Ketua TAPD Tidak Hadir, Rapat Banggar Diskorsing Hingga Jumat Besok

oleh -

Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng yang membahas RAPBD Sulteng tahun 2020 di ruang sidang utama. FOTO : MAHFUL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng, akhirnya diskorsing hingga Jumat besok (22/11/2019) karena ketua TAPD yang juga Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate tidak hadir di Rapat Banggar itu.




Sejumlah Anggota Banggar mempertanyakan ketidak hadiran ketua TAPD dalam dua kali rapat yakni pada Rabu 19 November dan Kamis hari ini 20 November 2019.

Selain itu, sejumlah anggota Banggar juga masih mempersoalka dokumen yang mereka minta sebelumnya belum disediakan seluruhnya oleh TAPD Pemprov Sulteng.

“Dari awal rapat saya sudah minta dokumen realisasi anggaran tahun 2016, 2017, 2018, RPJMD dan dokumen sisa belanja daerah. Namun sampai saat ini tidak juga. Jika data – data yang saya minta tidak diberikan, saya minta rapat ini diskorsing hingga data – data yang saya minta ada dan ketua TAPD hadir dalam rapat,” ujar Anggota Banggar Sony Tandra dari Fraksi Nasdem.

Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Wiwik Jumatul Rofi’ah juga masih mempertanyakan kelengkapan dokumen dan realisasi anggaran dan sumber pendapatan tahun sebelumnya yang belum semua juga diberikan TAPD. Selain itu, Wiwik juga mempertanyakan ketidak hadiran TAPD dalam rapat itu, padahal kehadirannya sangat urgen.

Sementara Anggota Banggar dari Fraksi Golkar Yus Mangun, meminta kejelasan legalitas hukum apakah pembahasan itu sah secara hukum tanpa kehadiran ketua TAPD. Jika sah, dia tidak mempersoalkan rapat itu lanjut. Namun jika secara hukum tidak sah, maka dia juga meminta rapat ditunda dulu hingga ketua TAPD hadir dalam rapat.




“Sebelumnya sudah disampaikan bahwa tiga asisten adalah wakil ketua TAPD dan ketuanya adalah Sekprov. Jadi tinggal teman – teman saja apakah rapat ini lanjut atau tidak,” kata politisi Golkar ini.

Anggota Banggar dari PDIP, Sri Indrianingsih Lalusu juga meminta penegasan dari pimpinan rapat, apakah ketidak hadiran ketua TAPD berpengaruh terhadap legalitas hukum rapat itu atau tidak.

“Sebenarnya teman – teman ini hanya meminta ketegasan pimpinan, apakah rapat ini memiliki legalitas hukum atau tidak dengan ketidak hadiran ketua TAPD yang juga sebagai Sekprov Sulteng,” ujar Sri Indrianingsih.

Politisi PDIP ini juga meminta kepada TAPD agar membawa juga dokumen – dokumen Renvana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rapat Banggar itu.

Memamggapi pertanyaan sejumlah anggota Banggar terkait legalitas rapat itu, Wakil Ketua DPRD Sulteng yang juga sebagai unsur pimpinan di Banggar, Muharram Nurdin menyampaikan bahwa pertanyaan itu sudah tidak relefan lagi, karena pada rapat sebelumnya Asisten Administrasi dan Keuangan, Mulyono sudah menyampaikan RAPBD dihadapan Anggota Banggar.

“Sudah tidak relewan lagi kita mempersoalkan sah atau tdk sah rapat ini, karena sudah mulai rapat sebelumnya. Cuma karena berkaitan dengan kebijakan, maka ketua TAPD harus hadir. Soal data yang diminta Anggota Banggar juga sangat dibutuhkan,” ujar politisi PDIP ini.

Anggota Banggar dari PAN, Ronald menyampaikan bahwa kehadiran ketua TAPD dalam rapat Banggar itu, agar semua hal – hal yang menyangkut kebijakan bisa langsung disepakati. Dia mengaku tidak terlalu mempersoalkan sah atau tidaknya rapat karena ketua TAPD tidak hadir.

“Kadang kala jika berkaitan dengan kebijakan tidak bisa wakil ketua TAPD mengambil sikap, sehingga harus berkonsultasi lagi dulu dengan ketua TAPD. Midalnya, kalau kita tambah atau kurangi anggaran kira – kira apakah langsung bisa Acc atau tidak..? Jika iya, kita lanjutkan rapat. Jika tidak bisa, ya jangan dilanjutkan kita tunggu saja ketua TAPD hadir,” usulnya.

Hal yang saja juga dikemukakan Anggota Banggar dari Fraksi Golkar Budi Luhur Larengi. Menurutnya, ini bukan urusan sah dan tidak sah. Namun jangan sampai keputusan di rapat, mentah lagi karena tidak ada ketua TAPD sebagai penentu kebijakan,” katanya.




Setelah melalui dinamika perdebatan yang panjang, rapat Banggar akhirnya disepakati diundur hingga ketua TAPD yang juga Sekprov Sulteng Hidayat Kamakarate hadir dalam rapat Banggar.

“Setelah mendengar masukan dan usulan dari anggota Banggar, maka rapat kita putuskan diskorsing hingga besok sampai ketua TAPD hadir dan semua dokumen yang diminta Anggota Banggar disediakan oleh TAPD,” ujar ketua Banggar, Hj. Nilam Sari Lawira sembari menutup rapat itu. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *