Kepala BPN Palu Jusuf Ano: Tahun Ini, Target PTSL 3.172 Bidang Lahan di Palu

oleh -
oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Jusuf Ano S.SiT, MH. FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com

PALU, SULTENGNEWS.COM – Kantor Pertanahan Kota Palu memiliki komitmen untuk menargetkan pembuatan Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) bidang lahan di Palu tahun ini sebanyak 3.172 unit.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Jusuf Ano S.SiT, MH, mengatakan, sebanyak 3.172 pembuatan Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) bidang lahan ditarget tahun 2023, tahun ini terealisasi.

“Untuk Kota Palu, pada tahun 2023 pola pengukuranya berbentuk hektar. Yaitu sebanyak 990 Ha. Dengan target sertifikatnya sebanyak 3.172 bidang,” ungkap Jusuf Ano kepada SultengNews.com saat ditemui di ruangannya.

Dia menjelaskan, kelengkapan persyaratan untuk pembuatan PTSL tanah yaitu memenuhi asas formil. Yaitu menguasai bidang tanah, memilki surat lahan. Minimal surat penyataan penguasaan fisik. Dengan bukti tandatangan di atas materai yang ditandatangani dua orang saksi.

“Dimana menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, diperkarakan, sesuai dengan tata ruang, tidak masuk dalam kawasan hutan, sepadan sungai dan pantai,” sebutnya.

Menurutnya, hal ini berdasarkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap.

“Program PTSL oleh Pemerintah pusat, ditargetkan hingga tahun 2027 mendatang. Dengan target sebanyak 126 juta sertifikat. Pembuatan sertifikat tanpa dipungut biaya,” katanya menambahkan.

Namun kata dia, bila pemerintah daerah anggaran untuk PTSL tidak masuk dalam APBD, masyarakat menyediakan sendiri patok besi dan meterai untuk Pengurusan Tanah Sistimatik Lengkap.

Terkait adanya keluhan bahwa penerbitan PTSL dipungut biaya, Jusuf Ano, sampaikan bahwa hal tersebut bukan berasal dari BPN.

Menurutnya, proses pengurusan PTSL dilaksanakan di kantor kelurahan setempat. Masyarakat tidak perlu bolak-balik ke Kantor BPN.

“Masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor BPN. Mereka duduk manis saja di kantor kelurahan atau desa. Yang kesana-kemari itu pihak BPN. Masyarakat hanya menunjukan saja mana batas tanah, menyediakan meteran, SPPT pajak tanah, surat tanah dan lainya,” jelasnya.

Akan tetapi, dalam pengurusan PTSL yang tidak gratis adalah tahapan pra-sertifikasi. Yaitu menyediakan patok besi untuk batas tanah.

Selain itu, jumlah pegawai BPN Kota Palu sendiri terbatas. Sehingga dalam proses pengukuran tanah, dibantu oleh pihak Kantor Jasa Surveyor Kadestra Berlisensi (KJSKB).

Sebelumnya, pemerintah juga melaksanakan Program Nasional Agraria (Prona) Yaitu pembuatan sertifikat tanah dari desa ke desa. Tanpa dipungut biaya.

Program tersebut diperuntukan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Sementara untuk PTSL sendiri diperuntukan bagi lapisan masyarakat dari seluruh strata ekonomi.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.