Ini Penjelasan OJK Sulteng Soal Pinjaman Online

oleh -
Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan terkait dengan adanya pinjaman online atau fintech lending yang marak muncul di tengah masyarakat saat ini.

Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar mengatakan, pihaknya telah mengatur terkait dengan pinjaman online tersebut. Aturan itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang perizinan, pengaturan, hingga pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau dikenal dengan fintech lending.

“OJK telah mengatur terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TI (LPMUBTI) melalui 77/POJK.01/2016, dalam aturan tersebut diatur mengenai perizinan, pengaturan, sd pengawasan Penyelenggara LPMUBTI yang kemudian familiar dengan nama fintech lending,”kata Gamal kepada sultengnews.com, Minggu (26/09/2021).

Menurut Gamal, fintech lending merupakan salah satu bentuk inovasi di sektor keuangan yang memberikan kemudahan perantara pihak yang ingin meminjamkan dana (lender) dan pihak yang ingin meminjam dana (borrower).

Bagai Gamal, pinjam meminjam pada dasarnya merupakan kesepakatan atau perjanjian, dalam hal ini perjanjian dianggap sah apabila para pihak merujuk Pasal 1320 KUH Perdata, baik pinjam meminjam dalam bentuk konvensional maupun menggunakan teknologi informasi.

Oleh karena itu, kata Gamal, POJK 77/POJK.01/2016 menjadi payung hukum untuk melindungi para pihak lender dan borrower dalam bertransaksi melalui fintech lending.

Gamal juga menginginkan, dalam proses fintech lending, masyarakat perlu memahami semua unsur sekaitan fintech lending mulai dari legalitas sampai pada hak dan kewajiban.

“OJK meminta masyarakat untuk memastikan legalitas penyelenggara fintech lending, memahami manfaat dan risiko, dan memahami hak dan kewajibannya, apabila bermaksud menggunakan layanan fintech,” jelasnya.

Bahkan, kata Gamal, dalam memberantas fintech lending ilegal, OJK bekerjasama sama dengan Kepolisian serta Kementerian Kominfo, Kejaksaan, Bank Indonesia (BI) dan intansi terkait lainnya. Hingga kini, pihaknya telah melakukan penutupan sebanyak 3.193 entitas fintech lending ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (WI).

“OJK bekerja sama dengan Kepolisian, Kementerian Kominfo, Kejaksaan, BI, dan instansi terkait lainnya untuk memberantas fintech lending ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (WI) sampai dengan akhir Agustus 2021, satgas telah menutup 3.193 entitas fintech lending ilegal,”tuturnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.