Kadisdikbud Sulteng : Wifi Bisa Diadakan Melalui Relaksasi Dana BOS

oleh -
Kepala Dinas Prndidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Irwan Lahace menyebutkan wifi bisa diadakan melalui relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apalagi sekolah yang memiliki dana BOS cukup besar.

“Untuk dana BOS tinggal dari kreativitas kepala sekolah, karena sekarang ini rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) itu harus melalui saya. Jadi saya dorong kepala sekolah untuk membuat rancangan kegiatan mereka harus melalui saya, supaya saya bisa lihat apa yang mereka programkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Irwan Lahace, saat dihubungi sultengnews.com, Minggu (02/08/2020).

Dia menuturkan, pengadaan wifi secara zonasi dan menyediakan fasilitas belajar daring pada suatu tempat bisa dilakukan, apabila dalam keadaan darurat.

Dikatakan, penyediaan tempat yang mengelompokkan siswa dalam sistem zonasi bisa dilakukan jika ada kesepakatan bersama, baik antara sekolah maupun antara kelurahan dan desa.

“Karena dalam keadaan darurat itu yang dilihat adalah asas manfaat, sebab penggunaan uang negara itu memiliki asas manfaat,”ujarnya.

Sebenarnya kata dia, penyediaan wifi itu bisa bila ada anggarannya. Namun karena anggaran tidak tersedia, sehingga tidak bisa dilakukan. Untuk refocusing anggaran untuk pendidikan di Sulawesi Tengah, sebesar 17 miliar yang dipangkas.

Namun, ada peluang dalam dana BOS. Jadi dana BOS, sebenarnya tinggal kepiawaian kepala sekolah untuk mengelolanya.

“Bagi saya, di SMA dan SMK itu tidak masalah untuk penyediaan wifi. Ini kan tinggal dari kepala sekolah untuk menerjemahkan relaksasi dari anggaran dana BOS,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, dalam surat edaran dari Disdikbud Sulteng untuk relaksasi dana BOS sangat jelas, dapat menggunakan seluas-luasnya oleh kepala sekolah dalam penanganan covid-19. Seperti pengadaan untuk protokol kesehatan dalam mencegah covid-19. Untuk sekolah yang di zona hijau pun, harus dipastikan terkait dengan kelengkapan protokol kesehatan.

Dia juga menambahkan, harus ada izin dari ketua gugus tugas covid-19 dalam hal ini Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, selanjutnya harus ada izin dari orang tua.

“Jadi untuk SMA dan SMK, belum diizinkan gugus tugas covid-19 belajar secara tatap muka,”pungkasnya.

“Kita juga sadar akan ada dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tapi yang harus diutamakan itu adalah keselamatan,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *