Herwin Yatim – Mustar Labolo Menang, Ketua Bawaslu Sulteng Diganti

oleh -
Suasana Sidang di Bawaslu saat Ruslan Husen masih menjabat Ketua Bawaslu Sulteng. FOTO : IST

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2020, semakin menarik untuk diikuti setiap tahapannya. Bukan hanya karena pasangan calon kepala daerah dan wakil kapala daerah yang menarik diikuti, namun juga para penyelenggara pemilihan baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Oleh : Mahful Haruna

Tanggal 19 Oktober adalah hari yang sangat bersejarah bagi Demokrasi di Sulawesi Tengah (Sulteng), karena ditanggal yang sama itu lahir dua keputusan yang berbeda namun seperti berkaitan.

Pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Makassar memenangkan gugatan pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo yang sebelumnya telah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPUD Banggai dengan Nomor 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020.

Keputusan KPUD Banggai itu, lalu digugat oleh pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo ke PT TUN di Makassar. Setelah melalui serangkaian sidang, akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2020 majelis hakim PT TUN Makassar menyatakan menolak eksepsi pihak tergugat yaitu KPU Banggai, serta mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan batal keputusan KPU Banggai Nomor 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020.

PT TUN melalui putusan nomor 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Mks juga memerintahkan KPU Banggai segera mencabut SK Nomor 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tersebut dan segera menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020 yang terdiri atas pasangan Suliati Murad – Zainal Abidin Alihamu, H. Amirudin Tamoreka – Furqanudin Masulili dan pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo.

Kedua, Bawaslu RI juga menerbitkan surat keputusan penggantian ketua Bawaslu Sulteng dari Ruslan Husen ke Jamrin. Keputusan itu, juga keluar ditanggal 19 Oktober 2020 atau bertepatan dengan keluarnya putusan PT TUN di Makassar yang memenangkan gugatan Herwin Yatim – Mustar Labolo.

Dalam Surat Keputusan (SK) Bawaslu RI Nomor 0358/K.BAWASLU/HK.01.01/X2020 Tentang Penetapan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, pada poin b disebutkan bahwa dasar penggantian ketua Bawaslu Sulteng itu adalah berita acara rapat pleno Nomor 112/K.ST/TU.00.01/X/2020 tentang agenda rapat pemilihan Ketua Bawaslu Sulteng Sisa Masa Jabatan Periode tahun 2020 – 2023, tanggal 19 Oktober 2020 yang menyepakati Jamrin sebagai Ketua Bawaslu Sulteng Sisa Masa Jabatan 2020 – 2023.

Terbitnya SK Bawaslu RI terkait penggantian ketua Bawaslu Sulteng dari Ruslan ke Jamrin, berlangsung sangat cepat atau keluar di hari yang sama. Hal ini sedikit menimbulkan tanda tanya besar, kok SK penggantian dari Bawaslu RI keluar bersamaan dengan tanggal pelaksanaan pleno pemilihan ketua di Bawaslu Sulteng. Ahh..mungkin karena teknologi yang sudah begitu canggih, sehingga pleno dilakukan pagi, sore atau malam keputusan Bawaslu RI sudah keluar. Entahlah..

Pertanyaan selanjutnya yang muncul, kok bisa penggantian ketua Bawaslu Sulteng dilakukan setelah diketahui bahwa gugatan Herwin Yatim – Mustar Labolo menang di PT TUN di Makassar. Kenapa tidak dilakukan penggantian sebelum tanggal 19 Oktober itu. Ya sekali lagi entahlah..

Lalu apa hubungannya kemenangan gugatan Herwin Yatim – Mustar Labolo di PT TUN Makassar, dengan penggantian ketua Bawaslu Sulteng dari Ruslan Husen..? Apakah benar ada hubungannya..? atau semuanya serba bertepatan saja..?

Untuk diketahui, kandasnya pasangan petahana Hewin Yatim – Mustar Labolo yang ditetapkan TMS oleh KPUD Banggai, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Banggai karena dinilai melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan pelantikan pejabat dimasa yang dilarang. Pasangan petahana ini, diduga melanggar UU No 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 71 ayat 2 yang menyebutkan kepala daerah dalam kontestasi pilkada dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa petahana selaku bakal calon dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Atas pelanggaran itulah, Bawaslu Kabupaten Banggai lalu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Banggai untuk menggugurkan pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Atas rekomendasi itu, KPU Banggai lalu mengeluarkan Surat Keputusan yang menggugurkan pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo dengan satus TMS.

Lalu apa hubungannya dengan Ruslan Husen..? sebagai ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan sangat getol membela rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Banggai yang merekomendasikan TMS pasangan petahana Herwin Yatim – Mustar Labolo. Bahkan rekomendasi Bawaslu Banggai kepada pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo tidak terlalu banyak diketahui publik karena masih kurang media yang memberitakan. Namun setelah Ruslan memberikan peryataan ke media di Palu baik elektronik, cetak dan siber (online), membuat rekomendasi TMS kepada pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo sekatika menjadi viral.

Viralnya informasi pasangan petahana yang di TMS kan olah Bawaslu Banggai, seakan menutup ruang lobi – lobi dari semua pihak agar rekomendasi Bawaslu Banggai itu dapat ditinjau kembali sebelum penetapan pasangan calon di KPU Banggai. Upaya lobi – lobi itu, begitu nampak terlihat saat sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat Ruslan Husen menyampaikan pernyataan bahwa Bawaslu RI dan beberapa anggota Bawaslu Sulteng, melakukan intervensi kepada Bawaslu Banggai agar menerima permohonan sengketa pemilihan yang diajukan pemohon yakni pasangan petahana Herwin Yatim – Mustar Labolo.

Bentuk intervensi itu kata Ruslan, dalam waktu dua hari Ahad 27 September hingga Senin 28 September 2020, di Kantor Bawaslu Banggai dilaksanakan diskusi mengenai poin-poin landasan argumentasi muatan kajian pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Banggai. Hingga melahirkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang muatan pokoknya petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena melakukan pelanggaran penggantian pejabat.

“Agar pihak Bawaslu Banggai mau merubah pendirian terhadap status Berita Acara Pleno permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Bakal Pasangan Calon HY dan ML, yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menjadi permohonan diregister dan lanjut ke proses musyawarah,” sebutnya dalam sidang DKPP, Rabu (14/10/2020) lalu.

Kehadiran Anggota Bawaslu Sulteng dalam pertemuan, juga dimaksudkan memberi bobot terhadap tekanan intervensi dengan dalih supervisi proses penyelesaian permohonan sengketa pemilihan.

“Proses diskusi berlangsung alot, hingga sikap peserta diskusi menjadi jelas terhadap objek pembahasan. Apakah membela keputusan Bawaslu Banggai atau sebaliknya tidak membela,” jelasnya.

Sikap Anggota Bawaslu Sulteng, pada pokoknya searah dengan keinginan pihak Bawaslu RI,  yang pokoknya menekan Bawaslu Banggai untuk mengubah Berita Acara pleno permohonan penyelesaian sengketa yang telah disampaikan ke pihak pemohon.

“Kecuali saya, memberikan penjelasan dihadapan peserta pertemuan, pada pokoknya apa yang dilakukan Bawaslu Banggai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Ruslan Husen dihadapan majelis hakim DKPP.

Sikap tegas Ruslan itu, akhirnya tetap diikuti Bawaslu Banggai yang tetap kukuh terhadap keputusan hasil Pleno, dengan tetap menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Walaupun kuatnya intervensi kepada Bawaslu Banggai pada hari pertama dan hari kedua pertemuan.

Hadir dalam pertemuan di Kantor Bawaslu Banggai, Ahad 27 September hingga 28 September 2020, yakni Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Ibrahim Malik Tanjung. Tim Asistensi Bawaslu RI, Dayanto dan Reki Putera Jaya, dan Staf Reza.

Sementara dari Bawaslu Sulteng, hadir Ruslan Husen, Darmiati, Zatriawati dan Sutarmin Ahmad. Dari Bawaslu Banggai hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Banggai, Bece Abdul Junaid, Adamsyah, Marwan, Nurjanah, dan Syaiful.

Dengan serangkaian fakta – fakta diatas, pembaca dapat menyimpulkan sendiri apakah penggantian ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen ada hubungannya dengan kemenangan pasangan Herwin Yatim – Mustar Labolo di PT TUN Makassar. Entahlah..***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *