Hidayat Pakamundi Sosialisasi Perda Pendapatan Lain – Lain Yang Sah Kepada Masyarakat Kota Palu

oleh -
Anggota DPRD Provinsi Sulteng, H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lain – Lain Pendapatan Yang Sah di Kelurahan Besusu, Kota Palu pada Sabtu (23/10/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulteng, H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lain – Lain Pendapatan Yang Sah di Kelurahan Besusu, Kota Palu pada Sabtu (23/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Hidayat Pakamundi menjelaskan tujuan Sosialisasi Peraturan Daerah itu, agar seluruh masyarakat Kota Palu bisa mengetahui apa saja isi dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021.

Sementara Abd. Rahman Kasim SH, MH sebagai Narasumber pada kegiatan itu, menjelaskan secara rinci isi dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 dan menjelaskan secara teknis bagaimana Pendapatan Asli Daerah lainnya kepada masyarakat Kota Palu.

Usai sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog dan masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber.

Salah satu peserta atas nama Ilham, mengajukan pertanyaan terkait Pasal 8 nomor 3 yakni apabila pembayaran LLPADS dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif  berupa denda sebesar 2 persen setiap bulan.

Kemudian pasal 12 nomor 1 yaitu wajib bayar LLPADS dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas terbitnya SK- LLPADS, serta pasal 12 nomor 2 yaitu pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar LLPADS dan pelaksanaan penagihan LLPADS.

Sedangkan pada pasal 13 nomor 1 Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Pertanyaan yang di ajukan dalam hal ini yaitu selama menunggu hasil keputusan dari Gubernur, denda tersebut apakah tetap berlajan.

Sementara masyarakat lainnya atas nama Malik, mengajukan pertanyaan terkait pasal 4 yaitu hasil pengelolaan dana bergulir. Pertanyaannya bagaimana dana dana tersebut dikorelasikan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021.

Masyarakat lainnya Heni, meminta penjelasan terkait pasal 1 nomor 11 yaitu wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut atau pemotong LLPADS.

Setelah mendengarkan semua pertanyaan masyarakat, Abd. Rahman Kasim SH, MH selaku Narasumber memberikan jawaban yang dimulai dari pertanyaan Ilham. Akademisi Universitas Tadulako ini menjelaskan, selama pengajuan keberatan masih dalam proses dan menunggu hasil keputusan dari Gubernur tidak di wajibkan membayar denda.

“Jika hasil pengajuannya sudah diputuskan, maka yang bersangkutan akan diberi dispensasi pemotongan pembayaran sebagaimana dari kebijakan peraturan daerah,” jelas Abd. Rahman Kasim.

Terkait pertanyaan dari Malik, Abd. Rahman Kasim menjelaskan bahwa jika dana yang dimaksud akan gulirkan ke pembangunan dari daerah seperti jalan, taman dan fasilitas lainnya di Kota Palu.

Terhadap pertanyaan Heni, Abd. Rahman Kasim menjelaskan bahwa wajib bayar adalah orang pribadi yaitu dimana setiap masyarakat yang sudah membayar pajak usaha juga wajib bayar pajak orang pribadi.

Usai sesi tanya jawab, kegiatan sosialisasi itu lalu ditutup dan diakhiri dengan foto bersama, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.