Ketua Fraksi PKS Palu Sampaikan Dampak UU Cipta Kerja

oleh -
Ketua fraksi PKS, Rusman Ramli,ST saat memaparkan pasangan fraksi dalam Bapemperda di ruang rapat utama DPRD Kota Palu.FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palu, Rusman Ramli, ST secara menggebu-gebu menyampaikan dampak Undang-undang (UU) Cipta Kerja di hadapan anggota DPRD Kota Palu sebelum memaparkan pandangan fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di ruang rapat utama DPRD Kota Palu, Selasa (06/09/2020).

Diketahui, bahwa UU cipta kerja baru saja disahkan oleh DPR RI yang banyak menuai penolakan dari berbagai kalangan. Dalam fraksi DPR RI sendiri terdapat dua partai yang menolak yakni fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat.

Rusman mengatakan, sebagaimana yang dilihat dan dibaca di berbagai media terkait dampak yang akan ditimbulkan UU Cipta Kerja ini, telah mendapat penolakan oleh dua fraksi di DPR RI yakni fraksi PKS dan fraksi Demokrat.

“Tentu ini menjadi keprihatinan mendalam dan berita duka bagi rakyat Indonesia, terutama kepada buruh dan pekerja lainnya,”ujar Rusman.

Anggota DPRD Kota Palu itu mengungkapkan, UU cipta kerja atau omnibus law menggabungkan beberapa kewenangan undang-undang yang ada sebelumnya. Hal itu akan mengekang prinsip dari otonomi daerah yang seakan-akan kembali lagi pada sentralisasi di tingkat pusat.

Menurutnya, apalagi persoalan buruh sangat tidak baik sekali bagi mereka, sehingga fraksi PKS Kota Palu senapas dengan pandangan fraksi PKS di DPR RI.

“Karena UU cipta kerja ini terkesan terburu-buru, belum sempurna dan uji publiknya juga demikian,”ungkapnya.

“Persoalan cuti ditiadakan, setra pembuatan sekolah pesantren dan lain sebagainya,”tambahnya.

Rusman menerangkan, hal ini akan menjadi dilema pada masyarakat, dimana pesantren tradisional yang tumbuh berkembang kemudian diatur dengan UU cipta kerja yang baru disahkan, ini akan menjadi problem di tengah masyarakat.

“Pada intinya, kita sudah jelas menolak UU Cipta Kerja, karena tidak memihak kepada masyarakat secara umum, apalagi kepada kaum buruh,”pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *