Inilah Pokir Anggota DPRD Sulteng Komisi I Sebagai Usulan Tahun 2022

oleh -
Sekretaris Komisi I DPRD Sulteng, Ronald Gulla, ST saat menyampaikan pokok – pokok pikiran Anggota DPRD Sulteng Komisi I. FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, merupakan sarana dari lembaga DPRD dalam menyelesailan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh anggota dewan berdasarkan permasalahan dari hasil kunjungan reses, rapat dengar pendapat (RDP), hasil kunjungan komisi kelapangan serta hasil koordinasi DPRD terhadap pemerintahan kabupaten, kecamatan, bahkan desa yang terkait dengan tupoksi DPRD.

Adapun tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yaitu; Pertama, memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada pemerintah daerah Sulteng, dalam menyusun dokumen awal draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS dan PPAS, serta RKA dan RAPBD tahun anggaran 2022.

Kedua, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RAPBD tahun anggaran 2022. Tiga, Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah melalui perencanaan dan penganggaran apbd tahun anggaran 2022. Empat, mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RKPD. Lima, mewujudkan aspirasi masyarakat daerah sulawesi tengah dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Enam, mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tegah yang lebih baik.

Dari berbagai program kegiatan  OPD mitra Komisi I bidang pemerintahan dan hasil kegiatan reses serta rapat dengar pendapat, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang dianggap urgen tetapi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena minimnya anggaran yang ada. Dari berbagai kegiatan tersebut sangat diharapakan perhatian dari pemerintah provinsi untuk dapat mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran pada masing-masing kegiatan dan usulan sebagai berikut :

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

  1. Inspektorak daerah sebagai badan yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan mengawasan serta memaksimalkan pengendalian internal pemerintah daerah perlu mendapatkan prioritas alokasi anggaran yang memadai. Apalagi tugas inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah provinsi yang dilaksanakan oleh OPD memerlukan pemeriksaan/pengawasan dari pihak inspektorat, dimana pada tahun 2020 tidak diawasi maksimal karena minimnya alokasi anggaran.
  2. Dalam rangka memaksimalkan kinerja auditor pada inspektorat daerah diperlukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penambahan tenaga auditor baik di provinsi maupun di kabupaten/kota serta peningkatan anggaran yang memadai untuk melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan serta peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
  3. Dengan adanya MoU antara gubernur dengan Kapolda Sulteng terkait pencegahan tindak pindana korupsi di wilayah Pemerintahan Sulawesi Tengah, maka peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) harus di maksimalkan. Artinya fasilitas, pembiayaan, uang lembur maupun biaya operasional dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas APIP, harus difasilitasi untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat, temuan-temuan BPK maupun adminstrasi yang merugikan keuangan daerah.

Hal ini sangat membantu pemerintah Sulawesi Tengah dalam penanganan penyelesaian kerugian keuangan daerah yang terindikasi korupsi yang lebih mengedepankan pembinaan yang lebih persuasif.

Biaya operasional untuk mengawasi dan membina para penyelenggara pemerintah daerah sulawesi tengah bekerja dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan OPD masing-masing di Sulawesi T

Biro Organisasi Setda Provinsi Sulteng

Dalam rangka pengajuan formasi cpns tahun 2022, ada beberapa hal yang diperlukan diantaranya dokumen  analisa jabatan, analisa beban kerja, analisa kebutuhan, standart kompetensi jabatan serta ketersediaan anggaran.

Untuk itu diharapkan kepada bkd dan biro organisasi untuk menyiapkan dokumen tersebut agar tidak terjadi lagi seperti tahun 2019 dimana dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan alokasi formasi CPNS tidak lengkap, sehingga pemda Provinsi Sulawesi Tengah tidak mendapatkan alokasi formasi. Untuk itu diharapkan hal ini menjadi perhatian agar  tidak terjadi lagi seperti tahun sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil

Dalam meningkatkan pelayanan dasar diwilayah provinsi sulawesi tengah seperti rekam data kependukan, pencetakan e-ktp, pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran,  pengadaan peralatan sarana dan prasarana peralatan cetak dan rekam data kependukan serta sarana pengadaan mobil mobile untuk rekam data kependudukan. Selain itu diperlukan dana pelatihan secara berkala dan penambahan bagi para tenaga operator perekaman data kependudukan, serta uang lembur bagi para operator guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan rekam data kependudukan di diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan kesatuan bangsa dan politik prov.sulteng

  1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan (pancasila, uud 1945, nkri dan bhinneka tunggal ika) ke tempat-tempat strategis seperti di kampus, dikalangan cendikiawan dan tokoh tokoh masyarakat terkait nilai-nilai kebangsaan dalam rangka menanamkan rasa kebangsaan dan untuk meminimalisir dan mengurangi pengaruh faham-faham radikalisme di masyarakat.
  2. Harus ada sistem holistik yang dimiliki oleh kesbangpol provinsi dalam mendeteksi, merekonstruksi serta memberi resolusi atas terjadinya potensi gejolak sosial. Sejumlah konflik sosial yang ada di kabupaten sigi dan lain-lainnya yang banyak dipicu oleh soal tapal batas wilayah, selalu terulang karena lemahnya peran deteksi dan resolusi oleh pemerintah, khususnya opd terkait yakni kesbangpol, biro hokum.
  3. Peningkatan pengamanan dan pemahaman kebangsaan pada daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan radikalisme dan penertiban sekolah-sekolah yang terindikasi mengajarkan faham-faham radikalisme.

Biro hukum setda prov. Sulteng

  1. Usulan produk hukum perda sebaiknya dianggarkan dari pemerintah daerah melalui biro hukum, termasuk perda inisiatif DPRD Sulteng.
  2. Sosialisasi produk hukum perda dan peraturan perundang-undangan lainnya di 13 kabupaten/ kota belum optimal dilaksanakan sampai saat ini karena kendala anggaran.
  3. Pelatihan secara berkesinambungan dan penambahan tenaga perancang produk hukum baik yang ada di biro hukum maupun yang ada di iap opd serta tenaga perancang yang ada di kabupaten/kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulwesi Tengah

Sarana dan prasarana pada pol pp sangat terbatas terutama mobil damkar. Untuk itu diharapkan pada tahun anggaran 2022 dapat diprioritaskan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasaran mobil damkar, mengingat unit damkar yang ada saat ini masih sangat kurang untuk ukuran kota palu sebagai ibu kota provinsi. Selain itu diharapkan adanya pendidikan dan pelatihan yang rutin untuk petugas damkar pada satuan polisi pamong praja.

Dinas Komunikasi, Informatikan, Persandian dan statistik Sulteng

  1. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di provinsi sulawesi tengah saat ini sudah berjalan dengan baik, hanya masih ada beberapa hal yang harus ditingkat seperti penambahan bandwidth, penambahan dan peningkatan sdm tenaga operator.
  2. Dalam rangka mendukung konektifitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah provinsi sulawesi tengah, sebaiknya dilakukan pula di kabupaten/kota sehingga dapat terwujud sistem pemerintahan berbasis elektronik terkoneksi antara provinsi dan kabupaten /kota dalam bentuk e-government yang

Badan kepegawaian daaerah prov. Sulteng

  1. Gedung BKD saat ini merupakan gedung yang sudah sangat lama, selain itu lokasi kantor BKD yang ditetapkan BPBD  masuk dalam zona merah rawan bencana, maka diharapkan untuk dapat direlokasi dan dibangunkan gedung baru yang lebih representatif.
  2. Perlu adanya pembaharuan aplikasi simpeg yang ada saat ini agar dapat terkoneksi keseluruh opd dan data base kepegawaian dapat up to date setiap saat. Selain itu diharapakan dengan adanya pengembangan aplikasi simpeg diharapakan data kepegawaian provinsi sulawesi tengah dapat terkoneksi langsung dengan aplikasi pusat.

Biro umum setda prov. Sulteng

  1. Rehabilitasi dan optimalisasi asrama-asrama mahasiswa di beberapa daerah seperti bandung, makassar, jogya, surabaya dan malang.
  2. Untuk pemeliharaan asset-asset pemerintah provinsi yang ada di kabupaten/kota maupun yang berada di daerah lainnya masih sangat membutuhkan tambahan anggaran untuk penambahan dan rehabilitasi, mengingat asset-asset yang ada saat ini sebagian kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena kurangnya anggaran yanga ada.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

  1. Kondisi dan lokasi masjid DPRD yang saat ini sudah sangat tidak memadai lagi, selayaknya direlokasi dan dibangun sarana ibadah masjid yang lebih representatif yang dapat menampung jamaat yang lebih banyak lagi.
  2. Rehabilitasi Gedung B, khususnya ruang-ruang pimpinan dan anggota yang lebih representatif untuk anggota dewan.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulteng

  1. Penyelesaian sengketa batas-batas wilayah antara kabupaten yang belum terselesaikan. Permasalahan tapal batas antara provinsi sulawesi tengah dan provinsi gorontalo di kabupaten buol sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pemerintah pusat.
  2. Penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dan perusahaan sawit di kabupaten tolitoli, morowali utara dan penyelesaian sengketa lahan di tanjung sari luwuk kabupaten banggai.

Bidang Infrastruktur

  1. Pemerataan pembangunan dan peningkatan insfrastruktur khususnya jalan lingkungan, jembatan dan perbaikan saluran drainase di wilayah Kabupaten Donggala, Sigi, Buol, Tolitoli, Poso, Banggai, Bangkep, Banggai Laut, Morowali dan Tojo Una-Una serta beberapa daerah lainnya yang sampai saat ini belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.
  2. Pembangunan inftrastruktur tanggul penahan ombak dan tanggul sungai guna mencegah terjadinya abrasi pantai dan sungai khusunya di Kabupaten Tolitoli, Buol, Banggai, Bangkep, Balut, Donggala, Poso, Morowali dan daerah lainnya.
  3. Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk pertanian di Kabupaten Tolitoli, Buol, Donggala, Sigi, Banggai, Bangkep, Balut, Poso, Morowali dan daerah lainnya.
  4. Penyedian dan pembangunan fasilitas sarana air bersih guna memenuhi kebutuhan air besrsih bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah pesisir.
  5. Penyedian dan pengadaan sarana penerangan pada daerah-daerah yang belum terjangkau akses listrik di Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Donggala serta Kabupaten B

Bidang Pertanian dan Perkebunan

  1. Pemberian bantuan peralatan pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Poso, Bangkep, Banggai, Donggala, Sigi, M
  2. Pemberian bantuan bibit pertanian, perkebunan dan peternakan serta bantuan pupuk guna memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan masyarakat di beberapa kabupaten dianatanya Kabupaten Tolitoli, Buol, Banggai, Bangkep, Banggai Laut, Poso, Morowali, Donggala dan Kabupaten S
  3. Pemberian bantuan alat-alat pertanian guna mendukung produktifitas hasil pertanian di wilayah Kabupaten Donggala, Sigi, Tolitoli, Banggai, Bangkep, Poso, Morowali dan Tojo Una-U
  4. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan kantong produksi dan jalan usaha tani di Kabupaten Banggai, Bangkep, Donggala, Sigi, Balut, Tolitoli, Buol, Poso, Morowali, Tojo Una – una dan beberapa lainnya dalam mendukung program pemerintah terkait swasembada pangan di Provinsi Sulawesi T

Bidang perikanan

  1. Bantuan bibit ikan air tawar bagi kelompok petani di Kabupaten Poso.
  2. Bantuan peralatan tangkap dan perahu bagi kelompok nelayan yang berada di Kabupaten Banggai, Bangkep, Balut, Donggala, Poso, M

Bidang keagamaan

  1. Bantuan rehabilitasih dan pembangunan sarana rumah ibadah di 13 kabupaten/kota.
  2. Bantuan sarana penunjang kegiatan keagamaan bagi kelompok masyarakat.

 Bidang Kepemudaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyakarakat

  1. Bantuan sarana umum bagi kelompok masyarakat dan kelompok keagamaan di Kabupaten Banggai, Bangkep, Tolitoli, Donggala, Sigi, Morowali dan P
  2. Pemberdayan kelompok pemuda dan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan peralatan musik dan sarana pendukung lainnya di Kabupaten Banggai, Bangkep, Tolitoli, Poso, Morowali dan Donggala serta beberapa daerah lainnya.
  3. Bantuan pembangunan sarana olah raga bagi kelompok pemuda guna menciptakan bibit calon atlet yang berprestasi di masyarakat.

Demikian pokok-pokok pikiran komisi I bidang pemerintahan ini disampaiakan untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022.

Pokok-pokok pikiran komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya telah disampaikan baik dalam laporan reses dan koordinasi dalam daerah yang belum terealisasi agar menjadi bagian pertimbangan dalam menyusun dan merencanakan RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022, karena merupakan poko-pokok pikiran DPRD dari hasil kunjungan, reses dan dialog bersama masyarakat dan pemerintah daerah, kecamatan dan desa. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *