Inilah Pokir Anggota DPRD Sulteng Komisi II Sebagai Usulan Tahun 2022

oleh -
Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, SE saat menyampaikan sambuan pada raat kerja Komisi II DPRD Sulteng. FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPRD Sulteng yang dipilih langsung oleh rakyat saat Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, tentunya memiliki berbagai ide dan gagasan yang tertuang dalam pokok – pokok pikiran (Pokir) untuk pembangunan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Setiap tahun, Anggota DPRD Sulteng selalu menuangkan Pokirnya ke dalam Rancana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai acuan pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah setiap tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD sendiri ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Berikut beberapa poin dari Pokir DPRD Sulteng komisi II yakni;

  1. Bidang Keuangan agar memperhatikan perlunya peningkatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bantuan keuangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota secara merata dan berkesinambungan. Serta diperlukannya dorongan dan stimulus untuk kabupaten/kota untuk peningkatan PAD dengan cara peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak & pemanfaatan Sarana Pariwisata.
  2. Diharapkan agar Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulteng pada tahun 2022 dapat menganggarkan :
  3. Pembangunan Jalan Kantong Produksi di beberapa desa sehingga dapat memudahkan akses serta meningkatkan produktivitas petani.
  4. Bantuan ternak :
  • Kerbau
  • Sapi Unggul
  • Sapi Bali Unggul
  • Kambing
  • Itik

Dalam sektor peternakan, upaya yang perlu didorong menumbuhkan sentra – sentra baru penyedia daging seperti pengembangan sentra sapi dan hewan ternak lainnya agar dilakukan dengan merata. Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging di Provinsi Sulawesi Tengah.

  1. Sulawesi Tengah memiliki potensi ikan yang kaya namun masih miskin sarana penunjang untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan, sementara UMKM Bidang Perikanan yang digumuli para pelaku usaha sendiri merupakan penopang srategis bagi perputaran ekonomi. Apalagi sub sektor perikanan menjadi salah satu titik berat program pemerintah. Maka sekiranya peran pemerintah hadir dengan maksimal untuk menjawab kebutuhan para pelaku UMKM Perikanan dengan sarana penangkapan, dermaga tambatan,  teknologi tepat guna, serta BBM yang murah sehingga peran UMKM Perikanan akan menguat sejalan dengan perhatian dan fasilitasi pemerintah. Karena perhatian dan fasilitasi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan dan intensifikasi usaha pelaku UMKM tersebut. Sehingga diharapkan dapat memicu peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
  2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat menganggarkan bantuan usaha badan usaha mikro dan menengah berupa :
  3. Alat perbengkelan,
  4. Mesin jahit, Mesin Bordir, Mesin Neci Kelompok Penjahit
  5. Pertukangan.

Guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

  1. Seperti kita ketahui, Sektor Pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Tengah pada khususnya. Sektor Pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapat perhatian dan prioritas. Kita ketahui di dalam aspek pertanian ada kesejahteraan petani yang harus diperhatikan. Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memberi perhatian kepada pelaku tani dengan memberi segala hal yang dibutuhkan agar para petani tersebut dapat semakin produktif didalam menggarap lahannya. Dalam menyikapi kebutuhan pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang semakin besar pada tahun – tahun mendatang menjadikan komoditas – komoditas primer dan unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah harus ditingkatkan. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat meningkatkan produktivitas pangan melalui :
  2. Pengadaan hidroponik pangan.
  3. Pengadaan bibit – bibit komoditas pangan unggulan seperti pengadaan bibit durian, mangga, kopi, alpokat, dll
  4. Bantuan Alat Mesin Pertanian Untuk Kelompok Tani
  5. Program peningkatan SDM Petani menjadi petani professional
  6. Revitalisasi Pertanian dan menjadikan pertanian sebagai lokomotif pembangunan menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani

Produksi pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki ketahanan pangan yang baik sehingga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian dan serta kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun menyampaikan, dari beberapa poin yang diurai di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa masyarakat berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

“Hal ini dilakukan agar setiap pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun peran pemerintah sangat diharapkan dalam peningkatan pelaku UKM dalam hal pemasaran dan peningkatan mutu. Diharapkan juga mekanisme pemberian CSR dari Perusda/BUMD agar lebih teratur dan fokus untuk meningkatkan peran serta pembangunan pinggiran dan pedesaan,” tandas Yus Mangun.

Adapun Anggota Komisi II DPRD Sulteng yakni Yus Mangun, SE sebagai ketua komisi, H. Moh. Nur dg. Rahmatu, SE sebagai Wakil ketua, Irianto Malingong sebagai sekretaris, H. Suryanto, SH. MH sebagai anggota, Muklih, S. Kep. NN sebagai anggota, Faizal Alatas sebagai anggota, Ir. Elisa Bunga Allo, MM sebagai anggota, H. M. Tahir H. Sri, SE. MH sebagai anggota, Drs. Zainal Mahmud Daud sebagai anggota dan Hj. Sitti Halima Ladoali, SE sebagai anggota. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *