Gedung Diklat Sulteng Sempat Tidak Diberi Sebagai Tempat Pasien Covid-19

oleh -
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada saat berbincang dengan wartawan. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Gedung Diklat Sulawesi Tengah sempat tidak diberikan Pemerintah Sulawesi Tengah sebagai tempat pasien Covid-19.

“Kami kan sudah menyurat dua kali ke Pemerintah Provinsi terkait tempat, kita minta gedung Diklat untuk ditempati jika ada signifikan kenaikan tapi tidak di kasih,” beber Direktur Rumah Sakit Anutapura, drg. Herry Mulyadi saat wawancara selepas hearing di DPRD Sulteng, Senin (15/05/2020).

Dia mengatakan, saat itu petugas sudah membawa perlengkapan pasien ke gedung diklat agar gedung itu bisa ditempati pasien positif Covid-19, namun saat belum diberikan.

“Tidak dikasih, petugas sudah kesana bawa siprei apa semua. Akhirnya di lapor ke Walikota, maka dibeli springbed sekitar 70 untuk di rusunawa, beli kipas angin dan dispenser supaya warga yang masuk itu tidak terlalu susah,” katanya.

Dia juga menerangkan, Kota Palu beberapa minggu lalu zero atau nol, itu bukan karena kebetulan, tapi karena memang kerja keras.

“Terkait membludaknya jumlah 16 orang di Kota Palu, itu tidak ada kaitannya di Kota Palu. Yang membludak itu orang dari luar, misal dari Manado, Bu Dewi Pettalolo juga dari Jakarta, jadi walaupun sudah lama virus itu masih ada,” terangnya.

Dia menyampaikan, sama dengan seseorang yang baru datang dikatakan OTG, sebenarnya dia positif dari Makassar.

“Pekerjaannya sebagai tukang, didapat di Watusampu di tahan. Setelah diperiksa mengalami demam, selanjutnya di rapid test ternyata reaktif, langsung di isolasi tiga hari kemudian di swab hasilnya positif,” ujarnya.

“Jika seperti itu dibiarkan satu orang saja di satu proyek, pergi makan lalu ada kontak, itu resiko,” pungkasnya.

Selain itu, drg. Herry menjelaskan, sekarang ada keputusan Walikota Palu, bahwa semua warga yang dari luar masuk ke Kota Palu harus sudah siap surat keterangan rapid test, apabila dia tidak memiliki itu, maka akan di rapid test di posko yang telah disiapkan.

“Kalau dokternya sudah periksa dan hasil diagnosanya ada suhu diatas 38, dia langsung di rapid test di tempat, jadi tidak semua di rapid test,” ucapnya.

“Rapid test di posko itu juga digratiskan,” sambung drg.Herry.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet menegaskan terkait tidak diberikannya gedung Diklat, jadi temuan.

“Ini menjadi catatan buat kita bahwa akan kita tindaklanjuti, nanti kita akan mengundang dari Pihak Gubernur dan pihak kota,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada menuturkan akan kembali melakukan hearing dengan mengundang Walikota, Gugus Tugas Covid-19 dan Bupati di Sulawesi Tengah. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *