Ketua STIE PB Palu Gagal Paham Soal STATUTA

oleh -
BERSAMA : Ketua Senat STIE PB Palu Burhanuddin Ladjin bersama dengan Ketua LPPM STIE PB Palu dalam memberikan keterangan resminya. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Polemik yang terjadi di internal kampus STIE Panca Bhakti Palu sebutan sebagai kampus ungu dan berada di pusat kota Palu semakin hangat, karena adanya permasalahan pencabutan dan pembatalan SK penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat yang terpilih pada periode 2021-2025 oleh Ketua STIE PB Palu.

Akibatnya, ketua Senat dan jajaran kepengurusan Senat serta puluhan dosen yang dinonaktifkan sebagai dosen mengajar di STIE PB Palu melayangkan protes keberatan dan meminta kepada Ketua STIE PB Palu untuk mencabut dan membatalkan keputusan yang sudah dikeluarkannya.

Bahkan sebelumnya sekelompok dosen dan pegawai di lingkungan kampus STIE PB Palu mengadakan konferensi pers,  menuntut penolakan atas pembekuan senat dan pemberhentian beberapa unsur pimpinan dan staff di lingkup Perguruan Tinggi tersebut.

Atas reaksi tersebut ketua STIE Panca Bhakti Palu Dr. Husein Hi. Moh Saleh, SE,MS menanggapinya dengan mengatakan di sejumlah media bahwa, pembekuan dan pemberhentian itu diambil karena para oknum dosen dan pegawai tersebut telah dianggap melanggar kode etik dan STATU STIE PB Palu.

Menurut mantan Rector UNISA itu bahwa keputusan itu diambil atas rekomendasi BPH Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, karena dianggap telah membuat kampus tidak kondusif.

Atas komentar tersebut, Ketua Senat Akademik STIE Panca Bhakti Palu, Burhanudin Ladjin, menanggapi dengan mengatakan bahwa ternyata Ketua STIE Panca Bhakti Gagal Paham atau tidak mengerti mengenai tentang Aturan STATUTA dan melanggar Etika Akademik.

Berkaitan adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dosen ataupun Pegawai, seharusnya hal itu dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur secara akademik, hal ini terkait dengan siapa yang berwenang memberikan punisment dan bagaimana proses pengambilan keputusan atas pelanggaran itu.

“Dalam ketentuan akademik bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan adanya pelanggaran akademik adalah senat akademik melalui sidang pleno, bukan oleh ketua STIE (BAB IX Pelanggaran Etika, Pasal 26 ayat 1),” kata Burhanuddin kepada SultengNews.com, Jumat (26/11/2021).

“Selanjutnya untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang diduga melakukan pelanggaran (Pasal 27 ayat 2), harusnya prosesnya didahului pelaporan, pemanggilan oknum yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan, dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi teguran lisan (peringatan I), tertulis (peringatan II) sampai dengan pemberhentian. Sehingga Apa yang dilakukan oleh ketua STIE dianggap inprosedural, pertama bukan kewenangan dan kedua tidak dilakukan secara procedural yang langsung memberikan pemberhentian,” sambung Burhanuddin.

Kemudian salah satu poin yang disebutkan selain melanggar kode etik dosen juga dianggap melanggar STATUTA STIE PB Palu.

Soal adanya dugaan melampaui tugas dan wewenang seperti yang di kutip dalam statuta STIE Panca Bhakti Palu pasal 10 ayat 3, menurut Ketua Senat Akademik Burhanuddin, memang secara redaktif, kewenangan ini tidak disebutkan, karena ini juga tidak disebutkan dalam ayat 1 tentang wewenang yayasan maupun ayat 2 tentang wewenang Ketua, akan tetapi tugas tersebut dijelaskan dalam tata tertib senat akademik pasal 7 ayat 1 point (h).

“Mengenai keputusan restrukturisasi secara jelas di tegaskan dalam statuta pasal 10 ayat 2 point (b), (c), (d), dan (e) yang intinya tidak ada istilah Hak Prorogatif Ketua. Ini bukan lagi zaman orde Baru yang totaliter. Sehingga bisa disebut bahwa Ketua STIE PB Palu gagal paham dalam memahami STATUTA STIE PB Palu,” sebutnya.

Hal lainnya yang menjadi keputusan dari Ketua STIE Panca Bhakti Palu, dengan mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan memberikan jadwal mengajar.

Menurut Burhanuddin selaku Ketua Senat Akademik, ini semakin juga membuktikan Ketua STIE tidak mengerti mekanisme perguruan tinggi. Yaitu secara prinsip hak dosen adalah melaksanakan tridharma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.

“Apabila Ketua STIE PB Palu tidak memberikan jadwal mengajar artinya Ketua STIE telah melanggar HAM,” ungkapnya.

Katanya menambahkan, dari penjelasan inilah menurut ketua senat akademik tidak ada satupun penyataan dari Ketua STIE PB Palu yang mengisyaratkan kebenaran argumentasi.

“Tetapi hanya sekedar argumentasi pembenaran yang tidak tahu dan tidak membaca aturan secara komprehensif tentang aturan akademik kampus STIE PB Palu,” tegas Burhanuddin.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.