PALU, SULTENGNEWS.COM – Pada prinsipnya pemerintah kota Palu, berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan percepatan-percepatan dalam merealisasikan pembangunan Huntap.
Antara lain telah menyelesaikan data-data yang akan menghitung jumlah kebutuhan warga penyintas yang akan menghuni Huntap Tondo I, Talise, Huntap Satelit di kelurahan Lere, dan Huntap Petobo.
Dari data-data itu lah Pemerintah Kota Palu sudah menyerahkan ke ATR/BPN dalam hal penyiapan lahan, begitu juga ke Kementerian PUPR, untuk menghitung berapa jumlah bangunan rumah yang akan dihuni di huntap yang akan ditangani oleh Kementerian PUPR.
Pasca bencana alam gempa, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018 silam, warga penyintas atau warga korban bencana di kota Palu, sebahagiaan ada yang sudah menempati Huntap dan sebahagiaan pula sesuai dengan data yang ada, belum menempati Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun oleh Kementerian PUPR, dengan alasan karena belum ada Huntap yang ditempati.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon, mengatakan, Pemerintah Kota Palu pada prinsipnya, dari proses yang sudah dilakukan dengan melakukan pertemuan perwakilan bank Dunia ditemani Kementerian PUPR, beberapa minggu yang lalu, bahwa bank dunia sudah akan menindaklanjuti dalam proses-proses Nol posision, lalu ditindaklanjuti dengan tingkatan proses pelelangan proyek pembangunan Huntap.
“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, sesuai dengan proses-proses yang sudah dilakukan di kementerian, pembangunan sudah akan di mulai,” ungkap Presly Tampubolon kepada SultengNews.com, Rabu (8/6/2022).
“Harapan kita tahun ini sudah direalisasikan sebagaimana komunikasi yang disampaikan oleh PUPR. Artinya tahun ini masih dalam proses-proses pembangunan,” sambung dia.
Masih Presly Tampubolon sampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam proses pembangunan Huntap, yang dimulai dengan menyiapkan data-data warga, lahan, yang membangun serta pemilik pinjaman uang dari bank dunia, Pemerintah Kota Palu memiliki kewenangan hanya menyediakan data-data warga penyintas, sebaliknya ada pada instansi lainnya yang punya wewenang sendiri.
“Kalau dari pak Wali Kota berharap seperti itu (percepat Huntap), tetapi proses-proses itu bukan dalam domainnya pemerintah kota Palu, tetapi domain pembangunan itu ada di kementerian PUPR dengan berbasis bantuan dari bank dunia dan lahan dari ATR/BPN,” katanya menambahkan.
“Kalau dari data yang kita sudah ajukan untuk Tondo 1 itu 1.993 unit, Talise 1.004 unit, Petobo 663 unit, Lere Huntap satelit 45 unit. Sesuai dengan surat keputusan dari Wali Kota Palu,” sebutnya.
Memang diakui Pesly, bahwa masih ada warga penyintas korban bencana 28 September 2018 silam yang menanti percepatan pembangunan Huntap untuk dihuni.
Hanya saja, lagi dan lagi, semuanya berproses dan semoga saja seluruh tahapan-tahapan proses tersebut bisa segera selesai dan secepatnya dibangun Huntap untuk warga penyintas tadi.
“Mengingat, masyarakat kita sudah terlalu lama tinggal tanpa Hunian yang tetap. Mungkin saja masih di rumah keluarga, ada yang di Huntara, ada juga yang belum tahu alamat yang bisa ditempati atau belum permanen. Semoga segera dan secepatnya bisa terwujud pada tahun ini juga,” tutupnya.ZAL
