Gubernur Sulteng Tandatangani Komitmen Membangun Mal Pelayanan Publik

oleh -
Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola duduk bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo pada acara penandatanganan komitmen Mal Pelayanan Publik. FOTO : IST

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs. H. Longki Djanggola, M.Si serta 47 kepala daerah berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan komitmen pembangunan MPP itu, disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, bertempat di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (10/03) 2020.

Menteri Tjahjo mengatakan, antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.

“MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujarnya Manteri Tjahjo.

Perlu diketahui, sejak 2017 hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 24 MPP di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.

Inovasi pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit dan tidak transparan.

“Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau,” ujat Tjahjo lagi.

MPP juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi.

Efektivitas ini juga dirasakan masyarakat, karena cukup hadir pada satu tempat, mereka mendapatkan berbagai layanan. Di MPP ini, layanan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.

“MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat,” jelas Menteri Tjahjo.

Melalui MPP juga diharapkan mendorong kemudahan berusaha, yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan. Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab tantangan ini, karena bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah.

Senada dengan Menteri Tjahjo, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Juru Bicara Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Moh. Haris Karimun berharap MPP di Pemprov Sulteng lebih optimal dan efektif serta bersinergitas dgn beberapa steakholder pelayanan publik agar lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan .

“Tujuan dilaksanakan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik hari ini, antara lain menfasilitasi terjalinnya komunikasi, penyampaian informasi dan juga knowledge sharing diantara kab/kota dalam proses pembangunan Mal Pelayanan Publik,” ucap Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.

Selain penandatanganan, juga diadakan knowledge sharing dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Nampak hadir mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah diantara Asisten Adm.Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov.Sulteng Ir.B.Elim Somba,M.Sc, Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sulteng Ir.H.Nahardi, Karo humas protokol Moh. Haris , Kepala Bagian Protokol Edy Lesnusa,S.Sos, Kepala Bidang PTSP Asraf. ***

Humas Protokol Setda Provinsi Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *