JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Bawaslu RI menggelar Konsolidasi Nasional 2022, Memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.
Hadir pada kesempatan tersebut Presiden RI Joko Widodo, pimpinan RI Bawaslu, Pimpinan Bawaslu Provinsi se-Indonesia, Bawaslu Kabupaten Se-Indonesia, di ruang pertemuan hotel Bidakara Jakarta Selatan (17-19/2022).
Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi Sejarah, karena akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Karena kondisi geografis Indonesia yang beragam maka dari itu persiapkan pemilu kedepan yang lebih berkualitas.
“Pengawasan pemilu menempati pengawasan yang sangat Central, maka dari itu dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci dalam membuat legitimasi yang kuat. jika proses dilakukan secara Adil dan berkualitas, Soal DPT selalu menjadi Polemik terjadi Kecurangan, saya berharap Bawaslu benar-benar mengawasi pengawasn DPT,” ungkap Joko Widodo dalam sambutannya.
“Jika ada Pemerintah yang tidak Kooperatif maka laporkan. Bawaslu harus selalu ada dalam pemilu yang Luber Jurdil, petakan semua masalah dan kemungkinan masalah yang terjadi, perhatikan satu persatu kemungkinan, siapkan langkah-langkah pencegahan, siapkan mitigasi, jangan hanya diam dan Pasif dalam melakukan pencegahan. Bawaslu sangat kuat, sangat ditakuti dan disegani, Bawaslu tidak hanya berhenti dalam Pengawasan Teknis dan Bawaslu juga harus mengawasi dari pemetaan Indeks kerawanan pemilu, dan Juga Media Sosial,” lanjut Joko Widodo.
Kemudian, Joko Widodo menekankan, salah satu faktor kerawanan adalah Politik identitas sara, dan Hoax, jangan ragu dalam melakukan pengawasan segera tindak jika ada potensi pelanggaran, KPU dan BAWASLU harus Membuat aturan Yang jelas jangan Multitafsir.
Bekerja cepat dan responsif dalam koridor hukum, pegang teguh integrasi dan tidak memihak, Jangan Sampai Bawaslu menjadi BADAN PEMBUAT WAS-WAS PEMILU, yang membuat masyarakat waswas. Berikan sosialisasi kepada Masyarakat secara Hingar Bingar, aturan Main harus jelas dan disosialisasikan.
“Libatkan Partisipasi Masyarakat seluas-luasnya, karena Partisipasi masyarakat membuat mudah Bawaslu, mengantisipasi Politik Uang. Aturan Tertera dengan Jelas tapi prakteknya belum terlaksana,” tegasnya.(*/ZAL)
