Ketua Pansus Penanganan COVID-19 DPRD Sulteng Sayangkan Tindakan Bupati Donggala

oleh -
Ketua Pansus Penanganan COVID-19 DPRD Sulteng, Sonny Tandra saat mengikuti rapat bersama PURT DPRD Sulteng secara virtual. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan COVID-19 DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Sonny Tandra menyangkan tindakan Bupati Donggala, Kasman Lassa dalam video yang beredar memperlihatkan Kasman Lassa tak taat Protokol Kesehatan (Prokes) saat asik joget bersama tamu undangan di salah satu pesta pernikahan di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, pada Kamis (26/08/2021) kemarin.

“Sangat di sayangkan kalau itu dilakukan pejabat publik. Karena pejabat publik itu yang memberi contoh kepada masyarakat, apalagi masyarakat kita masih banyak yang tidak percaya. Percaya juga tidak pusing, ada juga yang tidak tahu begitu,”ucap Sonny saat dihubungi sultengnews, Jumat (27/08/2021).

Sonny menilai, jika ada pejabat publik yang tidak melakukan Prokes, maka itu akan memperkuat apa yang dipikirkan oleh masyarakat karena akan menimbulkan anggapan yang sinis.

“Seperti Bupati saja tidak pusing,”ujarnya.

“Sangat di sayangkan. Padahal situasi kita (penerimaan PPKM) level 4 itu sudah gawat. Bahkan, Menteri Pendidikan saja mengeluarkan (peraturan) tidak ada satu kabupaten kota pun yang bisa masuk pembelajaran tatap muka,”tambahnya.

Bahkan, kata Sonny berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, Provinsi Sulteng masih gawat dalam penyebaran COVID-19.

Ditanya, soal kordinasi antara daerah terkait penanganan COVID-19, menurut Sonny, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura telah melak upaya dalam memutus mata rantai penyabaran COVID-19.

Sonny mengungkapkan, karena masing-masing daerah memang memiliki otonomi daerah yang perlu dilakukan oleh kepala daerah. Baginya, bukan kordinasi antar daerah dan provinsi yang tidak berjalan baik, akan tetapi aturan yang tidak di ikuti.

“Kordinasi sudah cukup bagus tapi kepala daerah itu tidak mengikuti aturan main COVID-19 yang ada, iya kan,”ungkapnya.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Bupati Donggala itu, secara tegas Sonny menyebut, harus ada sangsi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Ini menurut saya kan sebenarnya ada sangsi dari Kementerian Dalam Negeri,”tegasnya.

“Bapak-bapak sebagai pilar demokrasi yang bisa melaporkan itu ke Kementerian Dalam Negeri, karena tidak terlalu enak, tidak terlalu elok, kita-kita baku lapor,”sambung Sonny.

“Tapi bapak-bapak sebagai pengawas demokrasi yang secara institusi itu adalah DPR tapi juga OPD-OPD yang diberi tugas pengawasan seperti BPK, KPK, Inspektorat, juga termasuk disitu wartawan atau pers,”sebutnya.

Kendati begitu, politisi Nasdem itu berharap, apabila memang Bupati Donggala khilafah, maka secara memberanikan diri untuk meminta maaf kepada masyarakat.

Selain itu, Sonny menginginkan agar Bupati Donggala tidak lagi mengulangi hal semacam itu. Sebab, kata dia, daerah tidak akan mengalami kemajuan karena setiap aturan apapun termasuk peraturan terkait COVID-19 telah terbantukan dari pemerintah pusat dan daerah tinggal mengikuti.

Bagi Sonny jika semua daerah mengurusi penanganan COVID-19 tanpa campur tangan dari pemerintah pusat tentu akan mengalami kesulitan.

Sonny kembali mengharapkan, ada pernyataan permintaan maaf dari Bupati Donggala.

“Karena permintaan maaf dari pejabat publik itu sangat luar biasa, saya berharap adalah, permintaan maaf dari Pak Bupati Donggala kalau memang khilaf, manusia itu kan memang tidak sempurna, bagi saya dengan permintaan maaf itu akan menyelesaikan masalah tidak menjadi polemik,”tandasnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.