Ketua DPRD Parimo Soroti Anggaran Rp5 Miliar Pembangunan Rumah Sakit Darurat

oleh -
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Syautin Budianto. FOTO : IST

PARIGI, SULTENGNEWS.COM – Dana 5 miliar yang diperuntukan untuk pembangunan rumah sakit darurat untuk penanganan pasien virus corona (Covid-19) di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, baiknya prioritaskan untuk Alat Pelindung Diri (ADP) bagi tenaga medis di garda terdepan melawan Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Syautin Budianto, kepada sultengnews.com, Minggu (29/03/2020).

Menurut politisi Nasdem itu, dana 5 Miliar cukup untuk melengkapi peralatan medis yang memadai sambil menyiapkan tempat isolasi, juga menyiapkan alat pelindung diri (ADP).

“Baiknya diprioritaskan untuk membeli ADP dan ketambahan peralatan untuk pencegahan Covid-19. Saat ini saya pikir masih sangat kurang peralatan untuk menangani Covid-19, jika terjadi yang dianggap pasien positif di Parimo,” ucapnya.

Sayutin menegaskan, ia tidak setuju dengan pembangunan rumah sakit di wilayah TTM itu, dirinya lebih menyetujui untuk melengkapi perlengkapan medis yang dilakukan di Kabupaten Parigi Moutong.

“Saya lebih setuju untuk menyiapkan fasilitas peralatan medis, sarana dan prasarananya, kemudian alat pelindung diri (ADP) bagi dokter dan perawat, itu yang penting,”tegasnya.

Ia juga menuturkan, Parigi Moutong saat ini sudah punya 3 rumah sakit, maka tidak seharusnya membangun lagi rumah sakit.

Sayutin menyebutkan, berdasarkan rapat Forkompimda Kabupaten Parigi Moutong, yang perlu dilakukan adalah melengkapi fasilitas rumah sakit yang sudah ada, apabila terdapat pasien positif Covid-19.

Parimo saat ini masih terdapat 1 pasien dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP), tentu hal itu juga diperhatikan, namun untuk merespon dengan pembangunan rumah sakit itu tidak efektif.

“Kalau PDP kan perlu di Isolasi, maka jalan satu-satunya kita menyiapkan badan diklat. Badan diklat kita, tinggal kita persiapkan peralatan medisnya,” ucapnya.

Dikatakan, Badan Diklat cukup presentatif dan luas untuk penanganan PDP. Dia dan beberapa anggota DPRD Parimo lainnya akan memeriksa badan diklat tersebut.

“Saya dengan beberapa teman DPRD Parimo akan meninjau badan diklat. Semantara ini sudah di pergunakan juga, tinggal dilihat apakah perlu di tambahkan ruangannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sayutin mengatakan, sebaiknya Kabupaten Parigi Moutong melakukan karantina wilayah, walaupun bertentangan dengan kebijakan pusat, tapi menurut dia, mengutamakan kepentingan menyelamatkan jiwa ratusan ribu orang.

“Karantina wilayah tidak mesti berbulan-bulan, cuman 14 hari. Sekarang juga orang masih jarang berpergian, alangkah baiknya kita lakukan karantina wilayah,” jelasnya.

“Tapi yang kita bebaskan untuk lewat adalah kendaraan pembawa logistik, mobil pemadam kebakaran, fasilitas negara yang menyangkut kebutuhan masyarakat,” sambung Sayutin.

Bagi Sayutin, pemerintah juga perlu melakukan penyemprotan secara menyeluruh se Kabupaten Parigi Moutong. Dana 5 Miliar itu lebih baik digunakan untuk penyemprotan juga.

“Turunkan semua armada Pemerintah Daerah dan kepolisian untuk membantu penyemprotan,” pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *