PALU, SULTENGNEWS.COM – Drs. Hidayat, M.Si yang merupakan Wali Kota Palu yang akan mencalonkan kembali sebagai Wali Kota Palu kedua kalinya, mempertanyakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di panggil Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu baru-baru ini.
“Ada beberapa OPD yang menjadi pertanyaan saya, mengapa beberapa OPD itu di undang oleh Bawaslu Kota Palu. Saya belum tau apa saja yang dipertanyakan, mungkin sekaitan dengan proses demokrasi, tapi saya sangat sayangkan langkah-langkah yang diambil itu,”papar Hidayat kepada sultengnews.com di cafe Aweng Hutan Kota Palu, Rabu (23/09/2020).
Dia mengaku, hal ini bukan menjadi kekecewaan atau keluhan dirinya, memang pada dasarnya dia tidak mengetahui seperti apa prinsip aturannya, sehingga Bawaslu mengundang beberapa OPD dilingkungan pemerintah Kota Palu, mungkin ada keterkaitan program yang dia lakukan dan kebetulan dia ada di tempat tersebut.
“Saya ini masih Wali Kota Palu. Di diri saya masih melekat Wali Kota Palu walaupun saya di tanggal 26 September 2020 sudah cuti, tapi masih melekat Wali Kota Palu kepada saya. Jadi saya masih cuti,”akuhnya.
Hidayat menyebut, selaku Wali Kota Palu, dimana-mana dia menyampaikan agar penyelengaraan Pilkada di Kota Palu, Provinsi maupun Kabupaten, untuk bisa di amankan bersama-sama, agar supaya penyelengaraan Pilkada bisa berjalan baik, lancar dan sukses.
Dia menyatakan, dirinya juga masih menjalankan tugas sebagai Wali Kota Palu, tetapi dia merasa heran mengapa dinas-dinas diundang semua. Bahkan kata dia, salah satu kepala dinas di peringati langsung oleh Bawaslu.
“Dibilang, jangan baku bawa sama Pak Wali Kota. Hal itu diperingati langsung, didatangi Bawaslu,”ujarnya.
“Ini menjadi pertanyaan saya. Sementara pihak lain bagi-bagi beras kita diam, ketika saya bertindak sebagai calon saya sampaikan kepada relawan saya, biarkan saja jangan diganggu orang bagi-bagi beras. Bahkan di dalamnya itu ada sesuatu selain beras, nah kenapa ini tidak disikapi oleh Bawaslu,”sambungnya.
Hidayat mengungkapkan, hal ini menjadi kontroversi yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dia pun mengajak semua pihak untuk melaksanakan proses demokrasi berjalan dengan lancar, jangan sampai terjadi kontroversi dalam pengambilan kebijakan.
“Tolonglah penyelenggara pemilu ini, betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik. Jalankan aturang dengan sebenarnya, masa dinas-dinas dilarang ketemu dengan saya. Saya kira walaupun saya sudah cuti, tapi mereka berhak untuk konsultasi dengan saya karena bisa jadi masih ada program yang tidak jelas bagi dinas terkait,” pungkasnya. DAL
