PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto menanggapi pernyataan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng), Abdul Haris Lapabira sekaitan maraknya operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parimo.
“DPRD Kabupaten Parimo sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah daerah agar melaksanakan investigasi terhadap kegiatan PETI dan bahkan sudah melaksanakan kunjungan ke Gubernur Sulteng untuk memohon persoalan ini (PETI) diselesaikan di tingkat provinsi dengan melibatkan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) provinsi,”ungkap Sayutin Budianto kepada sultengnews, Selasa (23/02/2021).
Sayutin merasa heran jika DPRD Kabupaten Parimo dianggap tidak menyeriusi terkait maraknya operasi PETI. Bahkan, Sayutin juga menginginkan agar Direktur Walhi Sulteng tidak menutup mata terkait masalah PETI yang terjadi di Parimo.
“Makanya saya heran apanya yang tidak serius dan masalah ini sudah sering dirapatkan oleh DPRD melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat). Harusnya Direktur Walhi jangan juga menutup mata soal ini,”ucapnya.
“Saran saya agar sahabat-sahabat di Walhi melakukan langkah-langkah strategis dengan mendesak pemprov dan atau mendesak komisi di DPRD Provinsi Sulteng yang membidangi pertambangan, karena kita tau bahwa pertambangan ini adalah domain pada provinsi,”lanjut Sayutin.
Menurut Sayutin, Walhi Sulteng harus masuk pada kerusakan lingkungan. Seharusnya kata dia, Walhi Sulteng melaksanakan audiance ke Gubernur Sulteng dan DPRD Provinsi Sulteng, karena perlunya bersinergistas dan tidak hanya satu pihak saja.
“Saya meminta kepada stakeholder pemerhati lingkungan, ayo, bersama-sama memberikan solusi yang terbaik, kita ini bukan ahli dalam bidang lingkungan, tapi minimal dengan terjadinya pertambangan ini bisa bersama-sama menyelesaikannya,”ungkapnya.
“Memang ada manfaat kepada masyarakat dan ada juga berdampak kepada masyarakat, ini ada dua hal yang bersinggungan. Jadi langkah apa yang harus kita ambil, tentu perlu solusi secara matang, di sisi lain ini ilegal, tapi di sisi lain ada kebutuhan masyarakat di dalam yang ikut berpartisipasi untuk mencari nafkah, jadi semua stakeholder harus rembuk bersama untuk memikirkan ini,”tandasnya. DAL
