PALU, SULTENGNEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), akan terus mendampingi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki Huntap.
“Kita mendampingi kegiatan mereka karena di Sulteng ini kurang lebih ada 7.000 Kepala Keluarga (KK) yang selama ini masih di Huntara,”papar Wakil Kepala Kejati Sulteng, Sapto Subroto SH saat konferensi pers bersama sejumlah wartawan di kantor Kejati Sulteng, Rabu (22/07/2020).
Dia menerangkan, yang perlu dipahami yang didampingi merupakan warga yang belum dibangunkan Huntap yakni kepada 7.000 KK yang selama ini belum terselesaikan oleh pemerintah kota maupun kabupaten di Sulawesi Tengah.
“Perlu saya sampaikan juga bahwa sudah ada kesepakatan Pemkot ataupun Pemkab akan menyediakan lahan nanti yang dari pemerintah pusat menyediakan anggaran baik itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun bantuan non pemerintah,” terangnya.
Dia juga mengatakan, ada beberapa masyarakat yang mengklaim bahwa itu tanah mereka, sehingga Kejati Sulteng sudah berusaha untuk mendudukkan bersama antara masyarakat dan pemerintah, tapi masyarakat tetap berkeras bahwa tanah itu milik mereka.
Menurutnya, masyarakat yang mengklaim itu tanahnya, sesuai dengan data yang ada di Kejati Sulteng, masyarakat tersebut tidak bisa menunjukkan alat haknya.
“Kalau ada alas haknya kita akan perjuangkan juga. Kita sebenarnya ini tidak hanya mendampingi, negara tapi juga terhadap masyarakat,”pungkasnya.
Dia menyampaikan, sekarang sudah ada anggaran sekira Rp7,1 triliun yang digunakan untuk pembangunan Huntap di Provinsi Sulteng yang berada di Palu Donggala Sigi dan Parimo.
“Kita bersama-sama membantu masyarakat yang belum hidup dengan layak dan masih tinggal di huntara,”ujarnya.
“Olehnya itu, kita berkomitmen akan mendampingi sampai Huntap itu terwujud sebanyak 7.000 KK itu bisa hidup dengan layak,”tandasnya. DAL
