Hakim PN Palu Kabulkan Praperadilan Rony Tanusaputra, Penyidik Diperintahkan Cabut Satus Tersangka dan Terbitkan SP3

oleh -
Suasana sidang putusan perkara praperadilan No.13/pid.pra/2021/pn.pal yang diajukan Rony Tanusaputra. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Hakim Pengadilan Negeri Palu, Suhendra Saputra SH.,MH yang mengadili perkara praperadilan No.13/pid.pra/2021/pn.pal yang diajukan Rony Tanusaputra melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum RMP & Associated, mengabulkan gugatan praperadilan atas status tersangka Rony Tanusaputra.

Pembacaan putusan, dilakukan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palu hari ini, Kamis (4/11/2021).

Ketua Tim Hukum Rony Tanusaputra, Mahfud Masuara, SH melalui rilis yang diterima redaksi sultengnews.com menyampaikan, secara umum dalam pertimbangan hukum majelis hakim tunggal PN Palu, Suhendra Saputra SH.,MH lebih menekankan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada pasal 60 dan 61 undang – undang itu, menyebutkan bahwa apabila terjadi kegagalan bangunan, maka harus ada tim penilai ahli yang ditunjuk oleh menteri, sesuai dengan keahliannya.

Olehnya, penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti, tidak terpenuhi, dikarenakan termohon (Polda Sulteng) dalam fakta persidangan tidak bisa menunjukan keterangan ahli sesuai dengan pasal tersebut di atas.

Pertimbangan lainnya, yaitu pada pasal 1 ayat 2 KUHP, pada azaz transitoir yang menyatakan bahwa, apabila ada UU baru mengenai hal yang sama, maka digunakan aturan yang paling menguntungkan tersangka. Dalam hal ini harus menggunakan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Adapun Amar putusan hakim Tunggal PN Palu memutuskan;

  1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
  2. Mengabulkan permohonan pada petitium 2 yaitu, menyatakan tindakan penetapan tersangka sebagaimana surat ketetapan Nomor:S.Tap/10/II/2019/Ditereskrimsus tanggal 25 Februari 2019, tentang penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
  3. Menyatakan surat-surat lainnya yang timbul akibat surat penetapan dengan Nomor:S.Tap/10/II/2019/Ditreskrimsus tanggal 25 Februari 2019 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
  4. Memerintahkan termohon untuk tidak melanjutkan perkara ini dan dengan perintah segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau mencabut Penetapan Tersangka Nomor:S.Tap/10/II/2019/Ditreskrimsus tanggal 25 Februari 2019.
  5. Denda 100 juta tidak dikabulkan.
  6. Menghukum termohon untuk tunduk dan patuh pada isi putusan pra peradilan ini.
  7. Menghukum termohon utuk membayar biaya perkara nihil.

Adapun tim hukum Rony Tanusaputra yakni, Mahfud Masuara (ketua tim), anggota Amin Khoironi, S.SY.MH, Ilyas M. Timumun, SH., MH, Margaretha Lukman Lionardo, SH, Nasruddin, SH, Edy Wijaya Karo-Karo, SH.,MH yang semunya tergabung di Kantor Hukum RMP dan Associated. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.