Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Sosialisasi Perda Pengelolahan Hutan di Kabupaten Sigi

oleh -
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS saat mengelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sigi tepatnya di Jalan Lando, Desa Kalukubula, Rabu (30/3/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

SIGI, SULTENGNEWS.COM – Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS mengelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sigi tepatnya di Jalan Lando, Desa Kalukubula, Rabu (30/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Alimuddin Paada menyampaikan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2019 sangat penting untuk diketahui masyarakat, karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Menurutnya, Kabupaten Sigi adalah salah satu daerah yang sering terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor.

“Perda ini mengatur pengelolaan hutan yang bertujuan mengatur bagaimana tata kelola hutan secara baik dan sebisa mungkin dapat mengurangi bencana alam,” ujar Politisi Gerindra ini.

Alimuddin Paada menghimbau kepada masyarakat, agar tidak menebang di lahan – lahan miring atau di lahan konservasi. Sebab lahan konservasi di Sulteng mencapai 35%, sehingga masyarakat diharapakan tidak menebang pohon semau – maunya, karena akan berdampak pada lingkungan seperti terjadinya erosi yang akhirnya mengakibatkan tanah longsor dan banjir.

Senada dengan itu Kabag Hukum Toju Una-Una, Putromu, SH.,M.Si yang menjadi narasumber pada kegiatan itu mengatakan, Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri 14 Bab, 38 Pasal dan ditetapkan pada 16 Oktober 2019 lalu.

Putromo, SH.,M.Si menyampaikan bahwa pemanfaatan hasil hutan dapat berlangsung secara lama. Dengan adanya perda ini, bukan melarang hutan untuk dikelolah tetapi pengelolaan hutan harus dilakukan berdasarkan persyaratan yang sudah diatur.

Pengelolaan hutan sambungnya, terdapat beberapa tahapan yakni pelaksanaan pemanfaatan hutan, rehabiltasi hutan, perlindungan hutan, pengelolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan pengelolaan dilakukan secara kerjasama dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk diberdayakan.

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Desa Kalukubula yang menyambut dengan baik adanya sosialisasi perda kali ini, sebab mengigat perda ini sangat penting dipedomani oleh masyarakat karena wilayah Kabupaten Sigi sering sekali terkena bencana banjir dan tanah longsor diakibatkan adanya penembang pohon secara illegal. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.