Perbaiki Data Penerima Bansos, Dinsos Kota Palu Bekerjasama Dengan Dukcapil

oleh -
Kadis Sosial Kota Palu, Romi Sandi Agung saat ditemui sultengnews di ruang kerjanya di kantor Dinas Sosial Kota Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sebagai upaya untuk memperbaiki data penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu melakukan kerjasama dengan Ditjen Jendela Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Kita juga sudah bekerjasama dengan Dukcapil pemanfaatan data kependudukan untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima Bansos,”ujar Kadis Sosial Kota Palu, Romi Sandi Agung, Selasa (09/02/2021).

“Dinas sosial melakukan pemadangan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang bermasalah terhadap penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) kepada Dukcapil seperti penerima PKH (Progam Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai),”lanjut Romi.

Romi mengatakan, sekaitan dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Dukcapil.

“Untuk penerima data BST yang bermasalah kami mengajukan perbaikan data terhadap Dukcapil dengan melakukan penandatanganan kerjasama PKS untuk pemanfaatan data bagi penerima Bansos,”ucapnya.

Romi menerangkan, permasalahan yang terjadi terhadap KPM, Dinsos Kota Palu telah melaksanakan pendataan yang kemudian ditetapkan menjadi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS).

“Dengan melihat berbagai masalah yang terjadi terhadap penerima seperti pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka Dinas Sosial Kota Palu melakukan Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS),”terangnya.

“Jadi data DTKS kami 19.846, dari jumlah itu ada penerima BST, BPNT, PKH, dan Bansos lainnya,”sambungnya.

Namun, kata Romi, jumlah DTKS sebanyak 19.846 tersebut, belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga pada saat program yang disalurkan Kemensos, muncul masalah. Permasalahan seperti NIK dan PNS yang masuk.

“Olehnya kami melakukan pemuktahiran DTKS, jadi dari 19.848 itu kita melakukan pemuktahiran secara empat tahap. Pendataan kita lakukan kurang lebih selama satu bulan,”jelasnya.

“Dari 19.848 hasil pemuktahiran kami DTKS kami menjadi 28 ribu,”sambungnya.

Selain itu, Romi menganjurkan agar KPM yang belum menerapkan Bansos dan merasa pantas untuk mendapatkan Bansos, maka perlu melapor ke operator di masing-masing kelurahan di Kota Palu.

“Bagi KPM yang merasa layak dan belum menerima Bansos kiranya dapat melaporkan kepada operator di masing-masing kelurahan. Karena di tataran kelurahan yang dapat menentukan, apakah orang itu bisa menerima bantuan atau tidak,”tandasnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *