KIARA Buat Nelayan Tompe Bisa Melaut Kembali Setelah Bencana Tsunami 2018

oleh -
Aswat, Ketua Nelayan Desa Tompe yang ditemui di lokasi pantai Tompe, Minggu (20/12/2020). FOTO : MAHFUL/SN

DONGGALA, SULTENGNEWS.COM – Setelah kurang lebih satu tahun tidak melaut, akibat perahu rusak diterjang tsunami pasca bencana 28 September 2018 lalu, kini para nelayan di Desa Tompe akhirnya bisa melaut ksembali setelah memdapatkan bantuan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

“Alhamdulilah setelah dapat bantuan perahu dan mesin katinting dari KIARA, kami sudah bisa melaut lagi setelah hampir satu tahun lebih kami tidak turun melaut karena perahu kami rusak,” ujar Aswat, Ketua Nelayan Desa Tompe yang ditemui di lokasi pantai Tompe, Minggu (20/12/2020).

Menurut Aswat, pasca gempa dan tsunami yang melanda Desa Tompe 28 September 2018 lalu, semua perahu nelayan rusak dan tak bisa lagi digunakan, sehingga para nelayan terpaksa beralih profesi menjadi buruh bangunan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari – hari, karena tidak bisa melaut lagi.

Asman, salah seorang nelayan di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja saat foto di perahu yang diberikan oleh KIARA. FOTO : MAHFUL/SN

“Setelah bencana itu, semua perahu rusak. Kami bekerja seadanya saja, ada yang jadi buruh bangunan dan ada juga yang bekerja dikebun makan gaji,” tuturnya.

Namun dengan adanya bantuan perahu dan mesin katinting dari KIARA sekira November 2019 lalu, para nelayan Desa Tompe akhirnya sudah bisa melaut kembali dengan menggunakan perahu dan mesin yang diberikan oleh KIARA.

“Kita sangat berterima kasih sekali dengan bantuan perahu dan mesin dari KIARA, karena berkat bantuan itu kami bisa melaut kembali,” katanya.

Aswat mengatakan, jumlah perahu yang diberikan KIARA di Desa Tompe sebanyak 65 perahu dan mesin. Sementara 35 lagi diberikan ke warga Dusun Labuana, Desa Lende Tovea.

Aswat mengaku, kini pendapatan para nelayan Desa Tompe sudah kembali pulih seperti saat sebelum gempa yakni bisa mencapai Rp200.000 lebih per hari untuk sekali melaut.

Hal senada juga diungkapkan Asman, nelayan di Desa Tompe. Menurutnya, bantuan dari KIARA benar – benar sudah bisa mengubah kehidupannya yang sangat terpuruk pasca bencana 28 September 2018 lalu.

Sebelum adanya bantuan dari KIARA, Asman mengaku hanya bekerja sebagai butuh bangunan dengan pendapatan sehari kisaran dibawah 100 ribu. Namun setelah mendapatkan bantuan perahu dan mesin dari KIARA, dia sudah kembali melaut dan mendapatkan hasil tangkapan ikan hingga 200 ribu lebih setiap harinya.

“Alhamdulilah, bantuan perahu dan mesin dari KIARA, saya sudah bisa melaut lagi. Hasilnya sudah bisa untuk biaya sekolah anak – anak dan untuk biaya kehidupan sehari – hari,” ujar Asman.

Dia berharap, kedepan pemerintan bisa juga memperhatikan kehidupan mereka para nelayan di Desa Tompe, karena sampai saat ini belum ada kejelasan tentang rumah Hunian Tetap (Huntap) kepada mereka para nelayan.

“Sampai saat ini, kami masih tinggal di huntara. Sehingga kami berharap pemerintah bisa segera memberikan kami rumah hunian tetap,” pintanya.

Deputy Monitoring dan Evaluation and Learning KIARA, Nibras Fadhlillah saat memberikan penjelasan program KIARA kepada sejumlah wartawan di Palu. FOTO : MAHFUL/SN

Deputy Monitoring dan Evaluation and Learning KIARA, Nibras Fadhlillah menjelaskan, program KIARA di Tompe mirip dengan bantuan bagi nelayan di Teluk Palu yakni bantuan perahu dan mesin, peningkatan kapasitas nelayan, serta pembentukan tim cepat tanggap yang diisi oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, serta tenaga medis di pukesmas.

“Yang membedakan, karena di desa ada anggran dana desa dan RPJMDes dan KIARA akan melihat apakah ada anggaran untuk pemberdayaan nelayan dan potensi perampasan ruang,” terangnya.

Kedepan, KIARA akan terus melakukan kerja – kerja advokasi dan pemberdayaan, serta melakukan road show untuk memberikan pemahaman tentang ancaman dan potensi dari disahkannya undang – undang omnibus law.

“Para nelayan harus tahu bahwa dengan adanya omnibus law, ada potensi perampasan ruang yang bisa menimbulkan kerugian bagi para nelayan,” katanya.

“KIARA juga akan terus memberikan pemahaman tentang hak – hak para nelayan sesuai undang – undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,” tandasnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *