Gubernur Bersama FPPH Komitmen Dorong PP Penghapusan Utang WTB Sulteng

oleh -

Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola, M.Si saat menerima audiens Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) di ruang kerja Gubernur, Kamis (26/9/2019). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs. Longki Djanggola, M.Si bersama Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) komitmen untuk mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemutihan utang Warga Terdampak Bencana (WTB) di Sulteng yang meliputi Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Komitmen bersama itu dicapai, saat FPPH melakukan audiens dan dialog dengan Gubernur di ruang kerjanya, Kamis (26/9/2019).



Pada kesempatan itu, hadir pula Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Biro Hukum dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) serta Perwakilan Ketua OJK diwakili Kepala Bagian Pengawasan Jasa Keuangan dan Kepala Perwakilan BI.

Ketua FPPH, Sunardi Katili dalam kesempatan itu memaparkan tentang sisa jumlah kredit debitur di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong yang masuk dalam cacatan FPPH melalui formulir perdaftaran.

Menurut Sunardi, ada sekitar 34.179 orang debitur yang berstatus ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pensiunan, Swasta dan UMKM dengan total jumlah sisa kredit keseluruhan Rp3.090.740.553.309 yang tersebar di Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Swasta, BPR dan Leasing. Khusus untuk debitur UMKM sendiri, sisa kredit pada bank BUMN adalah Rp 432.171.102.667.

Sunardi menyampaikan bahwa tujuan audiensi dengan Gubernur, untuk mengetahui seperti apa tanggapan Presiden RI terkait dengan surat gubernur perihal aspirasi Forum Debitur Korban Bencana, terkait dengan kebijakan penghapusan hutang debitur bagi masyarakat yang terdampak langsung bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan stunami di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola, Msi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa surat gubernur telah ditanggapi Presiden RI melalui surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Nomor:S-34/D.01/2019 terbit sejak 8 Maret 2019 lalu yang ditandatangani oleh Wimbo Santoso Ketua Dewan Komisioner OJK.

Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa pemberian kebijakan penghapusan hutang debitur bagi korban bencana alam merupakan kewenangan masing-masing bank yang diatur dalam kebijakan internal sesuai dengan risk appetite bank dan juga berdasar tinjauan hukum hapus buku kredit merupakan hubungan perdata antara debitur dan bank. Hal itu disampaikan perwakilan OJK Sulawesi Tengah ditengah dialog tersebut.

Audiensi yang dipandu Gubernur Longki Djanggola dan didampingi Aminudin dari OJK Sulawesi Tengah berlangsung dalam suasana rileks dan penuh keakraban. Secara garis besar Gubernur menegaskan bahwa, mendukung upaya penghapusan kredit debitur korban bencana di Sulteng dan akan mendorong Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara sekaligus juga akan menyurat secara resmi kepada pihak-pihak terkait misalnya Menteri Keuangan dan Bappenas yang dalam pertemuan konsultasi publik rancangan rencana pemulihan dan pembangunan wilayah pasca bencana Provinsi Sulawesi Tengah pada November 2018 lalu di Palu yang merekomendasikan Pemutihan Kredit.



Selain itu juga, pernyataan Menteri Keuangan pada Oktober 2018 menegaskan Gempa di Sulteng bisa menghapus Kredit Bank seperti contoh penghapusan hutang di Yogyakarta ataupun di Aceh yang menjadi dasar perjuangan FPPH.

Terkait dengan surat tanggapan Presiden RI melalui surat OJK yang dibacakan oleh Kepala Bagian Pengawasan Jasa Keuangan OJK, Gubernur menilai bahwa sudah seperti itulah ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pernghapusan hutang diinternal diperbankan.

Olehnya, Gubernur bersama FPPH akan mendorong Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat menanggulangi hutang debitur diluar skema kebijakan OJK. PP ini nantinya menjadi landasan dalam penghapusan hutang. Selain itu, akan menyampaikan kembali surat kepada Presiden, Kepala Bappenas serta Menteri Keuangan. FPPH diharapkan terus berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan jajarannya untuk turut andil dalam proses menerbitan peraturan ini dan terus mengawal perjuangan ini, sehingga apa yang diharapkan oleh debitur terdampak bencana di Sulteng pada 28 September 2018 lalu yakni utang mereka dihapuskan, dapat terwujud sesuai harapan. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *