Ketua Bawaslu : Pelanggaran Protokol Kesehatan Harus Dicegah Dalam Pilkada Sulteng

oleh -
Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ruslan Husen menyatakan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus dicegah dalam perhelatan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tengah, dan butuh kesadaran semua pihak menekan penyebaran pandemi virus ini.

Penegasan itu disampaikan, Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen saat ditemui di ruang kerjanya kantor , Rabu (10/9/2020).

Menurutnya, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, nantinya akan diserahkan ke pihak atau instansi berwenang untuk proses penegakan hukum.

Dikatakan, ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa arak-arakan atau kerumunan dalam tahapan pemilihan kepala daerah, menurut Alumni Universitas Tadulako ini, pihaknya akan melakukan penindakan pelanggaran melalui pintu laporan atau temuan pelanggaran untuk hasilnya diteruskan ke instansi berwenang.

“Hasil penindakan pelanggaran protokol kesehatan, bisa berdimensi pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lainnya,”ujarnya.

Ruslan menerangkan, terhadap pelanggaran administrasi, ketika subjek hukum pelaku yakni pasangan calon kepala daerah berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng setempat.

“Hasil penindakan pelanggaran administrasi berupa rekomendasi pelanggaran kepada KPU dengan terlapor pasangan calon kepala daerah untuk diberikan sanksi teguran atau sanksi peringatan,”terangnya.

Dia menyebut, keterbatasan wewenang yang diberikan undang-undang, bahwa Bawaslu hanya berwenang menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU.

Ruslan juga menjelaskan, terhadap dimensi pelanggaran hukum lainnya, berarti diatur di luar undang-undang Pilkada. Berupa subjek hukum terlapor adalah kontestan peserta pemilihan, dengan menyampaikan rekomendasi atas pelanggaran berupa kerumunan atau arak-arakan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses pidana umum.

“Pendekatan penegakan hukum pidana umum harus dimaknai upaya terakhir, setelah rangkaian kegiatan pencegahan dan ternyata tetap terjadi pelanggaran,”jelasnya.

Disampaikan, proses hukum pidana umum dapat mengacu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karatina Kesehatan, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

“Pasal 218 KUHP menyebutkan, bahwa barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokkan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah,”tuturnya.

Dia mengungkapkan, jika di daerah terdapat produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, maka Bawaslu dapat menyampaikan rekomendasi berupa penerusan pelanggaran hukum lainnya kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

“Misalnya Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,”ungkapnya.

Ruslan menegaskan, dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur tersebut, Kepala Satpol PP Provinsi memberikan sanksi administratif berupa teguran dan denda, setelah koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pihaknya berharap, agar bakal pasangan calon dan pasangan calon kepala daerah dapat mengendalikan pendukung dan simpatisannya.

“Menghindari kerumunan dan arak-arakan massa yang bisa semakin menambah penyebaran wabah pandemi Covid-19, dan menghindari penjatuhan sanksi hukum,”tutupnya.

Untuk diketahui, Bawaslu telah menyampaikan imbauan kepada KPU Provinsi dan Pimpinan Partai Politik untuk pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder yang terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Terutama ke sesama penyelenggara pemilihan baik KPU Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan beserta jajaran untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan pemilihan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *