Kades Anutapura di Parimo Potong Dana BLT 100 Ribu Per Orang

oleh -
Inilah penampakan kantor desa yang mendapat tambahan dana dari pemotongan BLT warga berkisar Rp16 Juta. FOTO : INTAN/SN

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Kepala Desa (Kades) Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu memotong Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diperuntukan bagi warga yang terdampak covid-19.

Hal itu pertamakalinya diketahui dari unggahan salah satu akun Facebook bernama Iis Ariska, Sabtu (6/6/2020).

Dalam pernyataannya, ia terus bertanya-tanya adakah hubungan BLT dengan sumbangan desa? Penerima BLT di Desa Anutapura tertulis di kwitansi Rp 600 ribu, tapi yang diterima warga hanya Rp 500 ribu sedangkan Rp 100 ribu tidak dihitung karena untuk disumbangkan ke desa karena selama ini warga tidak pernah menyumbang untuk desa.

“Begitu katanya si Sultan. Aipoo uti ada diamanatkan itu BLT sebagian disumbangkan untuk desa dan? Tolong ada yang bisa jelaskan ke saya?” tulis Iis.

Unggahan Iis mendapat respon dari netizen. Mereka lebih banyak mempersoalkan dan mempertanyakan terkait pemotongan itu. Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Kades Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Isnaini K. Tanderima, Sabtu (6/6/2020) via telepon turut membenarkan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan pemotongan BLT khusus penyaluran tahap dua berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat sebesar Rp 100 ribu per orang.

Uang tersebut diperuntukan untuk pembangunan kantor desa yang belum pernah terealisasi hingga jabatannya sudah dua periode.

“Saya minta kepada masyarakat supaya mereka menyumbangkan uang pribadinya dari BLT itu untuk pembangunan desa karena selama ini masyarakat belum pernah memberikan sumbangsih kepada kantor desa,” jelas Isnaini.

Di Desa Anutapura ada 160 penerima BLT. Berarti bila pemotongan yang dibebankan Rp 100 ribu dari BLT berarti desa mampu mengumpulkan Rp 16 juta.
Isnaini memastikan dana tersebut akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini, Minggu (7/6/2020), kantor desa telah dibangun kembali sebab sebagian dana dari hasil pemotongan BLT sudah dibelikan bahan bangunan.

“Soal pelaporan keuangan saya akan urus,”ujar dia.

Bagi Jufri, salah satu Penamping Lokal Desa di Kecamatan Toribulu, dari pengalamannya soal pembahasan BLT bersama aparat desa, terjadi kekeliruan pemahaman dalam hal pengambilan kebijakan BLT di desa. Aparat terkesan membuat aturan sendiri dan menyampingkan aturan yang lebih di atasnya.

“Saya sudah dengar ada biasanya desa memotong Rp50 ribu sampai Rp 200 ribu. Padahal di pernyataan Jokowi sudah jelas-jelas Rp 600 ribu, begitu juga di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) juga Rp 600,” jelas Jufri.

Saat penetapan BLT di Kecamatan Toribulu, ia menegeskan hal itu kepada aparat desa agar tidak mengenyampingkan aturan yang lebih di atas.

“Tujuh desa Kecamatan Toribulu alhamdulilah sejauh ini tidak ada pemotongan,”katanya.

Pemotongan BLT di Desa Anutapura juga mendapat tanggapan kritis dari salah satu tokoh pemuda sekaligus pegiat hukum Parigi Moutong, Saiful, S.H.

Menurut dia mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, memang secara eksplisit tidak disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak boleh untuk membangun atau melanjutkan pembangunan kantor desa. Hanya saja dalam Permendes tersebut hanya mengatur garis-garis besarnya saja penggunaan Dana Desa.

Yang pertama Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, kedua untuk infrasntruktur. Namun infrastruktur yang dimaksud di sini bukan kantor desa, tapi untuk pembangunan draenase, talud, jembatan penghubung antar desa atau infrasturktur lainnya yang bisa didanai melalui dana desa.

“Kantor desa dibangun melalui ADD yang sumber anggarannya dari APBD. cuma kebanyakan pembangunan kantor pemerintah desa bertahap sampai beberapa tahun. Pertanyaannya apakah boleh membangun kantor desa dengan Dana Desa?”

Menurutnya penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kantor desa sah-sah saja yang penting Kades bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya dan tidak dikorupsi atau tidak mengalihkan anggaran kepada program yang tidak prioritas atau kegiatan yang tidak memiliki manfaat untuk masyarakat dan desa.

“Kantor desa ini kan rumah. Tidak enak juga rumah tidak bagus untk pelayanan,”jelasnya.

Namun, sebaiknya Pemerintah Desa membuat mata anggaran sendiri untuk pembangunan kantor desa. Bukan mengambil dana BLT yang peruntukannya jelas-jelas untuk masyarakat.

“Saya menyayangkan pernyataan kades yang mengatakan masyarakat tidak punya rasa terimakasih terhadap desa. Itu hak masyarakat tidak mau menurut,”jelas Saiful. INT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *