Ketua Komisi 4 DPRD Sulteng Tampung Aspirasi Pengurus Forum LKS

oleh -
Ketua Komisi 4 DPRD Sulteng, Alimudin Paada. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Ketua komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Kesejahteraan Rakyat menampung aspirasi pengurus Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS Anak) kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, saat mendengarkan penyampaian aspirasi pengurus forum LKS Anak yang dinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Selasa (8/3).

Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah Dr. Alimudin Paada, mengatakan, Dengan memiliki fungsi Bajetin, Legislatif serta pengawasan di DPRD Sulteng, sekaligus sebagai bagian dari bidang yang menangani permasalahan kesejahteraan rakyat, khususnya soal sosial, pendidikan, kesehatan, tentunya apa yang selama ini menjadi perhatian serius dari pengurus lembaga kesejahteraan sosial akan tetap menjadi perhatian serius oleh DPRD Sulteng pula.

Terlebih dengan banyaknya masukan dan pertanyaan dari pengurus LKS Anak tersebut, yang lebih banyak menyampaikan terhadap apakah ada bantuan untuk LKS pada tahun 2022, tahun ini, pihaknya menyampaikan bahwa permasalahan tersebut tetap akan menjadi perioritas untuk bisa diajukan permohonan pada tahun anggaran 2023 mendatang.

“Kalau untuk tahun ini saya kira karena anggaran sudah diketok, sehingga hanya bisa diajukan nanti pada tahun 2023 mendatang,” ungkapnya kepada SultengNews.com, Rabu (9/3/2022).

“Untuk pengajuan proposal bantuan untuk tahun 2023 sebaiknya sebelum batas tanggal 2 April tahun ini diajukan, agar bisa segera diproses di kantor gubernur Sulteng. Jangan sampai lewat dari batas tanggal 2 April mendatang,” sebutnya.

Kemudian, Alimudin Paada pula tegaskan, dengan ditujukan proposal ke gubernur Sulteng, tentunya muatan isi proposal yang diajukan oleh masing-masing lembaga kesejahteraan sosial tersebut lebih kepada pemenuhan memperoleh bantuan peralatan yang dibutuhkan di masing-masing LKS Anak.

Hal ini memang sesuai dengan peruntukkannya, kata Alimudin Paada, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk bisa mengakomodir aspirasi dan keinginan dari pengurus forum LKS Anak tersebut pada tahun anggaran 2023 mendatang, terkait dengan bantuan pengadaan alat usaha yang dibutuhkan.

“Silahkan ajukan ke gubernur, tetapi isinya dalam pengajuan proposal tersebut lebih kepada bantuan peralatan atau usaha yang dibutukan di LKS tadi. Misalnya butuh mesin jahit, butuh alat-alat usaha, silahkan untuk disampaikan. Sementara itu saja terlebih dahulu yang menjadi perhatian dari pemerintah provinsi,” tegas Alimudin Paada.

Sementara Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Palu, Bahar, menyampaikan, perlunya ada peran dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, dalam memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan anak-anak yang hidup di LKS masing-masing.

Untuk itu, dia mendorong agar Pemerintah provinsi dan pemerintah kota Palu, mau tidak mau harus ikut terlibat dalam memberikan pemberdayaan sosial kepada warga LKS Anak, baik di kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah.

“Kita butuh ada perhatian khusus dari pemerintah, agar kami bisa dan mampu bertahan untuk mempertahankan anak-anak yang kami hidupi,” singkatnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Siti Hasbiah, ikut menjawab atas keresahan yang dialami oleh masing-masing pengurus LKS Anak provinsi maupun kabupaten dan kota.

Olehnya, dengan inisiasi mengadakan pertemuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pengelola LKS, tentu harapannya agar masing-masing pengelola bisa memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan pengelolaan pemberdayaan di masing-masing LKS tersebut.

“Saya belum lama menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi. Olehnya, memang kita tahu bersama ada keterbatasan anggaran yang melekat di dinas sosial, namun pemerintah provinsi pula tidak menutup mata dan diam terhadap permasalahan yang ada,” ungkapnya.

“Langkah awal yaitu dengan mempertemukan seluruh pengurus atau pengelola kemudian nanti kita akan buatkan program sesuai dengan apa yang bisa kita programkan untuk pemberdayaan mereka nantinya. Insya Allah minimal 3 atau 6 bulan sekali kita adakan pertemuan untuk silaturahmi sekaligu menjawab apa yang menjadi permasalahan mereka nantinya,” tutup Siti Hasbiah.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.