Ini Hak Konsumen Atas Pelaku Usaha

oleh -
Ketua YLK Sulteng, Salman Hadiyanto memberikan sosialisasi di Cafe Kapeo Kota Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Hak konsumen atas pelaku usaha telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999, bahwa konsumen memiliki hak untuk informasi produk yang dijual sebagai kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk memilih barang dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas pelayanan dengan benar, hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya.




Hal itu diungkapkan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tengah (YLK Sulteng), Salman Hadiyanto, SH.Med, dalam sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen tahun 2020 yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di warkop Kapeo Kota Palu, Minggu (1/3/2020).

“YLK Sulteng yang sudah berdiri belasan tahun di Kota Palu, beranggapan dan kami berkesimpulan bahwa hak konsumen itu masih sangat rendah, kesadaran konsumen masih kurang, jadi kalau ada yang dirugikan cukup konsumen sendiri yang tanggulangi masalahnya. Konsumen terkadang tidak mempblikasikan kasus pelanggaran yang dialaminya, padahal kalau dia publikasikan, minimal masyarakat yang lain bisa tau dan bisa melaporkan kepada YLK,” ujarnya.




Salman menegaskan, untuk konsumen yang yang ingin melaporkan semua hal bisa dilakukan sepanjang konsumen itu dirugikan.

“Jadi setiap konsumen yang ingin melaporkan cukup membawa alat bukti nota-nota, kuitansi, dan yang paling penting itu, tau alamat dan duduk persoalan cukup mengadu ke YLK mengisi formulir dan kita lakukan prosesnya, kita akan tempuh dengan upaya investigasi serta mengkonfirmasi ke pelaku usaha yang di laporkan,” tegasnya.

“Alamat YLK Sulteng di jalan Pramuka Atas No 46 Kota Palu, Sualwesi Tengah atau bisa malalui ylk_sulteng@yahoo.com. Yang pasti melakukan pengaduan terhadap YLK Sulteng itu gratis,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, selama melakukan konfirmasi ke pelaku usaha dilakukan dengan cara tertulis.

“Makanya kita butuh dokumen secara resmi dari konsumen karena dari dokumen dan bukti kita lampirkan dan kita akan mengkonfirmasi ke pelaku usaha, bahwa ini ada pengaduan atas nama dia, pengaduannya seperti ini, dan kami meminta penjelasan,” jelasnya

“Penjelasan dari pelaku usaha kita beri batas waktu 3×24 jam, pelaku usaha wajib memberikan konfirmasi kalau dalam 3×24 jam tidak memberikan informasi, maka keluarlah somasi pertama, somasi pertama selama satu minggu berlaku, jika tidak memberikan tanggapan selama 1 minggu, selanjutnya kita akan limpahkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),” lanjut Salman.




Ia menerangkan, jika dari kententuan undang-undang konsumen dilanggar, maka pelaku usaha bisa di penjarakan selama 5 tahun, izin usaha dicabut, harus ada permohonan maaf melalui media cetak maupun elektronik, belum lagi di tutup usahanya,

“Denda itu atas pelanggaran itu sekaligus berlaku, mulai dari penjara 5 tahun izin usaha di cabut, permohonan, maaf, dan usaha diberhentikan. Ini yang disayangkan padahal kuatnya kita punya hak di undang-undang, tapi buktinya masih banyak konsumen yang tidak tau,”terangnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *