Ibrahim A. Hafid Reses di Ampibabo, Masyarakat Minta Pemekaran Kecamatan

oleh -
Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Ibrahim A. Hafid saat melakukan reses di daerah Kecamatan Ampibabo. FOTO : IST

AMPIBABO, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Ibrahim A. Hafid melakukan reses di daerah pemilihan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di Kecamatan Ampibabo.

Dalam reses itu, sejumlah masyarakat dari daerah Sidole meminta pemekaran wilayah Kecamatan khususnya di Sidole.

“Daerah Sidole kurang lebih ada tujuh desa, mereka menginginkan pemekaran wilayah kecamatan. Ini juga menjadi perhatian walaupun saat ini soal pemekaran masih jadi moratorium, tapi masyarakat terus mengupayakan untuk bisa melakukan pemekaran itu,” kata Ibrahim A. Hafid saat ditemui di kediamannya, Minggu (15/03/2020).

Ketua Fraksi NasDem ini mengatakan, masyarakat dari Sidole saat ini sudah mulai melakukan pertemuan formal untuk mendorong sebuah proses pemekaran wilayah kecamatan.

Menurutnya, yang menjadi keluhan masyarakat Sidole yaitu soal pendekatan pelayanan, kemudian distribusi kewenangan wilayah kecamatan, sebab desa-desa yang ada di daerah sidole adalah desa yang berbasis kebudayaan, karena rata-rata mereka merupakan masyarakat Adat Lauje dan Taje.

“Semua suku, sebenarnya hampir semua ada di dalam wilayah Sidole, akan tetapi secara umum masyakarat adat Suku Lauje Ampibabo dan Taje yang berada disitu,” ujarnya.

“Yang mereka inginkan, punya satu wilayah teritori tersendiri untuk mempercepat fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat, sehingga lebih cepat tertangani secara baik. Saat saya reses, mereka meminta pemekaran kecamatan,” imbuhnya.

Ibrahim A. Hafid menambahkan, pada prinsipnya yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal pembangunan infrastruktur di dalam desa yang disampaikan setiap ada reses. Utama jalan kantong produksi, serta permintaan agar Puskesmas Ampibabo ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan.

“Di beberapa tempat lainnya, ada banyak yang diinginkan masyarakat, seperti permintaan kelompok tani untuk mempermudah petani bisa bekerja menggarap lahan, soal drainase, pelebaran jalan, kelompok ibu-ibu, sampai pada pelebaran jalan trans sulawesi, yang menurut pernyataan masyarakat hanya dilakukan sepotong saja tidak secara menyeluruh,” tambahannya.

Ibrahim menuturkan, masyarakat menitipkan aspirasi melalui anggota DPRD. Kedepan aspirasi ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah yang mana menjadi domain Pemerintah Sulawesi Tengah dan yang mana menjadi domain Pemerintah Kabupaten.

Dia mengatakan, semua aspirasi dari masyarakat itu akan dimbuat sebagai laporan dan akan disampaikan melalui sidang Paripurna DPRD Sulteng.

“Semua penyampaian aspirasi masyarakat, kami harus salurkan ke Pemerintah Daerah, sehingga kita bisa menentukan apa yang menjadi prioritas yang harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi itu semua,” tuturnya.

“Intinya bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat bekerjasama dengan pemerintah desa prioritas yang dibangun di wilayah pedesaan,” tandas Ibrahim. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *