Jadi Keynote Speaker HPN 2022, Wapres Ma’ruf Amin Sebut Digitalisasi adalah Keniscayaan

oleh -
Wakil Presiden, K.H Ma’ruf Amin. FOTO : IST

KENDARI, SULTENGNEWS.COM – Wakil Presiden (Wapres), K.H Ma’ruf Amin menjadi keynote speaker dalam pelaksanaan konvensi Pers Nasional yang dipusatkan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara virtual dari Jakarta, Senin (7/2/2022).

Dalam pesannya, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa digitalisasi adalah topik yang sangat luas. Dimasa modern seperti sekarang, digitalisasi telah memberikan dampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya ecommerce disektor perdagangan, vintex pada sektor perbankan, imtek pada sektor pendidikam adalah bukti hadirnya digitalisasi pada sendi – sendi kehidupan masyarakat.

“Bidang pelayanan publik tak terkecuali. Kita ingin menghadirkan pelayanan publik secara digital. Tidak berlebihan, jika digitalisasi dikatakan turut merubah praktek keseharian masyarakat, publik bahkan bangsa dan Negara,” kata Wapres.

Wapres menyampaikan, fenomena teknologi digital secara global, harus diakui telah melahairkan peluang dan tantangan serta dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Diskrupsi teknologi, tidakhanya merubah akademisi dan praktisi, tapi juga arah kebijakan Negara, termasuk fiscal dan pajak.

“Kemandirian digital, harus menejadi gerakan bersama seluruh eleman bangsa,” kata Wapres.

Saat ini lanjut Wapres, digitalisasi menjadi mesin penggerak perekonomian. Ekonomi digitalisasi Indonesia diprediksi menjadi terbesar di asia tenggara pada tahun 2025 dengan nilai mencapai 1.700 triliun. Ada sekitar 21 juta konsumen digital baru, pada masa pandemi sejak awal 2022 hinga petengahan 2021.

Akumulasi, nilai pembelian pengguna internet juga naik menjadi dua digit yakni 49 % dari USD 47 diperkiraman menembus 70 miliar USD tahun 2021. Seiring meningkatnya transaksi digital, aliran modal diproyeksikan akan terus maju. Indonesia menjadi tujan investasi tahun 2022 melampaiu Singapura.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar yang besar dari produk – produk teknologi digital global. Indonesia mesti memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu mengambil manfaat – manfaat ahli teknologi dan inovasi. Indonesia harus berdikari secara digital, namun kemandirinya digital tidak harus diartikan secara kaku,” terang Wapres.

Indonesia kata Wapres, harus mampu mandiri membangun kemendirian dihadapan platfrom digital global yang tidak menutup kemungkinan muncul teknologi dan media baru yang belum terbayangkan hari ini.

Pemerintah lanjut Wapres, terus mengupayakan ekosistem keseimbangan media ditanah air, termasuk kesetaraan dimuka hukum. Hal ini sangat penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mewujudkan relasi kuasa, powor relation dan player fling yang seimbang. Pengesahaan undang – undang pepajakan yang antara lain memuat ketentuan mengenai pajak digital, bukan semata – mata untuk mengeruk pajak yang lebih besar, melainkan untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha dan industri.

“Saya mengapresiasi inisiatif, usaha dewan pers dan perwakilan pengusaha media dan para jurnais yang berkontribusi memberikan pemikiran terkait rancangan regulasi mengenai hak publikasi. Regulasi ini tidak hanya melindungi kepentingan pers nasional dalam menghadapi domuniasi media baru atau platform digital global, tapi lebih dari itu public relation adalah unsur penting agar raung digital dapat dinikmati secara berimbang dan berkedaulatan nasional dibidang digital dapat terwujud,” harap Wapres.

“Penggunaan media digital saat ini adalah sebuah keniscayaan. Kita harus mampu mengarungi dunia digital ini, agar kita tidak tertinggal dari bangsa – bangsa lain. Melek teknologi digital adalah keharusan dan harus bijak bermedia sosial. Kita harus mampu menyediakan konten – konten mendidik, untuk menyediakan generasi kedepan,” tandas Wapres. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.