Kampanye Kumpulkan Massa Lebih 50 Orang Akan Dibubarkan

oleh -
Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta, S.Sos. FOTO : MIFTAHUL AFDAL/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Upaya dalam pencegahan covid-19, telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang pembatasan jumlah pengumpulan masa tidak bisa melebihi 50 orang.

Olehnya, jika ada kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mengumpulkan massa dengan jumlah yang melebihi dari 50 orang sesuai ketentuan, akan dipulangkan. Bahkan kegiatan dapat dibubarkan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) apabila dari mekanisme yang dianjurkan tidak diindahkan Pasangan Calon (Paslon).

“Jadi kita mengajukan rekomendasi terlebih dahulu terhadap Paslon yang mengumpulkan masa melebihi 50 orang. Namun kalau itu hanya 60 orang, akan kita sampaikan peringatan secara tertulis dan diberikan waktu satu jam untuk mereka melaksanakan rekomendasi tersebut,” kata Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta, S.Sos, saat ditemui sultengnews.com di kantor Bawaslu Kota Palu, Jumat (25/09/2020).

“Apabila mereka tidak melaksanakan itu, maka kami melakukan upaya untuk membubarkan kegiatan itu,”sambungnya.

Diterangkan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendekatan secara preventif dengan adanya kegiatan yang dilakukan Paslon, sehingga Bawaslu tidak serta merta merespon untuk membubarkan.

“Metode yang kita lakukan kedepannya ini adalah apabila melebihi jumlah yang ditentukan itu yang kami pulangkan, misalnya dalam pertemuan terdapat 60 orang. Sementara yang diperbolehkan 50 orang, sehingga 10 orang tersebut harus dipulangkan,” terangnya.

Ivan menjelaskan, dengan metode seperti itu kegiatan Paslon tetap dilaksanakan, akan tetapi jika teguran itu tidak dilaksanakan selama satu jam sebagaimana yang di atur dalam PKPU, maka Bawaslu akan melakukan pembubaran dan akan dikawal juga dari pihak kepolisian.

“Yang di atur dalam PKPU juga, apabila kita sudah menyampaikan rekomendasi sebanyak tiga kali terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan tidak diindahkan Paslon, maka akan dikenakan sangsi administari selama tiga kali Paslon tersebut tidak bisa melakukan kegiatan pertemuan terbatas,”jelasnya.

Dia juga menambahkan, Bawaslu Kota Palu telah membentuk Pokja untuk penanganan protokol kesehatan covid-19, dalam Pokja tergabung dari beberapa unsur intansi seperti TNI-POLRI, KPU, Satpo PP, dan Satgas Covid-19.

“Jadi kami harapkan bagi Paslon menaati protokol kesehatan, karena ini bukan masalah penyelenggara tapi ini demi keselamatan masyarakat kita, makanya mengapa pembatasan itu harus dilakukan,”pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *