditambah dengan yang baru ini, keluarga DPRD 35 orang,”katanya kepada Metrosulawesi, Senin 28 Juni 2021 silam.

Sebuah rekaman sempat menghebohkan jagad Media Sosial (Medsos), dimana terdengar suara yang diduga berasal dari Bupati Donggala, Kasman Lassa memberikan penjelasan pada kalangan tertentu terkait mutasi yang dilakukannya.

“Kalo DPRD itu dipilih oleh rakyat paling 1000 orang,sudah jadi Anggota DPR. Tapi bupati 87 orang (maksudnya 87.0000) ,bagaimana kalo itu datang ke Bale tidak ada tempat, makanya saya bilang kalo bicara baek baek sedikit. Kalo 87.000 orang itu, datang semua? Kan berbahaya. Jangan dilakukan itu (hak Interplasi maksudnya),” demikian isi awal rekaman yang diduga berasal dari Bupati Donggala, Kasman lassa.

“Jangan dilakukan itu, tetap ngotot ! ngotot saja, saya cas..bagaimana cara mencasnya ? Istri Anggota DPRD dipindahkan ke Pinembani. Siapa yang mau larang Bupati?. kewenangan itu ada sama kepala Daerah,” lanjut suara yang diduga berasal dari  Kasman Lassa dalam rekaman yang disambut tepuk tangan dan gerai tawa peserta yang hadir.

Ternyata setelah upaya kisruh mutasi ASN, tidak membuat Anggota DPRD berhenti terkait kistru TTG ini, namun lanjut sampai ke Hak Interplasi ke Hak Angket. Polemik baru mulai muncul yakni munculnya surat permintaan Pengganti Antar Waktu (PAW) salah seorang anggota panitia hak angket yang di duga kuat adanya keterlibatan dari Kasman Lassa yang juga merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Donggala, yang dikabarkan melayangkan surat permintaan PAW itu kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulteng, Rusli Dg Palabbi.

Hal ini terungkap saat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Donggala, Nurjanah didampingi oleh Sekretarisnya, Rofandi memberi keterangan perihal surat dari Kasman Lassa untuk memberhentikan atau PAW Anggota DPRD Dari PAN.

Nurjanah mengatakan, sejak awal dirinya mengetahui surat itu diterima oleh Ketua DPW PAN Sulteng, Rusli Dg Palabbi dan dia diundang di kantor sekertariat terkait surat tersebut.

”Rusli Dg Palabbi katakan ke saya, dirinya di sayangkan ikut serta dalam pembentukan mulai dari hak interpelasi hingga terbentuknya Hak Angket,”ungkapnya Nurjanah.

Menurut Nurjanah, surat tersebut cacat administrasi, karena kop dan cap Bupati Donggala beserta isinya mengatasnamakan Ketua DPD Partai Nasdem Donggala. Nurjanah mengira bahwa Kasman Lassa adalah seorang politisi yang berpengalaman.  Tapi kenapa ada tindakan seperti ini yang terjadi, bahkan surat tersebut diantar oleh staf Bupati Donggala, DB Lubis.

”Ini apa, kok partai lain ingin mengusik dan mengganggu belangannya PAN. Dan saya kira semua parpol sudah diatur oleh undang-undang untuk mengganti kadernya, jangan nasi putih di campur-campur dengan yang lain,” beber Politisi asal Labuan itu.

Nurjanah melanjutkan, dirinya tidak takut sama sekali di PAW atas apa yang menurut dirinya benar. Yang dia takutkan yakni, jika keluar dari tim angket atau DPRD. Dia merasa malu untuk pulang ke Labuan, karena itu semua baginya adalah aspirasi masyarakat.

”Mendingan saya tidak tinggal di Labuan lagi, jika saya keluar dari tim panitia Angket,”tegasnya.

Disinggung apakah Ketua DPW PAN Sulteng, mendukung Hak Angket, Nurjanah menyebut bahwa Ketua DPW PAN mengembalikan perkara itu kepada dirinya.

“Jika itu baik untuk masyarakat, maka lanjutkan dan jika itu tidak ada gunanya mendingan mundur pada saat pemberian pendapat,” ucap Nurjanah menirukan penyampaian dari Ketua DPW PAN Sulteng.

Lagipula, bagi Nurjanah bukti-bukti telah dikumpulkan sehingga tidak ada kata mundur.

Nurjanah mengaku, dirinya diminta oleh Bupati Donggala Kasman Lassa untuk tidak memberikan pendapat setelah hak angket selesai. Namun, Nurjanah tetap bersikukuh untuk melanjutkan pemberian pendapat hingga persoalan ini menjadi terang – benderang di hadapan hukum.

”Saya akan tetap lanjut hingga selesai sampai pemberian pendapat,”jelasnya.

Sementara, Sekretaris DPD PAN Donggala, Rofandi menuturkan, dirinya heran dengan tindakan Kasman Lassa dengan mengirimkan surat perintah untuk memberhentikan Nurjanah dari DPRD Donggala.

”Saya kira Kasman Lassa seorang politisi berpengalaman, mengapa terjadi seperti ini. Siapa yang berikan masukan seperti ini sehingga surat tersebut menjadi bahan lelucon,”tuturnya.

Rofandi menambahkan, jika melihat undang-undang yang ada dan tata tertib DPRD sudah memiliki jenjang dan mekanisme yang jelas dalam pemberhentian seorang anggota DPRD.

“Makanya bagi saya, surat tersebut dapat dikatakan cacat administrasi,” tandasnya.(TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.