Kinerja APBN Bulan Februari 2022 Provinsi Sulawesi Tengah Terus Membaik

oleh -
IRFA AMPRI, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng. FOTO : IST

Kasus aktif Covid-19 pada Februari 2022 kembali mengalami lonjakan yang sangat tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Jika dibandingkan dengan 31 Januari 2022 terjadi kenaikan lebih dari 1300 % kasus aktif pada akhir bulan Februari 2022.

Oleh : IRFA AMPRI – Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng (Ketua Komite)

Kondisi ini menandakan terjadinya penularan gelombang ketiga Covid-19 di Provinsi Sulteng yang disebabkan oleh penyebaran varian BA.2 yang merupakan Subvarian Omicron.

Kenaikan kasus tersebut menyebabkan semua Kabupaten/Kota pada Februari 2022, menaikan status PPKM-nya ke level 3. Dengan program percepatan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah dan penerapan disiplin protokol kesehatan yang baik, kasus aktiv Covid-19 dapat ditekan seiring transisi menuju endemi.

Penerapan PPKM Level 3 di Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan mobilitas masyarakat menurun seiring dengan pengetatan aktivitas masyarakat khususnya di malam hari dan pemberlakuan kembali pelaksanaan WFH (Work From Home) pada beberapa Instansi pemerintah dan swasta.

Aktivitas ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan pada Januari 2022 kembali tertahan akibat pemberlakuan mobilitas yang ada. Penambahan kasus Covid-19 juga mengakibatkan perilaku konsumen menghemat belanja atau menyimpan uangnya untuk kebutuhan yang lebih prioritas, sehingga pada Februari 2022 terjadi deflasi sebesar 0,42%.

Terjadinya deflasi tersebut didorong oleh beberapa komoditas, dimana andil inflasi terbesar secara berurutan diantanya adalah Minyak Goreng dengan andil -0,21%, Ikan Selar -0,19%, Angkutan Udara -0,14%, dan Beras -0,12%. Sedangkan komoditas yang menahan laju deflasi lebih dalam adalah komoditas Tukang Bukan Mandor 0,16%, Pasir 0,05%, dan Ikan Katamba 0,04%.

Melihat maraknya isu kelangkaan Minyak Goreng diberbagai media, pemerintah dalam hal ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bekerjasama dengan penegak hukum terus melakukan upaya menjaga ketersediaan, kelancaran distribusi, hingga pengawasan dan penindakan terhadap adanya tindak kecurangan berupa penimbunan Minyak Goreng pada Februari 2022.

Sementara itu konflik Rusia-Ukraina, masih belum menunjukkan pengaruh terhadap aktivitas perekonomian di Sulteng. Hal ini ditunjukkan dari tingginya produksi penambangan Nikel dan permintaan ekspor Nikel yang masih terus melonjakan dari negara luar. Konflik ini juga belum berpengaruh terhadap naiknya harga pangan dan energi yang berdampak pada melonjaknya laju inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara maju.

Optimisme laju pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, APBN terus bekerja keras menjadi “shock absorber” atas berbagai tekanan dinamika yang ada.

Kinerja pendapatan negara terus membaik, didorong peningkatan harga komoditas dan keberlanjutan pemulihan ekonomi. Pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan diharapkan akan tetap berlanjut ke periode-periode selanjutnya.

Sampai dengan akhir Februari 2022, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1,21 triliun atau 21,28 persen target APBN. Pendapatan negara tumbuh cukup tinggi 55,05 persen (yoy), membaik dari tahun sebelumnya. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan perpajakan Rp1,15 triliun dan PNBP sebesar Rp66,53 miliar.

Pendapatan perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Bea dan Cukai. Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp837,66 miliar atau 17,6 persen dari target APBN, tumbuh sebesar 27,7 persen (yoy).

Pertumbuhan ini didorong utamanya oleh peningkatan pembayaran PPh Non Migas yang tumbuh sebesar 37,99 persen (yoy). Kontribusi terbesar Penerimaan pajak dalam negeri diperoleh dari Wajib Pajak (WP) Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor masing-masing sebesar Rp436,70 miliar (54,2 persen) dan Rp161,36 miliar (20 persen).

Sementara itu Penerimaan Bea dan Cukai per 28 Februari 2022 mencapai Rp307,59 miliar atau 64,53 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya realisasi penerimaan bea masuk barang-barang impor pendukung aktivitas pembangunan dan kegiatan Industri pengolahan yang terjadi di wilayah Morowali.

Penerimaan bea masuk di bulan Februari 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 106,4 miliar atau 345 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Untuk PNBP dari target penerimaan 2022 sebesar Rp453,76 miliar hingga akhir Februari 2022 telah tercapai sebesar Rp66,53 miliar atau 14,66 persen dari target, angka tersebut tumbuh 33,20 persen jika dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun lalu.

Sumber penerimaan PNBP terbesar berasal dari penerimaan Satker kepolisian sebesar Rp 12,35 miliar (18,6 persen) berupa penerimaan dari Pendapatan BPKB, Penerbitan STNK, Pendapatan TNKB dll. Berikutnya berasal dari satker kantor Imigrasi dibawah K/L Kemenhumham melalui Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (re-entry permit) sebesar Rp12,32 miliar atau 18,6 persen dari total penerimaan PNBP.

Diposisi ketiga dan keempat diikuti pendapatan pada Biaya Pendidikan serta pendapatan Jasa Kepelabuhan dengan nilai masing masing Rp10,4 miliar (15,7 persen) dan Rp10,3 miliar (15,6 persen).

Penerimaan PNBP melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang hingga Februari tercatat sebesar Rp993 juta dari target penerimaan sebesar Rp10,6 miliar. Penerimaan tersebut bersumber dari PNBP Aset sebesar Rp646 juta, PNBP Lelang sebesar Rp341,3 juta, dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp6,1 juta.

Belanja Negara mengalami perlambatan, namun akselerasi belanja negara terus dioptimalkan secara sinergis dari pusat hingga daerah guna memberikan multiplier effect dan melindungi masyarakat dari tekanan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara di Sulteng sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp2,65 triliun atau 12,12 persen dari pagu. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan menjadi pengungkit peningkatan perekonomian di daerah.

Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir Februari 2022 di Provinsi Sulteng mencapai Rp466,28 miliar atau 7,26 persen dari pagu. Realisasi BPP terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp287,48 miliar (11,50 persen dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp150,04 miliar (5,15 persen dari pagu) dan Belanja Modal sebesar Rp28,75 miliar (2,89 persen dari pagu).

Belanja pegawai terbesar berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan pada Satker Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp96,77 miliar atau 34 persen dari total realisasi belanja Pegawai. Kemudian untuk belanja Barang realisasi terbesar berasal dari Belanja Barang Operasional pada satker Polri sebesar Rp31,1 miliar atau 21 persen dari total realisasi Belanja Barang, diikuti Belanja Barang Non Operasional pada satker Kementerian Perhubungan dengan total realisasi sebesar Rp19,42 miliar atau 13 persen dari total realisasi Belanja Barang.

Untuk Belanja Modal realisasi terbesar bersumber dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sampai akhir Februari 2022 realisasinya baru mencapai Rp9,74 miliar atau 34 persen dari total realisasi seluruh Belanja Modal.

Sementara itu, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Febuari 2022 mencapai Rp2,18 triliun atau 14,13 persen target APBN 2022. Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp136,82 miliar (13,23 persen dari pagu), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,86 triliun (20,73 persen dari pagu), Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp139,8 miliar (3,55 persen dari pagu) dan Dana Desa Rp50,66 miliar (3,43 persen dari pagu).

Provinsi Sulteng dan Kabupaten Banggai menjadi pemda dengan pagu TKDD terbesar di wilayah Sulteng masing-masing sebesar Rp2,55 triliun dan Rp1,65 triliun.

Sedangkan pemda dengan pagu TKDD 2022 terendah adalah Kab. Banggai Laut (Rp558,24 miliar), diikuti Kab. Banggai Kepulauan (Rp721,4 miliar). Meski menjadi wilayah dengan pagu TKDD terendah namun realisasi TKDD Kab. Banggai Laut hingga akhir Februari 2022 merupakan yang terbesar yakni 18,57% dari pagu atau sebesar Rp103 miliar, diikuti Kab. Tolitoli dengan realisasi sebesar 18,17% atau Rp155 miliar. Untuk wilayah dengan realisasi TKDD terendah adalah Kab. Banggai Kepulauan dengan realisasi sebesar 9,57% dari pagu atau Rp69 miliar, selanjutnya adalah Kab. Parigi Moutong yang mencatat realisasi hanya 9,63% dari pagu atau Rp139,7 miliar.

Kinerja penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Februari 2022 telah tersalur sebesar Rp134,15 miliar, dengan total jumlah sekolah penerima sebanyak 2.473 sekolah dan jumlah total penerima siswa mencapai 367.742 siswa.

Penyaluran BOS tersebut baru dilakukan oleh beberapa pemda yakni Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, Pemkab Parigi Moutong, Pemkab Tojo Una-Una, Pemkab Morowali, Pemkab Banggai Kepulauan, Pemkab Banggai, dan Pemkab Buol.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, melanjutkan pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kesehatan APBN. “Optimisme laju pertumbuhan ekonomi masih terus berlanjut, APBN akan bekerja keras menjadi ”shock absorber” atas berbagai tekanan dinamika kondisi yang saat ini terjadi”.

Harapan ke depan, memasuki bulan Ramadhan dan adanya hari raya Idulfitri, kasus Covid-19 akan tetap terjaga dan terkendali dengan baik, baik dari sisi kasus harian, kasus kematian, hingga program vaksinasi di Sulteng diharapkan semakin meningkat dan mencapai target. APBN menjadi instrumen yang sangat penting untuk pengendalian Covid-19 dan vaksinasi, serta memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

APBN akan tetap responsif, fleksibel, dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian. Kerja keras APBN terus dilanjutkan agar dapat berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai. ***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.