PALU, SULTENGNEWS.COM – Salah satu media online lokal di Provinsi Sulawesi Tengah memberi ulasan menarik atas tanggapan pandangan serta kritik dari Koordinator Koalisi Anti Korupsi (KRAK) Sulteng Harsono Bereki.
KRAK Sulteng Harsono Bereki sampaikan soal lemahnya reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah dan menyebut 4 masalah mendasar yang terjadi pada tahun 2022.
4 masalah mendasar yakni soal pengisian jabatan Eselon II, Isu Jual Beli Jabatan, Soal Pengisian Plt. Bupati Bangkep dan Soal Pengisian Jabatan Sekdaprov.
Ketua Relawan Sangganipa Irfan Denny Pontoh, S.Sos menjawab dari pandangan dan kritik yang dilontarkan Harsono Bereki.
Irfan Denny Pontoh mengatakan, KRAK tidak cermat dalam melakukan analisa, karena kritik yang dilontarkan hanya bersifat kasuistik.
“Yaa, analisanya tidak cermat, terlalu absurd berkesimpulan reformasi birokrasi lemah, sementara dasar analisisnya hanya bersifat kasuistik, dan menutup mata terhadap responsifitas pak Gub dan aturan main atau mekanisme kepegawaian yang telah dijalankan dalam menyikapi hal kausitik tersebut ” urai Irfan Pontoh, selasa (3/1/2023).
Tambah Irfan, ruang lingkup reformasi birokrasi itu luas, perspektifnya bukan cuma semata gonta-ganti pejabat seperti dasar analisis KRAK, dan reformasi biokrasi itu bergerak dan bersifat dinamis meliputi semua aspek. Sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
“Dimasa kepemimpinan Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura yang belum mencapai dua tahun ini. Reformasi birokrasi di Sulteng terus bergerak, dan itu sifatnya dinamis, dan itu nyata!!” sebut Irfan.
Dicontohkan, dimasa 1-2 tahun kepemimpinan Gubernur H. Rusdy Mastura, telah mulai diletakkan pondasi dasar program reformasi birokrasi sebagaimana Amanat Perpres 81/2010, terkait penegasan hakikat, perubahan cara pandang (mind set-red), watak dan karakter birokrasi sehingga bisa selaras dengan pikiran progresif, gaya dan kepemimpinan Gubernur, yang menginginkan percepatan disemua sektor.
“Itu pekerjaan utama reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh pak Cudy dalam 1-2 tahun ini. Yakni soal perubahan mindset, dan hasilnya kita lihat, nyata. Pelayanan publik kualitasnya meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran menurun, nilai investasi peringkat dua secara nasional. PAD meningkat, progres percepatan-percepatan kerja birokrasi jelas kelihatan,” sambung dia.
Terkait problem atau masalah birokrasi yang disampaikan KRAK, Irfan Pontoh tegaskan, itu kasuistik dan soal kasuistik semacam itu, hanya bagian kecil dari program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Sehingga terlalu absurd untuk dijadikan dasar kesimpulan lemahnya reformasi birokrasi.
“Kami meyakini, Pak Cudy punya komitmen terkait reformasi birokrasi, terbukti beliau sangat responsif terhadap peristiwa birokrasi secara kasuistik yang terjadi selama tahun 2022,” ujar Irfan.
Selanjunjya, Ketua Relawan Sangganipa berharap, agar kiritik terhadap kepemimpinan dan Kinerja Pak Cudy sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, tetap dilakukan secara konstruktif dalam bingkai pencapaian visi sulteng maju dan sejahtera.
“Kami meyakini Pak Cudy akan selalu terbuka dengan kritik, tapi kritik kita tetap harus konstruktif. Sehingga bisa menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi bagi beliau,” tegasnya.(*/ZAL)
