PALU, SULTENGNEWS.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah yang diketuai Jamrin beserta Anggota Darmiati, Ivan Yudharta dan Nasrun, melakukan kunjungan audiensi kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (15/2/2023).
Dalam agenda kunjungan kelembagaan itu pimpinan Bawaslu Sulteng sampaikan beberapa isu terkait pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024.
Beberapa isu penting pada tahapan Pemilu yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Sulteng di hadapan Kapolda Sulteng, diantaranya terkait isu keamanan pada pelaksanaan tahapan Pemilu.
Yang mana Bawaslu Sulteng meminta akses dukungan keamanan kepada pengawas Pemilu yang dipandang penting dalam membantu pengawalan pada proses pelaksanaan pengawasan setiap tahapan Pemilu.
Kedua, pimpinan Bawaslu Sulteng laporkan hasil indeks kerawanan pemilu yang mana Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerawanan yang sedang serta berada di urutan ke 3 (tiga), jika dilihat dari agregasi dan akumulasi data inputan seluruh Kabupaten/Kota. Dan isu ketiga yang disampaikan adalah soal data pemilih yang berada di wilayah tapal batas.
Selanjutnya Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin juga menyampaikan progress dari kerjasama dengan Polri khususnya tim sentra penegakkan hukum terpadu atau sentra Gakkumdu.
Menurutnya, saat ini antara Bawaslu Sulteng bersama Polda Sulteng dan Kejaksaan telah berhasil berkolaborasi dalam proses penegakkan hukum Pemilu.
Anggota Bawaslu Sulteng Darmiati kemudian menambahkan terkait dukungan fasilitas dari sentra Gakkumdu.
“Kami berharap personil Gakkumdu di Kabupaten/Kota secara aktif bersama-sama berkoordinasi soal potensi-potensi pelanggaran Pidana Pemilu,” ujar Darmiati.
Lebih lanjut terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Sulawesi Tengah, anggota Bawaslu Sulteng Nasrun menyebutkan ada beberapa daerah yang dianggap paling rawan terjadinya pelanggaran Pemilu yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sigi.
Nasrun pun menguraikan beberapa dimensi yang menjadi dasar penilaian dari indeks kerawanan Pemilu.
“Ada 4 dimensi indeks kerawanan yang menjadi penilaian oleh Bawaslu Sulteng. Pertama dimensi sosial politik, kedua dimensi kontestasi, partisipasi dan keempat yaitu dimensi penyelenggaraan,” kata Nasrun.
Kapolda Sulteng Rudy Sufahriadi, dalam kesempatan tersebut mengatakan menerima semua masukan dan akan menindaklanjuti hasil dari audiensi dan akan mengkoordinasikan kepada jajaran Polda Sulteng.
“Nanti akan saya koordinasikan, selama yang bisa dikerjakan, akan kita kerjakan bersama,” sebut Jenderal Bintang 2 saat menerima kunjungan audiensi Bawaslu Sulteng di ruang Kapolda Sulteng.(*/ZAL)
